TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR HUTAN MANGROVE DI KOTA TARAKAN
Hutan Mangrove sebagai kawasan yang memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah sehingga dapat menopang kehidupan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Oleh karena hal tersebut, yang membuat hutan mangrove sebagai wilayah yang memiliki nilai ekologis yang tinggi. Khususnya di Kota Tarakan keberadaan masyarakat di sekitar hutan mangrove yang menyebabkan terjadinya interaksi antara masyarakat dengan ekosistem mangrove seperti penggunaan lahan menjadi pertambakan, penggunaan kayu dari pohon mangrove untuk dipakai pada material bangunan, dan penggunaan kawasan mangrove untuk area pemukiman. Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada hutan mangrove di Kota Tarakan dilaksanakan oleh Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan. Ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan hutan mangrove bahkan di daerah yang tercatat sebagai hutan mangrove yang dilindungi juga turut dieksploitasi oleh masyarakat. Eksploitasi hutan mangrove dilakukan dengan cara salah satunya adalah penebangan secara liar pohon mangrove. Aktifitas ini merupakan penebangan pohon mangrove secara ilegal karena melanggar ataupun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Aktifitas seperti ini tentunya melanggar ketentuan khususnya pada pasal 9 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Larangan dan Pengawasan Hutan Mangrove di Kota Tarakan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait pengawasan dan penegakan hukum terhadap hutan mangrove. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aktivitas penebangan liar pohon mangrove masih sering terjadi. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana ini mulai dari faktor ekonomi masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat hingga masih belum maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwajib. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dan DLH Kota Tarakan Masih belum maksimal karena terdapat kendala mulai dari sarana hingga regulasi yang berlaku masih perlu diadakan perbaikan.