Abstrak
Penelitian ini bermaksud menjelaskan terkait perundungan yang merupakan suatu perilaku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang dan bermaksud menyebabkan ketidaksenangan dan menyakitkan yang dilakukan seorang atau lebih terhadap korban yang tidak dapat melawannya. Perbuatan perundungan yang dapat dimintai pertanggungjawab pidana berdasarkan Undang-undang informasi dan transaksi elektronik, yang mana semakin perkembangan teknologi masyarakat menggunakan media sosial secara tidak bijak sehingga muncul permasalahan dalam penyelesaian perkara terkait perundungan di media sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualifikasi perbuatan perundungan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan proses hukum terhadap pelaku perundungan berdasarkan Undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Metode penelitian hukum yang di gunakan jenis normatif dan pendekatan masalah perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menguraikan kualifikasi perbuatan perundungan di media sosial yaitu flaming, harassment, denigration, impersonating, trickery, exclution dan cyberstalking. Serta menjelaskan proses hukum terhadap pelaku prundungan berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan disidang pengadilan, tahap pelaksanaan putusan pengadilan dan tahap pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan.