Abstrak
Penelitian ini membahas fenomena pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa saat persidangan, khususnya perkara pencurian. Pencabutan keterangan yang sebelumnya diberikan pada tahap penyidikan merupakan persoalan yang kerap dijumpai dalam praktik peradilan, namun tidak adanya pengaturan hukum secara tegas pada sistem hukum acara pidana Indonesia. Kekosongan norma dapat memunculkan celah hukum dimana bisa dimanfaatkan terdakwa untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Permasalahan yang diteliti meliputi pengaturan hukum terkait pencabutan BAP berdasarkan ketentuan KUHAP, serta upaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) ketika membuktikan dakwaan terhadap terdakwa yang mencabut BAP, sebagaimana tercermin dalam perkara nomor 225/Pid.B/2024/PN.Tar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan mengkaji regulasi hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku, jurnal, serta sumber relevan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa KUHAP belum memiliki pengaturan khusus mengenai pencabutan BAP, namun Pasal 52, 56, 117, 163, 187, dan 188 KUHAP secara terpadu membentuk kerangka hukum yang dapat diterapkan. Upaya JPU dalam menghadapi pencabutan BAP dilakukan secara sistematis melalui penghadiran saksi verbalisan, pengoptimalan keterangan saksi yang saling bersesuaian, pengajuan alat bukti surat, pembangunan alat bukti petunjuk dari fakta persidangan, serta pendayagunaan keterangan terdakwa yang bersifat kontradiktif. Pendekatan ini selaras dengan asas pembuktian negatif-wettelijk sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Dalam perkara ini, seluruh syarat tersebut terpenuhi meskipun BAP telah dicabut oleh terdakwa.