Abstrak
Peningkatan jumlah kasus Corona terjadi sangat cepat dan membutuhkan penanganan khusus. Di Indonesia, pemerintah memutuskan untuk menerapkan lockdown atau isolasi. Mobilitas masyarakat yang tinggi, menuntut pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang menunjang. Salah satunya yaitu pelayanan publik dalam hal pengurusan paspor. Dengan ini muncul regulasi serta sistem baru dalam pelayanan paspor di masa Pandemi COVID-19 dengan memberlakukan protokol kesehatan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah wawancara, pengamatan/observasi dan kuesioner/angket. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi kelas II TPI Nunukan yang berada di Jl. Tien Soeharto, Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan dan di Kecamatan Sebatik Semasa pandemi COVID-19 Direktorat Jenderal Imigrasi telah banyak mengeluarkan pemberitahuan atau himbauan melalui Surat Edaran kepada seluruh kantor Imigrasi di Indonesia dalam rangka penanganan, pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19). Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan juga berinovasi dalam pelayanan pengurusan paspor yang dimana hal tersebut memudahkan pemohon dalam mengurus paspor. Beberapa inovasi dalam pengurusan paspor yaitu Sedadap Buton, Sebakis dan Lumbis Go. Inovasi ini diperuntukkan untuk kelompok khusus. Semua hal tersebut tidak terlepas dari protokol kesehatan yang berlaku.