Abstrak
Penelitian ini membahas peran dan efektivitas aplikasi Andal by Taspen sebagai instrumen digital dalam pemenuhan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Latar belakang penelitian bertumpu pada maraknya kendala implementasi Andal, seperti gangguan verifikasi biometrik, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi digital pensiunan, serta keterlambatan pembayaran pensiun yang berpotensi menimbulkan mal-administrasi digital dan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara desain Andal by Taspen sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi dan prinsip good governance karena menawarkan layanan pensiun yang lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sosial yang menyebabkan keterlambatan atau terhambatnya hak pensiun, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi tanggung jawab administratif bagi penyelenggara layanan. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas aparatur dan literasi digital pensiunan, pemerataan infrastruktur, serta mekanisme layanan alternatif dan pengaduan yang responsif agar digitalisasi pensiun benar-benar menjamin perlindungan hak pensiun PNS sesuai prinsip Hukum Administrasi Negara.