Abstrak
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan hukum dalam peningkatan kompetensi guru di SDN Malinau, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Permasalahan utama yang dikaji adalah sejauh mana kebijakan sertifikasi dan pembinaan guru dapat berjalan efektif dalam kerangka otonomi daerah serta bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kebijakan tersebut agar berdampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal, dengan memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan studi empiris di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap guru, kepala sekolah, serta pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada teori implementasi kebijakan Edward III dan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di Sekolah Dasar Malinau masih menghadapi hambatan administratif, kurangnya pendampingan pasca-sertifikasi, serta keterbatasan sumber daya lokal. Namun, di sisi lain terdapat komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pembinaan melalui regulasi dan program pelatihan berbasis kebutuhan daerah. Dari perspektif hukum progresif, kebijakan sertifikasi seharusnya tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif dan peningkatan kualitas guru secara berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah membentuk unit layanan sertifikasi dan pembinaan guru di bawah Dinas Pendidikan, memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi lokal, serta menetapkan regulasi daerah yang adaptif terhadap konteks wilayah. Dengan demikian, kebijakan hukum di bidang pendidikan dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan di daerah.