CHRISTINA
2026 · Thesis · Open Access
Kebudayaan merupakan identitas bangsa yang perlu dilindungi dari dampak globalisasi dan komersialisasi. Salah satu warisan budaya takbenda bernilai luhur adalah Tari Lalatip milik masyarakat Dayak Tahol di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, yang mengandung nilai estetika, sosial, religius, dan historis. Namun, lemahnya perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya lokal menimbulkan risiko penyalahgunaan dan klaim oleh pihak lain. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum Tari Lalatip sebagai kekayaan intelektual komunal serta implementasinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap UU Hak Cipta, UU Pemajuan Kebudayaan, dan PP Kekayaan Intelektual Komunal, dengan analisis kualitatif-deskriptif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tari Lalatip telah memiliki dasar perlindungan hukum yang kuat melalui pengakuan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2017 dan Perda Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2024. Namun, implementasinya masih terkendala lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya pemerintah daerah melalui inventarisasi, festival budaya, dan pelibatan lembaga adat masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya melindungi hak moral dan ekonomi masyarakat adat. Oleh karena itu, disarankan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Budaya, penguatan kapasitas hukum aparatur, serta integrasi data Tari Lalatip ke dalam basis data Kekayaan Intelektual Komunal Nasional guna memperkuat perlindungan dan kedaulatan budaya lokal. Kemudian, ada Langkah konkret yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga adat jika ada pihak lain yang mengklaim dan menggunakan tari lalatif tanpa izin, yakni: (1) Klarifikasi dan pernyataan resmi pemerintah daerah; (2) Teguran dan penghentian penggunaan tanpa izin; (3) Pengenaan sanksi administratif daerah; (4) Pendampingan hukum berbasis hak cipta; (5) Pelibatan Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa.
ADI PRASTIYO
2026 · Thesis · Open Access
Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN secara normatif menempatkan penghargaan dan pengakuan kinerja sebagai instrumen strategis untuk membangun profesionalisme ASN. Namun, dalam praktik birokrasi Indonesia, kebijakan penghargaan terhadap ASN kerap menghadapi distorsi politik hukum, mulai dari bias patronase hingga lemahnya integrasi antara regulasi dan implementasi di tingkat instansi pemerintah. Tesis ini mengkaji politik hukum di balik desain dan pelaksanaan kebijakan penghargaan bagi ASN serta menilai sejauh mana kerangka regulatif tersebut mampu mendorong profesionalisme ASN secara konsisten. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis politik hukum dan teori profesionalisme birokrasi. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur akademik, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi konstruksi normatif, kecenderungan politik hukum, dan celah implementatif yang memengaruhi efektivitas kebijakan penghargaan ASN. Penelitian ini juga menelaah hubungan antara sistem merit, objektivitas penilaian kinerja, serta desain penghargaan sebagai mekanisme institusional untuk memperkuat integritas, kompetensi, dan akuntabilitas ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah menegaskan perlunya pemberian penghargaan berbasis kinerja, terdapat ketegangan antara prinsip profesionalisme dengan dinamika politik hukum yang membentuk kebijakan ASN. Inkonsistensi regulasi, tarik-menarik kepentingan politik birokrasi, serta lemahnya budaya kinerja menyebabkan kebijakan penghargaan belum sepenuhnya berfungsi sebagai pendorong profesionalisme. Temuan ini menegaskan perlunya rekonstruksi politik hukum yang lebih tegas dalam mengarusutamakan sistem merit, memperkuat instrumen evaluasi kinerja yang objektif, serta memastikan bahwa penghargaan diberikan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi non-merit. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam kajian politik hukum ASN dan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan model penghargaan yang selaras dengan prinsip profesionalisme ASN. Dengan demikian, penghargaan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas birokrasi Indonesia.
PENTAWATI FITRI
2026 · Thesis · Open Access
Barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Milik Daerah yang ditetapkan sesuai dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan maupun pertimbangan kemampuan keuangannya. Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah harus didasari dengan pengelolaan yang baik agar aset yang tercatat menjadi bahan pertimbangan. Permasalahan adalah sebagai berikut: Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Barang Persediaan Habis Pakai di Kabupaten Malinau (Studi Pada Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Malinau) dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Barang Persediaan Habis Pakai di Kabupaten Malinau (Studi Pada Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Malinau). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan penulisan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai hal yang semestinya diperlukan sumber penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif. Bahwa kewenangan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan barang persediaan habis pakai di Kabupaten Malinau (studi pada Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Malinau) adalah perwujudan dari pelaksanaan kewenangan desentralisasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta penghapusan barang persediaan habis pakai yang dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan barang persediaan habis pakai di Kabupaten Malinau (studi pada Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Malinau) adalah bentuk pelaksanaan kewajiban hukum dan administrasi dalam pengelolaan aset daerah yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Tanggung jawab tersebut mencakup aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, serta pengawasan terhadap barang persediaan habis pakai agar sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
WILIAM GERSON
2026 · Thesis · Open Access
Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 merupakan instrumen konstitusional pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menuntut integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan. Dalam kerangka tersebut, pengawasan partisipatif menjadi strategi fundamental untuk memperkuat legitimasi demokrasi melalui pelibatan aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Kabupaten Malinau serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan analisis preskriptif berbasis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki mandat yuridis yang kuat untuk menginstitusionalisasikan pengawasan partisipatif melalui pendidikan politik, forum warga, dan kolaborasi kelembagaan. Namun, implementasinya di Kabupaten Malinau masih menghadapi tantangan kesadaran politik masyarakat dan hambatan geografis wilayah perbatasan. Secara yuridis, pengawasan partisipatif berimplikasi pada penguatan fungsi pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilihan. Partisipasi masyarakat tidak hanya memperluas kontrol sosial, tetapi juga memperkokoh legitimasi hasil pemilihan. Dengan demikian, optimalisasi peran Bawaslu dalam pengawasan partisipatif merupakan prasyarat bagi terwujudnya demokrasi lokal yang substantif dan berintegritas.
CHRISTIN NATALIA
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Penelitan ini berjdudul Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam Pelaporan Pajak Daerah di Kabupaten Malinau. Dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dalam pelaporan pajak di kabupaten Malinau dan Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif dan empriris, merupakan dua pendekatan berbeda. Penelitian normatif menelaah norma, aturan, dan prinsip hukum. Sementara itu, penelitian empiris (sosiologis) mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat melalui data primer, seperti wawancara, observasi langsung, serta bukti perilaku manusia dan arsip. Implementasi pajak restoran di Kabupaten Malinau dilaksanakan berdasarkan Perda Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mewajibkan usaha restoran memungut pajak dari konsumen dengan tarif maksimal 10% dari nilai transaksi. Pelaku usaha wajib mencatat omzet, melaporkan, dan menyetorkan pajak secara berkala ke kas daerah. Pemerintah daerah melalui BPKD melakukan sosialisasi, pembinaan, serta pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendala yang dihadapi wajib pajak restoran dalam pelaporan pajak di Kabupaten Malinau antara lain masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan dan tata cara pelaporan pajak, khususnya bagi usaha kecil dan menengah. Selain itu, banyak restoran yang belum melakukan pencatatan omzet secara tertib dan sistematis, sehingga menyulitkan perhitungan pajak yang harus dilaporkan. Kendala lain meliputi keterlambatan pelaporan akibat rendahnya kesadaran kepatuhan pajak serta keterbatasan kemampuan dalam menggunakan sistem administrasi atau pelaporan pajak, baik secara manual maupun elektronik, yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaporan.
AJI SAFITRI
2026 · Thesis · Open Access
Kerahasiaan data merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan kerahasiaan data menjadi tanggung jawab setiap aparatur, khususnya pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Sekretariat Daerah, yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan informasi, komunikasi pimpinan, serta penyimpanan dokumen-dokumen pemerintahan yang bersifat rahasia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip kerahasiaan data dan informasi dalam administrasi pemerintahan serta mengkaji akibat hukum yang timbul apabila terjadi kebocoran data atau informasi di lingkungan Prokompim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan isu perlindungan data dan rahasia jabatan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada hubungan antara asas kerahasiaan jabatan, kewajiban hukum aparatur, dan tanggung jawab administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerahasiaan data pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya regulasi internal, rendahnya kesadaran aparatur terhadap pentingnya perlindungan data, serta belum tersedianya sistem keamanan informasi yang memadai. Apabila terjadi kebocoran data, maka terdapat akibat hukum administratif, perdata, pidana dan etik, yang masing-masing memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kerahasiaan data sebagai bagian integral dari akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat sistem perlindungan data melalui penyusunan kebijakan internal, peningkatan kompetensi aparatur, serta pengawasan berkelanjutan terhadap tata kelola informasi pemerintahan, sehingga tercipta keseimbangan antara transparansi publik dan perlindungan rahasia jabatan dalam kerangka good governance.
ANTONIUS LABA SARA
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK URGENSI PENERAPAN MEKANISME INFORMED CONSENT DALAM RANGKA MENCEGAH TUNTUTAN MALPRAKTIK DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTONIUS LABA SARA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan mekanisme informed consent dalam rangka mencegah tuntutan malpraktik dalam perjanjian terapeutik. Fokus penelitian diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana penerapan mekanisme informed consent dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan sengketa dan tuntutan malpraktik dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien; dan kedua, bagaimana akibat hukum apabila mekanisme informed consent diabaikan dalam perjanjian terapeutik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan informed consent memiliki urgensi yang signifikan dalam memperkuat posisi hukum pasien sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis. Mekanisme ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan proses komunikasi yang mendalam antara tenaga medis dan pasien yang mencakup penjelasan mengenai diagnosis, tindakan medis yang akan dilakukan, risiko, manfaat, serta alternatif pengobatan yang tersedia. Dengan demikian, informed consent dapat berfungsi sebagai instrumen preventif yang mengurangi potensi timbulnya tuntutan malpraktik. Sebaliknya, pengabaian terhadap mekanisme informed consent berimplikasi serius terhadap keabsahan perjanjian terapeutik. Secara hukum, pengabaian tersebut dapat menimbulkan akibat berupa tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif bagi tenaga medis, karena dianggap melanggar hak pasien atas informasi dan persetujuan tindakan medis. Di sisi lain, hal ini juga melemahkan hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien serta berpotensi menurunkan kualitas pelayanan medis. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi teknis terkait pelaksanaan informed consent, peningkatan pemahaman tenaga medis mengenai aspek hukum dan etika dalam pelayanan medis, serta optimalisasi mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran. Dengan demikian, penerapan informed consent dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien maupun tenaga medis, serta sebagai instrumen preventif terhadap sengketa malpraktik di bidang kesehatan
AMALIA SUCI RAMADHANI
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK AMALIA SUCI RAMADHANI 2026. Tindak Tutur Ilokusi Pada Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu Tahun 2024 (Kajian Pragmatik). Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. Dosen Pembimbing Utama Dr. Erna Wahyuni, S.S., M.A. Dosen Pembimbing Anggota Dr. Asih Riyanti, M.Pd. Isu utama yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tindak tutur ilokusi selama debat presiden ketiga pemilihan umum 2024. Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan fungsi dan maksud di balik tindak tutur tersebut dalam konteks debat. Penelitian ini mengadopsi pendekatan pragmatis, sehingga diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif dengan karakter deskriptif. Data dikumpulkan dari rekaman video debat calon presiden ketiga dalam pemilihan umum 2024. Dipublikasikan di saluran YouTube resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak, teknik transkip data, dan teknik catat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 46 data tindak tutur ilokusi. Dari hasil klasifikasi data ditemukan 4 jenis tindak tutur ilokusi yaitu ; asertif, direktif, ekspresif, komisif. Data tindak tutur asertif berjumlah 9 data, direktif 23 data, ekspresif 7 data, komisif 7 data. Dari banyak jumlah data jenis tindak tutur ilokusi di atas, Dapat diketahui bahwa jenis tindak tutur direktif yang paling dominan. Disimpulkan bahwa penggunaan tindak tutur ilokusi pada debat ketiga calon Presiden tahun 2024 sangat beragam serta memiliki peran penting dalam penyampaian gagasan, adu pendapat dan argumen serta sikap para calon Presiden. Kata Kunci: Debat, Ilokusi, Pragmatik, Presiden ABSTRAK AMALIA SUCI RAMADHANI 2026. Tindak Tutur Ilokusi Pada Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu Tahun 2024 (Kajian Pragmatik). Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. Dosen Pembimbing Utama Dr. Erna Wahyuni, S.S., M.A. Dosen Pembimbing Anggota Dr. Asih Riyanti, M.Pd. Isu utama yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tindak tutur ilokusi selama debat presiden ketiga pemilihan umum 2024. Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan fungsi dan maksud di balik tindak tutur tersebut dalam konteks debat. Penelitian ini mengadopsi pendekatan pragmatis, sehingga diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif dengan karakter deskriptif. Data dikumpulkan dari rekaman video debat calon presiden ketiga dalam pemilihan umum 2024. Dipublikasikan di saluran YouTube resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak, teknik transkip data, dan teknik catat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 46 data tindak tutur ilokusi. Dari hasil klasifikasi data ditemukan 4 jenis tindak tutur ilokusi yaitu ; asertif, direktif, ekspresif, komisif. Data tindak tutur asertif berjumlah 9 data, direktif 23 data, ekspresif 7 data, komisif 7 data. Dari banyak jumlah data jenis tindak tutur ilokusi di atas, Dapat diketahui bahwa jenis tindak tutur direktif yang paling dominan. Disimpulkan bahwa penggunaan tindak tutur ilokusi pada debat ketiga calon Presiden tahun 2024 sangat beragam serta memiliki peran penting dalam penyampaian gagasan, adu pendapat dan argumen serta sikap para calon Presiden.
ARINA
2026 · Thesis · Open Access
Interaksi di kelas dalam pembelajaran bahasa Inggris memainkan peran penting dalam proses belajar bahasa Inggris karena mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti interaksi di kelas dan peran bahan ajar dalam mendukung interaksi selama proses pembelajaran bahasa Inggris di Jurusan Akuntansi Universitas Borneo Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang melibatkan 44 mahasiswa akuntansi semester IV. Data dikumpulkan melalui observasi kelas, wawancara, dan analisis dokumen, serta dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Temuan menunjukkan bahwa interaksi di kelas berdasarkan FIACS terdiri dari Lecturer Talk, Student Talk, dan Silence atau Confusion. Lecturer Talk muncul lebih sering selama proses belajar-mengajar, terutama dalam mengajukan pertanyaan, memberikan penjelasan, memberikan arahan, serta memberi pujian atau dorongan kepada mahasiswa. Student Talk terjadi melalui tanggapan dan inisiatif siswa selama kegiatan di kelas, sedangkan Silence atau Confusion muncul ketika siswa sedang memproses informasi dan mempersiapkan tanggapan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bahan ajar yang komunikatif dan kontekstual mendorong partisipasi, interaksi, dan kepercayaan diri siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Hal ini menyiratkan bahwa interaksi di kelas yang efektif dan bahan ajar yang tepat mendukung keterlibatan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. This study aims to analyze classroom interactions and the influence of teaching materials on facilitating interactions in the English language acquisition process within the Accounting Department at the University of Borneo Tarakan. This research utilized a descriptive qualitative approach with 44 fourth-semester accounting students. The researcher gathered data via classroom observation, interviews, and document analysis, and subsequently analyzed them using the Miles and Huberman framework. The results demonstrate that classroom interactions, as characterized by FIACS, comprise Lecturer Talk, Student Talk, Silence, and Confusion. The data show that classroom interactions, as described by FIACS, include Lecturer Talk, Student Talk, Silence, and Confusion. Lecturer Talk is more common throughout the teaching-learning process, especially while asking questions, providing explanations, giving instructions, and praising or encouraging students. Student Talk occurs when students respond to and initiate classroom activities, whereas Silence or Confusion occurs when students analyze information and prepare their responses. The study also found that communicative and contextual teaching materials increase student participation, interaction, and confidence in using English. This shows that effective classroom interaction and appropriate teaching tools help students participate in English-language learning.
RONI
2026 · Thesis · Open Access
KEWENANGAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK Oleh R o n i 24674171133 Stunting merupakan bentuk pelanggaran hak anak karena berdampak langsung terhadap tumbuh kembang dan kualitas hidup anak. Dalam perspektif hukum, stunting tidak hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga persoalan hak asasi manusia karena berkaitan dengan pemenuhan hak anak atas hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan desa dalam pencegahan dan penurunan stunting serta konvergensi kebijakan di tingkat desa dalam rangka perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Analisis dilakukan terhadap sinkronisasi regulasi dan efektivitas implementasi kewenangan desa dalam kebijakan nasional pencegahan stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa memiliki kewenangan hukum dan administratif yang kuat dalam pencegahan dan penurunan stunting melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program berbasis Dana Desa. Pendekatan konvergensi lintas sektor yang melibatkan pemerintah desa, puskesmas, kader posyandu, dan masyarakat terbukti efektif dalam menurunkan angka stunting. Studi kasus di beberapa desa seperti Bukit Makmur, Plumbangan, dan Bakungan memperlihatkan keberhasilan signifikan melalui sinergi dan partisipasi masyarakat. Sejumlah putusan pengadilan juga memperkuat tanggung jawab hukum desa dalam pemanfaatan Dana Desa secara akuntabel untuk perlindungan anak. Dengan demikian, kewenangan desa merupakan instrumen strategis dalam perlindungan hak anak. Penguatan kapasitas aparatur, sinkronisasi kebijakan, dan transparansi pengelolaan program menjadi kunci keberhasilan pencegahan stunting di tingkat desa.
RAHMA MAYSARAH
2026 · Thesis · Open Access
PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI BIOPLASTIK BERBAHAN DASAR KARAGINAN DENGAN PLASTICIZER GLISEROL Abstrak Rumput laut Kappaphycus alvarezii merupakan komoditas perikanan potensial yang terus dikembangkan karena memiliki nilai ekonomi tinggi serta ketersediaan bahan baku yang melimpah. Selain bersifat terbarukan dan mudah dibudidayakan dengan waktu panen relatif singkat, rumput laut ini juga kaya akan polimer alami berupa senyawa polisakarida. Karakteristik tersebut menjadikan K. alvarezii berpeluang besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif dalam pengembangan bioplastik ramah lingkungan. Salah satu produk olahan rumput laut yang banyak dimanfaatkan adalah karaginan, yaitu senyawa hidrokoloid yang diperoleh melalui proses ekstraksi menggunakan air atau pelarut pada suhu tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik bioplastik berbasis karaginan dengan penambahan Carboxy Methyl Cellulose (CMC) dan gliserol sebagai bahan pemlastis. Tahapan penelitian meliputi proses sintesis bioplastik serta pengujian sifat fisik dan mekanik, yang mencakup uji kuat tarik, uji perpanjangan, uji kelarutan, uji biodegradabilitas, pengukuran ketebalan, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bioplastik berbahan dasar karaginan dengan penambahan gliserol dan CMC berhasil dibuat. Ketebalan bioplastik yang dihasilkan telah memenuhi standar JIS ( 0,25 mm), dengan nilai ketebalan tertinggi sebesar 0,16 mm pada konsentrasi gliserol 2,5%. Nilai kuat tarik yang diperoleh sebesar 3,21 MPa belum memenuhi standar JIS (> 3,92 MPa) maupun SNI bioplastik (24,7–302 MPa). Namun, nilai perpanjangan mencapai 149,79%, sehingga telah memenuhi persyaratan standar SNI bioplastik (> 50%) dan JIS (21– 220%). Nilai kelarutan bioplastik berada pada kisaran 52,88% hingga 97,99%, sedangkan hasil pengujian biodegradabilitas menunjukkan bahwa bioplastik mengalami degradasi secara sempurna pada hari ketiga.
ARDIANTO SERRY
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini mengkaji struktur dan fungsi sintaksis dalam kalimat, khususnya yang berfokus pada unsur verba. Kajian ini penting karena sintaksis verba menjadi landasan utama dalam memahami hubungan antara kata kerja dengan unsur-unsur lain dalam kalimat untuk membentuk makna yang lebih kompleks. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan atau mengklasifikasikan Tipe Semantis Verba Bahasa Bulusu di Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data penelitian berupa kalimat yang mengandung verba yang diperoleh dari hasil rekaman Masyarakat Dayak Bulusu. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, pengumpulan teks dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya 35 data verba yang diklasifikasikan berdasarkan verba tindakan, verba keadaan dan verba proses. Verba tindakan didapatkan sebanyak 14 data yang dikelompokkan berdasarkan subjek diawal dan diikuti oleh satu objek di belakang verbanya. Verba keadaan terdapat 6 data yang ditemukan berdasarkan dua nomina (satu sebagai objek dan satu sebagi pelengkap). Verba proses sebanyak 15 data yang didapatkan dengan tidak memiliki objek di belakang verbanya. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi upaya pelestarian bahasa dan budaya Suku Dayak Bulusu, serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap bahasa Dayak Bulusu dan budaya lokal.
HANISAH
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut melalui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam pemenuhan SPM Pendidikan serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan SPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Malinau meliputi empat aspek utama: (1) tanggung jawab konstitusional dalam menjabarkan amanat UUD 1945; (2) tanggung jawab administratif melalui penyusunan regulasi dan penganggaran berbasis SPM; (3) tanggung jawab operasional dalam peningkatan akses PAUD, SD, dan SMP; serta (4) tanggung jawab evaluatif melalui Rapor Pendidikan. Berdasarkan data Rapor Pendidikan BPMP Kalimantan Utara, Indeks SPM Pendidikan Kabupaten Malinau tahun 2024 mencapai 63,27 (kategori Tuntas Muda), meningkat dari tahun 2023 sebesar 60,08, namun masih menghadapi tantangan dalam pemerataan mutu antarwilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Malinau dalam pemenuhan SPM Pendidikan sudah berjalan sistematis, tetapi perlu penguatan dalam aspek perencanaan, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan agar dapat mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan. Kata
RAMLI
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini membahas peran dan efektivitas aplikasi Andal by Taspen sebagai instrumen digital dalam pemenuhan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Latar belakang penelitian bertumpu pada maraknya kendala implementasi Andal, seperti gangguan verifikasi biometrik, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi digital pensiunan, serta keterlambatan pembayaran pensiun yang berpotensi menimbulkan mal-administrasi digital dan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara desain Andal by Taspen sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi dan prinsip good governance karena menawarkan layanan pensiun yang lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sosial yang menyebabkan keterlambatan atau terhambatnya hak pensiun, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi tanggung jawab administratif bagi penyelenggara layanan. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas aparatur dan literasi digital pensiunan, pemerataan infrastruktur, serta mekanisme layanan alternatif dan pengaduan yang responsif agar digitalisasi pensiun benar-benar menjamin perlindungan hak pensiun PNS sesuai prinsip Hukum Administrasi Negara.
ERICK KRISTIAN SIAGIAN
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini menganalisis rasio legis larangan penyebaran berita hoaks di media sosial berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kajian difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu alasan fundamental pembentukan norma, tujuan pengaturan larangan hoaks, serta spirit filosofis yang melatarbelakanginya. Penelitian ini membahas dua isu pokok, yaitu pertanggungjawaban hukum pelaku hoaks dan penerapan sanksi pidana menurut UU ITE. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan larangan hoaks didorong oleh kebutuhan negara melindungi masyarakat di ruang digital yang semakin kompleks. Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 UU ITE bertujuan menjaga ketertiban informasi, mencegah kerugian konsumen, serta menghindari konflik berbasis SARA. Sanksi diatur dalam Pasal 45A dengan ancaman pidana penjara dan denda. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi substansi hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Penguatan kapasitas aparat dan literasi digital menjadi langkah strategis untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan efektif. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang melibatkan pelaporan, penyelidikan oleh aparat penegak hukum, serta pemeriksaan alat bukti elektronik. Sanksi pidana yang diatur mencakup pidana penjara dan pidana denda. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti penggunaan identitas anonim, cepatnya arus penyebaran informasi, serta perlunya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas penegak hukum dan peningkatan literasi digital masyarakat agar penegakan hukum terhadap hoaks dapat berjalan efektif dan adil.
BRIAN BELLY
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap kebijakan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Kebijakan pengadaan PPPK merupakan bagian dari reformasi manajemen ASN yang bertujuan mewujudkan tata kelola kepegawaian yang profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi tantangan, terutama terkait kepastian hukum, perencanaan kebutuhan pegawai, mekanisme seleksi, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban PPPK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diperkuat data empiris melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis dilakukan terhadap kesesuaian proses pengadaan PPPK dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta indikator reformasi birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Malinau telah mengacu pada regulasi nasional dalam pelaksanaan pengadaan PPPK, masih terdapat kendala dalam analisis kebutuhan jabatan, konsistensi pelaksanaan seleksi, dan penempatan pegawai sesuai kompetensi. Kondisi ini memengaruhi efektivitas kebijakan pengadaan PPPK dalam mendukung tujuan reformasi birokrasi di daerah.Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi perencanaan kebutuhan SDM, serta evaluasi berkala untuk memastikan pengadaan PPPK berjalan sesuai prinsip good governance dan mendukung visi pembangunan Kabupaten Malinau.
ALPINUS
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertumpu pada kenyataan bahwa hukum adat memiliki kedudukan penting dalam menjaga harmoni sosial serta menyelesaikan berbagai sengketa yang muncul di tengah masyarakat adat. Namun, keberadaannya kerap menghadapi tantangan akibat dominasi sistem hukum formal dan keterbatasan dukungan kelembagaan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana revitalisasi hukum adat dapat berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di masyarakat adat Desa Belayan, dan (2) apa peran pemerintah daerah dalam mendukung revitalisasi hukum adat di Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang relevan serta gagasan konseptual tentang peran hukum adat dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi hukum adat di Desa Belayan dapat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berakar pada nilai keadilan lokal. Di sisi lain, pemerintah daerah berperan penting melalui pengakuan hukum, pembentukan regulasi daerah, fasilitasi kelembagaan adat, serta penguatan kapasitas tokoh adat agar hukum adat dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya langkah strategis berupa penguatan regulasi daerah yang secara jelas mengakui kedudukan hukum adat, peningkatan kapasitas lembaga adat melalui pelatihan dan pendampingan, serta penyediaan dukungan sarana dari pemerintah daerah. Upaya ini diharapkan mampu menjadikan hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sekaligus tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional.
JEFRISON
2026 · Thesis · Open Access
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berbasis zonasi dirancang sebagai kebijakan nasional untuk menjamin hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang adil dan merata, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD NRI 1945. Meskipun bertujuan mulia, implementasinya kerap menemui kendala di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak konstitusional dalam implementasi SPMB, dengan fokus studi kasus di Kabupaten Malinau. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, SPMB telah selaras dengan prinsip keadilan akses pendidikan. Namun, implementasinya di Kabupaten Malinau belum optimal karena terkendala ketimpangan sarana prasarana antar sekolah dan resistensi sosial terhadap sistem zonasi. Akibatnya, pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang merata belum sepenuhnya terwujud. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis dan pemerataan kualitas sarana pendidikan.
RINA FEBRIANA SIHITE
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK ANALISIS YURIDIS PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MALINAU RINA FEBRIANA SIHITE Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung pelayanan publik di Indonesia serta mengkaji bentuk implementasinya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Permasalahan utama dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal, yakni: pertama, bagaimana ketentuan hukum yang mengatur peningkatan kompetensi ASN dalam mendukung pelayanan publik di Indonesia; dan kedua, bagaimana bentuk implementasi peningkatan kompetensi ASN yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan manajemen ASN dan pelayanan publik, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi doktrin hukum, literatur ilmiah, serta pendapat para ahli di bidang hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi ASN memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang kuat, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak sekaligus kewajiban ASN yang harus dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan jabatan. Di Kabupaten Malinau, implementasi peningkatan kompetensi ASN telah dilakukan melalui pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, bimbingan teknis, serta program izin dan tugas belajar. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, hambatan geografis sebagai daerah perbatasan, kesenjangan akses pengembangan kompetensi antara PNS dan PPPK, serta persoalan administratif kepegawaian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum pengembangan kompetensi ASN telah memadai secara normatif, efektivitas implementasinya di daerah masih memerlukan penguatan kebijakan afirmatif, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan agar berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
EKA PRADILA FITRIANI
2026 · Thesis · Open Access
Penyusunan dan evaluasi laporan realisasi pembangunan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, laporan realisasi tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana evaluasi kinerja pemerintah daerah serta bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Good Governance menjadi prasyarat utama dalam memastikan bahwa proses penyusunan dan evaluasi laporan realisasi dilaksanakan secara objektif, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyusunan dan evaluasi laporan realisasi di Kabupaten Malinau serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penerapan prinsip Good Governance dalam penyusunan dan evaluasi laporan realisasi di Kabupaten Malinau telah memiliki dasar hukum yang memadai. Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas telah diupayakan melalui mekanisme pelaporan dan sistem monitoring yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar OPD, belum konsistennya data pelaporan, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem pelaporan dan evaluasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan implementasi Good Governance dalam penyusunan dan evaluasi laporan realisasi di Kabupaten Malinau memerlukan peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan sistem pelaporan, serta penguatan mekanisme evaluasi yang berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum administrasi negara, khususnya terkait tata kelola pemerintahan daerah dan akuntabilitas pembangunan.
