Abstrak
Penyusunan dan evaluasi laporan realisasi pembangunan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, laporan realisasi tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana evaluasi kinerja pemerintah daerah serta bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Good Governance menjadi prasyarat utama dalam memastikan bahwa proses penyusunan dan evaluasi laporan realisasi dilaksanakan secara objektif, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyusunan dan evaluasi laporan realisasi di Kabupaten Malinau serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penerapan prinsip Good Governance dalam penyusunan dan evaluasi laporan realisasi di Kabupaten Malinau telah memiliki dasar hukum yang memadai. Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas telah diupayakan melalui mekanisme pelaporan dan sistem monitoring yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar OPD, belum konsistennya data pelaporan, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem pelaporan dan evaluasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan implementasi Good Governance dalam penyusunan dan evaluasi laporan realisasi di Kabupaten Malinau memerlukan peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan sistem pelaporan, serta penguatan mekanisme evaluasi yang berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum administrasi negara, khususnya terkait tata kelola pemerintahan daerah dan akuntabilitas pembangunan.