Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada Tenaga Medis atas dugaan penyalahgunaan dalam pemanfaatan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, serta mengetahui akibat hukum yang timbul dari penegakan regulasi yang kaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data dihimpun melalui studi kepustakaan, menganalisis asas-asas hukum pidana, khususnya asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) dan konsep mens rea (niat atau unsur kesalahan). Sumber hukum utama yang dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan peraturan pelaksana terkait kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi konflik antara upaya penanggulangan narkotika yang represif dengan hak pasien atas pengobatan yang layak dan perlindungan profesi medis. Pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis hanya sah apabila terbukti terpenuhi unsur mens rea (adanya niat jahat atau kesalahan) untuk melakukan penyalahgunaan di luar batas indikasi dan standar profesional. Tindakan medis yang sesuai prosedur profesi seharusnya tidak memenuhi unsur pidana. Penegakan hukum dalam kasus ini harus menerapkan prinsip ultimum remedium, membedakan secara tegas antara penyalahgunaan murni oleh oknum dan kelalaian administratif yang tidak disengaja. Diperlukan interpretasi hukum yang harmonis antara Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Kesehatan untuk menyeimbangkan perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika dengan jaminan pelayanan kesehatan yang optimal.