Abstrak
Peningkatan kesejahteraan masyarakat berimplikasi pada meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki kewajiban menjamin mutu layanan melalui pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) urgensi pelaporan INM bagi Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan; dan (2) dampak hukum ketidakpatuhan Puskesmas dalam pelaporan INM. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder dianalisis secara preskriptif dengan pola deduktif guna merumuskan argumentasi dan solusi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pelaporan INM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022, terletak pada fungsinya sebagai instrumen pengukuran mutu, evaluasi kinerja, dasar pengawasan pemerintah daerah, serta pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Ketidakpatuhan dalam pelaporan INM berimplikasi pada ketidakakuratan data kesehatan, terhambatnya perumusan kebijakan berbasis bukti, penurunan strata akreditasi atau penundaan akreditasi, serta berpotensi memengaruhi keberlanjutan kerja sama Puskesmas dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Oleh karena itu, kepatuhan pelaporan INM merupakan kewajiban hukum sekaligus instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pelayanan kesehatan yang akuntabel dan berorientasi mutu.