Abstrak
Hukum adalah pelindung bagi individu agar tidak diperlakukan semena-mena maka penerapan sanksi pemidanaan haruslah mengutamakan hak-hak narapidana sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Narapidana selaku orang tahanan, tetapi dihormati dan di hargai hak-haknya sebagai manusia, yang juga merupakan hak asasi yang dimilikinya seperti mendapatkan perawatan dan pengobatan, baik secara rawat inap maupun rawat jalan. Pasal 60 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan perawatan dan pemeliharaan kesehatan Yang dimaksud dengan pemeliharaan kesehatan adalah meliputi penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit, perawatan kesehatan dasar, kelompok rentan, penyakit menular, paliatif, lingkungan dan sanitasi, dan perawatan rujukan. implementasi pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana pengidap penyakit menular di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan dengan pendekatan penelitian empiris. Fokus utama penelitian adalah untuk melihat bagaimana hak kesehatan narapidana yang menderita penyakit menular seperti tuberculosis dan scabies yang tidak dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengatakan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya Metode penelitian empiris digunakan untuk memperoleh data yang mendalam melalui wawancara dengan narapidana dan petugas medis, serta observasi langsung di lapangan. Penelitian ini juga mencakup analisis dokumen kebijakan kesehatan yang diterapkan di lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan resmi yang mendukung pemenuhan hak kesehatan narapidana, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, fasilitas medis yang tidak memadai, dan kurangnya blok khusus bagi narapidana pengidap penyakit menular. Penelitian ini juga menemukan adanya ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan bagi narapidana pengidap penyakit menular. Rekomendasi yang diusulkan meliputi peningkatan anggaran untuk fasilitas kesehatan, penambahan bangunan khusus narapidana pengidap penyakit menular, penambahan tenaga kesehatan, serta peningkatan kerjasama dengan lembaga kesehatan eksternal.