Abstrak
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan) Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Nunukan. Pertama, Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan) Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Nunukan. Kedua, Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan) Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Nunukan. Karena kasus Kekerasan Dalam Rumah tangga yang di laporkan di kepolisian itu hanya beberapa yang di tindaklanjuti hingga tahap pengadilan maka perlu dilakukan penelitian langsung ke lapangan untuk menjawab hal tersebut. Skripsi ini merupakan peneilitian Empiris, yaitu dengan memandang hukum bukan saja sebagai perangkat kaidah yang bersifat normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, penelitian ini adalah Penelitian lapangan yaitu penulis melihat secara intensif tentang latar belakang keadaan masyarakat sekarang dan bentuk interaksi sosial dimasyarakat baik antar individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat dengan Metode Penelitian Kualitatif dimana metode penelitian tersebut akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil dari penelitian ini bahwa yang pertama, Penegakan Hukum yang terjadi dilapangan dari pihak-pihak aparat penegak hukum hingga pemerintah berbeda dari amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana lebih mengedepankan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua, terkait Hambatan dilapangan yang di dapatkan dari pihak aparat penegak hukum hingga pemerintah sebagian besarnya terletak pada Saksi namun ada juga beberapa hambatan lainnya yang didapatkan selama proses Penegakan Hukum terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya di Kabupaten Nunukan.