Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Manipulasi Seksual
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana manipulasi seksual. Kemajuan teknologi informasi serta meningkatnya penggunaan media digital telah membuka ruang terjadinya kejahatan seksual berbasis daring yang menargetkan anak sebagai kelompok yang rentan. Faktor usia, keterbatasan pengetahuan, dan belum matangnya kondisi psikologis membuat anak mudah dipengaruhi oleh pelaku, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai demi menjamin hak dan keselamatan anak. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menghimpun dan menelaah sumber hukum primer serta sekunder. Metode yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa ketentuan di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah memuat pengaturan perlindungan secara preventif dan represif. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi hambatan, terutama terkait kompleksitas pembuktian alat bukti digital yang rentan dimanipulasi serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebenarnya telah tersedia, tetapi pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, khususnya dalam aspek pemulihan korban dan penegakan hukum akibat kendala teknis maupun struktural. Pemerintah juga harus meningkatkan kapasitas tenaga ahli forensik digital, memperkuat koordinasi antarlembaga rehabilitasi seperti LPSK dan KPAI, serta mengintensifkan edukasi literasi digital bagi orang tua dan anak guna mencegah terulangnya kejahatan serupa.