Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan yang pertama, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan berat. Kedua hal yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap korban penganiayaan berat. Skripsi ini merupakan penelitian normatif, yakni penelitian berdasarkan metode penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum dan analisis bahan hukum. Skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, teori serta asas hukum. Data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, artikel dan data-data di internet. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpukan bahwa: pertama, pelaksanaan peraturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat masih belum efektif sepenuhnya, meskipun sudah diatur dan tersedia dasar hukumnya namun keberadaan lembaga seperti LPSK dalam realisasi nya masih banyak kendala, yang menyababkan tidak optimalnya perlindungan yang harusnya didapatkan korban. Kedua, ukuran penegakan hukum terhadap korban penganiayaan berat dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu efektivitas aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan, perlindungan dari ancaman serta intimidasi melalui peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pemulihan korban yang mencakup kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi medis maupun psikologis. Selain itu, ukuran penegakan hukum juga ditentukan oleh aksesibilitas korban terhadap bantuan hukum yang mudah dan terjangkau, serta langkah preventif berupa edukasi hukum dan program perlindungan masyarakat sesuai konsep perlindungan hukum preventif dan represif.