Abstrak
Abstrak Indah Apriani Atika (1740501080) dengan judul skripsi “Harmonisasi Kewenangan BPK dan BPKP Terkait Fungsi Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan”. Dalam melaksanakan tugas untuk memeriksa dan melakukan penilaian terhadap kerugian negara terdapat konflik kewenangan yang tercantum didalam peraturan lembaga BPK dan BPKP yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ratio legis pembentukan lembaga BPK dan BPKP, dan mengetahui harmonisasi kewenangan BPK dan BPKP terkait fungsi pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil yang dicapai dari penelitian ini bahwa alasan pembentukan peraturan BPK berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menganggap perlu diadakannya Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan Mandiri. Kemudian alasan membentuk Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 yaitu dianggap perlu memberikan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional dan anggaran pendapatan belanja negara/daerah secara transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi. Presiden merasa memerlukan fungsi pengawasan intern yang handal dan sistem pengendalian intern yang memadai. Atas dasar itu dibentuklah BPKP. Harmonisasi kewenangan BPK dan BPKP dalam melakukan audit dapat dilakukan dengan baik jika penerapan Nota Kesepahaman Nomor 3/NK/X-XIII.2/9/2021 atau Nomor MoU-4/K/D2/2021 antara lembaga BPK dan BPKP dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.