Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polisi Perairan dan Udara (Polairud) dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah laut di Kalimantan Utara berdasarkan perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Wilayah perairan Kalimantan Utara memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan negara lain serta memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi, sehingga rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran batas wilayah. Oleh karena itu, diperlukan peran optimal Polairud dalam penegakan hukum di wilayah perairan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Polairud. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma-norma hukum yang mengatur kewenangan dan peran Polairud dalam menjaga keamanan laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Polairud memiliki kewenangan yang jelas dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perairan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut meliputi patroli perairan, penegakan hukum, serta perlindungan masyarakat di wilayah pesisir dan laut. Namun demikian, masih terdapat adanya tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain serta belum optimalnya pengaturan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan keamanan laut. Kesimpulannya, secara normatif peran Polairud telah diatur secara komprehensif dalam sistem hukum Indonesia, namun diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi kewenangan antar lembaga guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keamanan wilayah laut di Kalimantan Utara.