Abstrak
Realisasi keuangan daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pencapaian target optimal, sebagaimana terjadi pada Pemerintah Kota Tarakan yang mencatat rata-rata realisasi keuangan fluktuatif selama periode 2020–2024, disertai penurunan skor dimensi penyerapan anggaran pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pengukuran tahun 2024 dengan predikat “Perlu Perbaikan”. Berangkat dari hal tersebut penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh konsistensi perencanaan dan penganggaran serta kualitas sumber daya manusia terhadap realisasi keuangan, dengan peran stakeholder sebagai variabel intervening pada Pemerintah Kota Tarakan. Penelitian bersifat kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi mencakup seluruh aparatur pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat langsung dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan. Sampel sebanyak 134 responden dipilih melalui teknik stratified purposive sampling berbasis proporsi pagu anggaran. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsistensi perencanaan dan penganggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi keuangan, demikian pula kualitas sumber daya manusia. Kemudian peran stakeholder berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi keuangan serta memediasi secara parsial kedua hubungan tersebut. Penelitian menyimpulkan bahwa ketiga variabel secara simultan berkontribusi positif terhadap peningkatan realisasi keuangan. Implikasi praktis mencakup rekomendasi penguatan sinkronisasi dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD), program peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan, serta optimalisasi partisipasi dan pengawasan stakeholder guna mendukung akuntabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan pengelolaan APBD di Pemerintah Kota Tarakan. Secara teoritis, temuan ini memperkaya integrasi Agency Theory, Stewardship Theory, dan Stakeholder Theory dalam konteks pemerintahan daerah.