Abstrak
PEMINDAHAN MASYARAKAT ADAT DAYAK PUNAN TUGUNG KECAMATAN SEKATAK DARI TANAH ADAT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Abstrak Tindakan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan pada tahun 1972 melakukan pemindahan masyarakat adat Dayak Punan Tugung dari tanah adat ke wilayah baru persepketif hak konstitusional. Kedua, apakah masyarakat adat Dayat Punan Tugung yang mengalami pemindahan masih memiliki hak katas tanah adat mereka yang berada di wilayah asal. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia menyangkut hak asasi masyarakat adat khsusnya, bagi masyarakat adat Dayak Punan Tugung yang berada di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan. Data yang digunakan dalm skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data perimer yaitu data yang didapatkan dalm sumber-sumber hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, arttikel, data internet, ensiklopedia dan kamus. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, masyarakat adat Tindakan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan melakukan pemindahan terhadap masyarakat adat Dayak Punan Tugung tidak melangggar hak-hak konstitusional masyarakat adat. Kedua, masyarakat adat Dayak Punan Tugung Desa Punan Dulau yang mengalami pemindahan masih memiliki hak ulayat atas tanah adat yang berada diwilayah asalnya. Masyarakat adat merupakan kelompok istimewa yang masih diakui dan dilindungi sepanjang masih ada secara turun temurun.