Lewati ke konten utama
Beranda / Publikasi / Thesis
ThesisOpen AccessTerbit 2024Versi 1

URGENSI PENGATURAN DALUWARSA MENJALANI HUKUMAN BAGI PELAKU PIDANA PEMILU

•HUKUM•1 dilihat · 0 unduhan

Abstrak

URGENSI PENGATURAN DALUWARSA MENJALANI HUKUMAN BAGI PELAKU PIDANA PEMILU Abstrak Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Pemilu, pemilu mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi ssemua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya. metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan nomatif yang dimana penelitian hukum ini digunakan untuk memecahkan isu hukum, penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan kemudia memberikan pemecahan atas masalah tersebut yang dimana menggunakan pendekatan teori, Undang-Undang, dan Kasus yang didalam penelitiannya mengambil kasus mengenai permasalahan urgensi peraturan daluwarsa menjalani hukuman bagi pelaku pidana pemilu.didalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yaitu yang pertama, kepastian hukum terhadap putusan yang dibacakan tanpa kehadiran terdakwa. yang kedua stelsel daluwarsa terhadap putusann menjalani hukuman bagi pelaku pidana pemilu yang dimana dari hasil penelitian terdapat beberapa pendapat ahli, mengenai kepastian hukum dan daluwarsa terhadap tindak pidana yang tertulis didalam peraturan Perundang-Undangan.kepastian hukum yang dibacakan tanpa kehadiran terdakwa sah ketika terdakwa sudah melewati proses pemeriksaan dan terdakwa sudah memberikan kesaksiannya didalam proses penyelidikan sehingga pengadilan bisa membacakan putusan karena sudah memiliki bukti yang kuat dan Daluwarsa dalam tindak pidana pemilu hanya mengatur terkait daljuwarsa dalam penyampaian laporan dan tidak terdapat ketentuan daluwarsa wewenang negara untuk menjalankan hukuman pidana. Kata Kunci: Hukum Pidana Pemilu, In absentia, Daluwarsa

Kata kunci

Kata Kunci: Hukum Pidana Pemilu, In absentia, Daluwarsa

Informasi bibliografis

Versi dan riwayat publik

  1. Versi 1URGENSI PENGATURAN DALUWARSA MENJALANI HUKUMAN BAGI PELAKU PIDANA PEMILU2024 · oai:ais:skripsi:5367