AFRIANUS SURANG
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini menganalisis kedudukan dan fungsi kecamatan dalam mendukung pembangunan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum mengenai kedudukan dan fungsi kecamatan di wilayah 3T dalam pelaksanaan pembangunan daerah, serta bagaimana penataan regulasi diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi kecamatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan doktrin hukum administrasi negara. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, asas pemerintahan daerah, serta konsep negara hukum kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecamatan bukan daerah otonom, melainkan perangkat daerah kabupaten/kota yang menjalankan fungsi koordinasi, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan desa, serta pelaksanaan sebagian kewenangan bupati atau wali kota. Di wilayah 3T, fungsi tersebut memiliki makna strategis karena kecamatan menjadi representasi terdekat negara dalam menjamin pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar. Namun, regulasi yang berlaku masih bersifat seragam dan belum cukup adaptif terhadap kondisi geografis, sosial, fiskal, dan administratif wilayah 3T. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi kecamatan memerlukan penataan regulasi yang responsif, afirmatif, dan berbasis kebutuhan lokal. Penataan tersebut mencakup harmonisasi kewenangan, penguatan kapasitas aparatur, dukungan anggaran, digitalisasi pelayanan, serta penguatan akuntabilitas kecamatan sebagai instrumen keadilan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, akses ekonomi, dan layanan publik dasar secara merata.
MERANG DING
2026 · Thesis · Open Access
Penguatan Lembaga Adat Dayak Kenyah Kecamatan Kayan Selatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Merang Ding Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga adat DayakKenyahdalampenyelesaiansengketatanahdiKeca Selatanserta merumuskanstrategipenguatankele fektifdandiakuidala msistemhukumnasional matanKayan mbagaanadatagarlebih e . Lembaga adat memiliki fungsi penting sebagai penjaga nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan harmoni sosial dalam masyarakat adat, terutama ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah ulayat.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis nor perundang matif, dengan menggunakan pendekatan-undangandanpendekatankonseptual.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa le mbagaadatDayakKenyah memiliki peran sentral dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme musyawarah adat, mediasi antar pihak, serta penerapan sanksi adat yang menekankan keseimbangan dan pemulihan hubungan sosial. Namun, efektivitas lembaga adat masih terbatas akibat lemahnya legitimasi formal, minimnya dukungan administratif, dan belum adanya integrasi yang kuat antara keputusan adat dengan sistem hukum nasional. Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan kele melaluipengakuan huku mbagaan adat m yang lebih tegas, peningkatan kapasitas x kelembagaan, danpembentukan foru mkoordinasi antara le mbagaadat danpemerintahdaerah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat peran lembaga adat Dayak Kenyah sebagai mitra strategis dalam penyelesaian sengketa tanah dan pembangunan hukum yang berkeadilan berbasis kearifan lokal di wilayah Kayan Selatan.
MERANG DING
2026 · Thesis · Open Access
Penguatan Lembaga Adat Dayak Kenyah Kecamatan Kayan Selatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Merang Ding Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga adat DayakKenyahdalampenyelesaiansengketatanahdiKeca Selatanserta merumuskanstrategipenguatankele fektifdandiakuidala msistemhukumnasional matanKayan mbagaanadatagarlebih e . Lembaga adat memiliki fungsi penting sebagai penjaga nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan harmoni sosial dalam masyarakat adat, terutama ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah ulayat.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis nor perundang matif, dengan menggunakan pendekatan-undangandanpendekatankonseptual.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa le mbagaadatDayakKenyah memiliki peran sentral dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme musyawarah adat, mediasi antar pihak, serta penerapan sanksi adat yang menekankan keseimbangan dan pemulihan hubungan sosial. Namun, efektivitas lembaga adat masih terbatas akibat lemahnya legitimasi formal, minimnya dukungan administratif, dan belum adanya integrasi yang kuat antara keputusan adat dengan sistem hukum nasional. Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan kele melaluipengakuan huku mbagaan adat m yang lebih tegas, peningkatan kapasitas x kelembagaan, danpembentukan foru mkoordinasi antara le mbagaadat danpemerintahdaerah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat peran lembaga adat Dayak Kenyah sebagai mitra strategis dalam penyelesaian sengketa tanah dan pembangunan hukum yang berkeadilan berbasis kearifan lokal di wilayah Kayan Selatan.
AMELIA WANDANA PUTRI
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan persediaan bahan baku ayam pada UMKM Ayam Geprek Nona Fried Chicken di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ), Safety Stock, Reorder Point (ROP), dan Total Inventory Cost (TIC). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data permintaan, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan periode 2023-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode EOQ menghasilkan kuantitas pemesanan optimal sebesar 225 kg pada tahun 2023 dan 232 kg pada tahun 2024 dengan frekuensi 13 kali pemesanan per tahun. Penerapan Safety Stock dan ROP mampu mengantisipasi fluktuasi permintaan serta mencegah kekurangan bahan baku. Selain itu, metode EOQ menghasilkan Total Inventory Cost terendah, yaitu Rp747.975 pada tahun 2023 dan Rp747.989 pada tahun 2024, sehingga lebih efisien dibandingkan metode POQ maupun kebijakan konvensional perusahaan. Dengan demikian, EOQ direkomendasikan sebagai strategi pengendalian persediaan yang efektif dan efisien.
NURDINDA SOLEHA
2026 · Thesis · Open Access
.
WULAN NITA SARI
2026 · Thesis · Open Access
PENGARUH JARAK LOKASI BUDIDAYA METODE LONGLINE TERHADAP PERTUMBUHAN dan KADAR KARAGENAN RUMPUT LAUT (Kappaphycus alvarezii) Abstrak Pengaruh Jarak Lokasi Budidaya Metode Longline terhadap Pertumbuhan dan Kadar Karagenan Rumput Laut (Kappaphycus alvarezii). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh jarak Lokasi budidaya metode longline terhadap pertumbuhan dan kadar karagenan rumput laut Kappaphycus alvarezii di perairan Tanjung Batu, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Penelitian dilaksanakan selama 45 hari (13 Februari–30 Maret 2026) menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan tiga perlakuan jarak dari garis pantai, yaitu P1 (30 m), P2 (40 m), dan P3 (50 m), masing-masing tiga ulangan. Parameter yang diamati meliputi pertumbuhan bobot mutlak, laju pertumbuhan spesifik (SGR), kadar karagenan, dan kualitas air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak lokasi budidaya berpengaruh nyata (P0,05) terhadap pertumbuhan bobot mutlak dan SGR rumput laut. Perlakuan P3 menghasilkan bobot mutlak tertinggi (426,3±104,5 g) dan SGR tertinggi (4,95±0,53%/hari), sedangkan P1 menghasilkan nilai terendah. Perbedaan pertumbuhan ini disebabkan oleh kondisi oseanografi yang lebih stabil di lokasi yang lebih jauh dari pantai, meliputi salinitas yang lebih homogen, kecerahan perairan yang lebih tinggi, serta minimnya beban nutrien berlebih. Sebaliknya, jarak Lokasi budidaya tidak berpengaruh nyata (P=0,251) terhadap kadar karagenan, dengan nilai berkisar 9,52%–11,32% pada semua perlakuan. Parameter kualitas air selama penelitian berada dalam kisaran optimal bagi pertumbuhan K. alvarezii. Disarankan pembudidaya menerapkan jarak lokasi budidaya >40 m dari garis pantai untuk mengoptimalkan pertumbuhan rumput laut. Kata kunci: Kappaphycus alvarezii, jarak lokasi budidaya, longline, pertumbuhan, karagenan THE EFFECT OF CULTIVATION DISTANCE USING THE L.ONGLINE METHOD ON THE GROWTH AND CARAGENANCONTENT OF SEAWEED (KAPPAPHYCUS ALVAREZII) Abstract The Effect of Culivation Sue Distance Usng the Longline Method on the Gromh and Carageenan Contenl of Seaweed (Kappaphycus alvarezu) This study amed lo analyze the efect of cullvation sile distance using the longline method on the growth and carrageenan content of Kappaphycus alvarezll seavecd in the waters off Tanyung Batu, Tarakan Ciy, Nortl Kalimantan The study was conducted over 4S days (13 February -30 March 2026) usung a Randomısed Block Desıgn (RBD)with three Iratmenis based on distance from the shoreline, namely PI (30 m), P2(40m), and P3 (50 m), each wih thre replicates The parameters observed included absolute weight growth, specific growth rate (SGR), carrageenan content, and water quality The results showed that the dıstance of the culivation sıte had a significant effecr (P005) on the absolute werght growth and SGR of the seaweed Treatment P3 yelded the highest absolute weigh (4263±1045 g) and the hıghes SGR (495±053%day), whılst PI yielded the lowest values These dıflerences in growth were attributed to more stable oceanographic conditions al sites further from the coast, ineluding more homogeneous salinity, higher water clarity, and minimal excess nutrient loading Conversely, the distance of the cultivation site had no sIgnificant effect (P=02S1) on carrageenan contenl, with values ranging from 952% 101132% across all reatmenls Waler qualiy paramelers hroughoul the study remained wthin the optimal range for the growth of K. alvarezii It was recommended that cultivators maintain a cultivation site distance of >40 m from the shorelıne to optimize seaveed growh Keywords Kappaphycus Alvarezii, Culivation Site Distance, Longline, Growth, Carragcenan
BRANDON DANIEL SATYAKRISTI BUDJALEMBA
2026 · Thesis · Open Access
Konflik bersenjata internasional sering menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius terhadap penduduk sipil, terutama ketika akses terhadap pangan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya terhambat akibat situasi pendudukan atau blokade. Hukum humaniter internasional melalui Konvensi Jenewa 1949 memberikan landasan normatif bagi perlindungan korban perang sekaligus menegaskan tanggung jawab negara, termasuk pihak ketiga, untuk menghormati dan menjamin pelaksanaan ketentuan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara pihak ketiga dalam penyaluran bantuan kemanusiaan serta mengkaji prosedur hukum pengiriman bantuan kolektif kepada penduduk di wilayah konflik sebagaimana diatur dalam Pasal Umum 1 dan Pasal 59 ayat (3) Konvensi Jenewa IV 1949. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban “menghormati dan menjamin penghormatan” terhadap Konvensi Jenewa menciptakan tanggung jawab kolektif bagi seluruh negara untuk turut memastikan perlindungan korban konflik, termasuk melalui pemberian bantuan kemanusiaan. Negara pendudukan secara hukum wajib menyetujui serta memfasilitasi skema bantuan yang diselenggarakan oleh negara lain maupun organisasi kemanusiaan yang netral. Penolakan atau penghambatan bantuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional, mekanisme pengawasan, serta harmonisasi hukum nasional guna menjamin efektivitas distribusi bantuan kemanusiaan dan perlindungan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata.
MARKUS IFUNG
2026 · Thesis · Open Access
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Hak Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Taman Nasional Kayan Mentarang Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah, Pengakuan hukum terhadap hak masyarakat Desa Data Dian dalam pengelolaan Hutan Lindung Taman Nasional Kayan Mentarang, yang kedua adalah Bentuk dan pelaksanaan hak masyarakat Desa Data Dian dalam pengelolaan Hutan Lindung Taman Nasional Kayan Mentarang Hilir Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Pengakuan hukum terhadap hak masyarakat Desa Data Dian dalam pengelolaan Hutan Lindung Taman Nasional Kayan Mentarang dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga konservasi. Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan konservasi, masyarakat adat diakui perannya meski kewenangan mereka masih terbatas oleh regulasi taman nasional. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2020 entang Penyelenggaraan Kelembagaan Adat memberikan dasar hukum bagi pengakuan dan perlindungan adat, namun implementasinya di tingkat desa masih perlu diperkuat agar peran masyarakat dalam pengelolaan TNKM dapat berlangsung secara berkelanjutan. Masyarakat Desa Data Dian memiliki hak tradisional atas hutan TNKM untuk kebutuhan sehari-hari, dengan akses yang diatur demi kelestarian ekosistem. Pengelolaan dilakukan secara kolaboratif melalui Dewan Pengelola dan Pemantau Kawasan bersama pemerintah dan LSM, mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat menjadi subjek aktif dalam konservasi, sambil mendukung pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan ekonomi, dan pelestarian budaya serta kearifan loka
MUHAMMAD KHAIRUL PRATAMA
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pencemaran, tingkat kontaminasi, dan tingkat bioakumulasi logam berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada air, tanah, dan ikan bandeng (Chanos chanos) di tambak tradisional Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak dua kali (bulan ke-1 dan bulan ke-3) dengan analisis menggunakan instrumen Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). Parameter yang dianalisis meliputi Geo-Accumulation Index (Igeo), Contamination Factor (CF), dan Bio Concentration Factor (BCF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Igeo logam berat Pb dan Cd pada air di bulan ke-1 dan ke-3 termasuk dalam kategori tercemar sangat berat (Igeo ≥5), sedangkan pada tanah berada pada kategori tercemar berat hingga sangat berat (45). Nilai CF logam berat Pb dan Cd pada seluruh media tergolong rendah (CF1), yang menunjukkan kontaminasi rendah secara keseluruhan. Nilai BCF logam berat Pb pada tanah mencapai 121,66, sementara BCF Cd pada air sebesar 3,33, sehingga tingkat akumulatif ikan bandeng termasuk dalam kategori sedang (100≤BCF≤1000). Akumulasi logam berat lebih dominan berasal dari media tanah dibandingkan air. Meskipun demikian, konsentrasi logam berat dalam daging ikan bandeng masih berada di bawah batas maksimum cemaran logam berat yang diatur dalam SNI 7387:2009, sehingga ikan masih layak untuk dikonsumsi.
BULAN FEBRISALNI SYAILA
2026 · Thesis · Open Access
Perairan pulau Tarakan yang berada dalam WPPRI 716 memiliki potensi sumberdaya ikan tenggiri yang besar, namun penangkapan yang terus menerus dapat mengurangi stok populasinya. Maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat produktivitas penangkapan melalui analisis Catch Per Unit Effort (CPUE). Penelitian ini bertujuan mengetahui tren hasil tangkapan utama (HTU) dan hasil tangkapan sampingan (HTS) nelayan selama 5 tahun, mengetahui hubungan trip penangkapan dengan HTU dan HTS, serta mengetahui nilai CPUE keduanya. Penelitian ini dilaksanakan pada Januari-Juni 2026 menggunakan data rekapitulasi pembelian ikan selama 5 tahun di pos pembelian ikan CV. Mekar Jaya, Kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan. Hasil penelitian menggambarkan tren HTU dan HTS selama 5 tahun terakhir yang mengalami fluktuasi. Nilai CPUE HTU tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 126,1 kg/trip dan terendah pada tahun 2021 sebesar 74,4 kg/trip. Hubungan antar trip penangkapan dan HTU menggambarkan hubungan linier positif dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,743 sedangkan hubungan trip penangkapan dan HTS menunjukkan hubungan positif yang lemah dengan koefisien determinasi 0,1713. Sementara itu, hubungan antara trip penangkapan dan CPUE menggambarkan pola negatif, mengindikasikan bahwa peningkatan upaya penangkapan tidak selalu diikuti oleh peningkatan produktivitas hasil tangkapan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, produktivitas penangkapan jaring insang hanyut di Perairan Pulau Tarakan menunjukkan kondisi yang berfluktuasi selama 5 tahun terakhir.
SEPTIANA PUTRI KUSUMANINGRUM
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Latar Belakang: Prenatal attachment merupakan ikatan emosional, kognitif, dan perilaku yang dibangun ibu terhadap janin selama kehamilan. Tujuan: Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi prenatal attachment pada ibu hamil di RS Pertamina Tarakan. Metode: Penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross-sectional. Sampel berjumlah 86 ibu hamil Trimester I–III, dipilih dengan teknik purposive sampling. Pengukuran menggunakan kuesioner Indonesian Prenatal Attachment Inventory (IPAI). Data dianalisis dengan uji Chi-Square (α = 0,05). Hasil: Dari 75 responden (Trimester II–III), mayoritas berusia 20–35 tahun (69,3%), multigravida (53,3%), trimester III (61,3%). Terdapat hubungan bermakna antara gerakan janin (p=0,033; OR=3,89) dan kunjungan ANC (p=0,000; OR=9,84) dengan prenatal attachment. Usia ibu (p=0,419), usia kehamilan (p=0,605), paritas (p=0,693), status ekonomi (p=0,430), pendidikan (p=0,086), dan kehamilan yang direncanakan (p=0,803) tidak menunjukkan hubungan bermakna. Kesimpulan: Gerakan janin dan kunjungan ANC signifikan berhubungan dengan prenatal attachment pada ibu hamil.
ANI VIDI WIYANTI
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah untuk kepentingan umum melalui mediasi di luar Pengadilan Negeri serta penerapan ketentuan hukum tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di luar Pengadilan Negeri. Sengketa tanah untuk kepentingan umum sering menimbulkan konflik akibat adanya tumpang tindih hak atas tanah, perbedaan klaim kepemilikan, dan ketidaksepakatan mengenai ganti kerugian. Oleh karena itu, mediasi menjadi salah satu penyelesaian sengketa yang diutamakan dalam hukum acara perdata Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Tjs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah untuk kepentingan umum melalui mediasi di luar Pengadilan Negeri dilakukan melalui proses mediasi, mediasinya di mediasi oleh mediator yang telah bersertifikat dan didaftarkan kepengadilan hingga tercapainya kesepakatan perdamaian yang kemudian dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian oleh ketua PN. Penerapan ketentuan hukum mediasi penyelesaian sengketa tanah untuk kepentingan umum melalui mediasi di luar Pengadilan Negeri telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi terbukti mampu menyelesaikan sengketa secara damai, cepat, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, mediasi juga mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta membantu mengurangi konflik berkepanjangan dalam sengketa pertanahan untuk kepentingan umum.
TASYA SABRINA
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum dan implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian delik kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain, ditinjau secara komparatif berdasarkan KUHP Lama, KUHP Nasional, serta hukum acara pidana yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Lama tidak menyediakan landasan normatif apapun bagi keadilan restoratif, sehingga praktik damai yang terjadi hanya bergantung pada diskresi informal aparat yang tidak seragam antardaerah. Kekosongan ini dipertegas oleh KUHAP Lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dalam Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) tidak mengakui perdamaian sebagai alasan sah penghentian penyidikan maupun penuntutan. KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengubah hal ini secara mendasar melalui gradasi kealpaan dalam Pasal 474, kewenangan permaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2), pengakuan hak korban dalam Pasal 67, serta jalur penyelesaian luar pengadilan dalam Pasal 70, yang kini didukung secara prosedural oleh KUHAP Baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, melalui Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 tentang mekanisme keadilan restoratif pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Dari sisi implementasi, penyelesaian damai pada era KUHP dan KUHAP Lama berjalan tidak sistematis dan tidak memberi kepastian hukum, sedangkan kerangka hukum baru kini mewajibkan aparat mempertimbangkan jalur damai dengan dasar hukum acara yang jelas. Namun demikian, masih terdapat tantangan implementasi berupa persepsi masyarakat, keterbatasan lembaga mediasi, peraturan pelaksana yang belum lengkap, serta kapasitas aparat yang masih perlu ditingkatkan.
NORASIKIN
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRAK Pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan status kesehatan dan pertumbuhan bayi. Namun, cakupan ASI eksklusif masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya pengetahuan ibu dan dukungan suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu dan dukungan suami dengan pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Setabu tahun 2026. Penelitian ini menggunakan desain analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian sebanyak 30 responden ibu yang memiliki bayi usia 6–12 bulan yang dipilih menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden berusia 20–35 tahun sebanyak 35 orang (87,5%), berpendidikan SMA sebanyak 21 orang (52,5%), dan merupakan ibu rumah tangga sebanyak 21 orang (52,5%). Sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik tentang ASI eksklusif sebanyak 23 orang (57,5%) dan mendapatkan dukungan suami yang baik sebanyak 22 orang (55%). Hasil analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan ibu dengan pemberian ASI eksklusif dengan nilai p=0,012 serta terdapat hubungan signifikan antara dukungan suami dengan pemberian ASI eksklusif dengan nilai p=0,026. Perlunya peningkatan edukasi kesehatan serta keterlibatan suami dalam mendukung ibu selama proses menyusui untuk meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif.
ADELIANA FITRI
2026 · Thesis · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait tindak pidana penipuan dengan manipulasi menggunakan telepon seluler serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Fokus utama penelitian ini menempatkan gawai mobile device sebagai alat utama instrumentum delicti yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan karena sifatnya yang mudah digunakan, bersifat personal, dan dapat menjangkau korban secara cepat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan melalui data wawancara di Polres serta studi kasus putusan pengadilan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan dengan manipulasi melalui telepon seluler dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana dalam KUHP serta Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik. Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan konsep antara manipulasi, penipuan, sugesti, dan hipnotis. Manipulasi dalam tindak pidana ini dilakukan melalui teknik memengaruhi korban dengan memanfaatkan komunikasi, emosi, serta kepercayaan korban agar mengikuti arahan pelaku.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat diterapkan apabila terpenuhi unsur kesengajaan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, serta adanya kerugian yang dialami korban. Adapun kendala dalam penegakan hukum meliputi penggunaan identitas palsu, keterbatasan pembuktian elektronik, serta kesulitan pelacakan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penipuan berbasis teknologi. Kata Kunci: Penipuan, Manipulasi, Gawai, UU ITE, Literasi Digital.
JUFLI
2026 · Thesis · Open Access
ABSTRACT This study aims to analyze the Status of Separate Property after Divorce Based on the Principle of Justice. The issues raised in this research are: the status of separate property in marriage according to Islamic Law and Civil Law, and the regulation and legal protection of separate property in the event of a divorce, both under Islamic Law and Civil Law. This study uses a normative legal research type, with approaches including the statute approach and conceptual approach. In Islamic law, separate property refers to assets owned before marriage or acquired through inheritance, grants, or personal gifts. Such property remains the exclusive ownership of each spouse, whether husband or wife. It does not become mixed with marital property and remains under the control and authority of its original owner. In the event of divorce, separate property is not divided but is returned to its rightful owner. Under both Islamic law and civil law, the regulation and protection of separate property ensure that assets owned before marriage or obtained through inheritance or gifts remain personal property and are not subject to division upon divorce. Under the Indonesian Civil Code (Articles 119 and 132), separate property can only be treated differently through a prenuptial or marital agreement. Even if such property is used for household purposes, ownership rights remain with the original owner. Similarly, in Islamic law, principles derived from fiqh and the Qur’an affirm the same concept, while allowing for compensation in certain circumstances when the property has been used jointly. Therefore, separate property receives legal protection that safeguards the rights of each spouse. Keywords: Separate Property, Divorce, Principle of Justice.
MAIRISANTI
2026 · Thesis · Open Access
GAMBARAN KARAKTERISTIK IBU DALAM PEMBERIAN IMUNISASIPCV LENGKAP PADA BAYI USIA 12-23 BULAN DI PUSKESMAS LONG BAWAN Mairisanti1 Prodi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan E mail: Mairisanti @ gmail.com ABSTRAK Imunisasi Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) sangat penting untuk melindungi bayi dari infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae yang memicu penyakit serius seperti pneumonia dan meningitis. Meskipun telah masuk program nasional, cakupan PCV secara global maupun nasional masih menghadapi tantangan berat akibat keterbatasan stok vaksin serta faktor kepatuhan masyarakat yang dipengaruhi oleh karakteristik ibu itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik ibu yang memberikan imunisasi PCV secara lengkap pada bayi usia 12-23 bulan di wilayah kerja Puskesmas Long Bawan Tahun 2026. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik total sampling dengan jumlah responden sebanyak 81 ibu yang memiliki bayi usia 12-23 bulan di wilayah kerja Puskesmas Long Bawan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui observasi lembar catatan imunisasi pada Buku KIA. Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat untuk menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase. Hasil analisis deskriptif menunjukkan karakteristik responden didominasi oleh kelompok usia reproduksi sehat 20-35 tahun sebanyak 57 orang (70,4%), tingkat pendidikan menengah (SMA) dan tinggi (Perguruan Tinggi) dengan proporsi seimbang masing-masing 33 orang (40,7%), serta mayoritas berstatus tidak bekerja/Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 52 orang (64,2%). Berdasarkan paritas, sebagian besar responden merupakan kelompok multipara (memiliki lebih dari satu anak) yaitu sebanyak 56 orang (69,1%). Evaluasi status imunisasi menunjukkan bahwa seluruh bayi (100%) dari 81 responden telah mendapatkan imunisasi PCV secara lengkap (3 dosis. Hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi untuk meningkatkan cakupan imunisasi PCV di Wilayah Kerja Puskesmas Long Bawan. Kata Kunci: Usia, Pendidikan, Pekerjaan, Paritas, Imunisasi PVC
JIHAN FAHIRAN
2026 · Thesis · Open Access
Aspek reproduksi ikan merupakan salah satu informasi penting yang perlu dikaji sebagai dasar pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek reproduksi ikan baung (Hemibagrus sp.) meliputi nisbah kelamin, Tingkat Kematangan Gonad (TKG), Indeks Kematangan Gonad (IKG) dan Fekunditas dari hasil tangkapan nelayan yang ada di sungai Malinau, Kabupaten Malinau. Pengumpulan sampel dilakukan selama 3 bulan dari Februari hingga April 2026 yang berlokasi di anak sungai Malinau yang meliputi sungai Semendurut, sungai Sembuak, dan sungai Bengalun. Sampel yang dikumpulkan berjumlah 30 ekor ikan baung, terdiri atas 12 ekor jantan dan 18 ekor betina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nisbah kelamin ikan baung bervariasi setiap bulan berkisar 1,0 : 1,0 - 1,0 : 2,3 dengan jumlah ikan betina lebih dominan dibandingkan ikan jantan. TKG didominasi oleh TKG III dan IV. Nilai IKG ikan jantan berkisar 0,05 - 0,34% sedangkan pada ikan betina berkisar 0,10 - 3,10%. Fekunditas ikan baung betina berkisar 5.642 - 9.345 butir dengan pola reproduksi diduga menunjukkan indikasi awal pemijahan secara bertahap (partial spawning). Pengelolaan ikan baung yang direkomendasikan meliputi pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang bersifat destruktif dan perlindungan atau larangan pada bagian-bagian sungai yang berfungsi sebagai habitat penting.
ZULKIFLI
2026 · Thesis · Open Access
.
BUCINKA ISMUNANDA
2026 · Thesis · Open Access
Analisis penelitian yang dikaji oleh penulis dan dituangkan di dalam keseluruhan hasil intisari dalam bentuk skripsi ini membahas mengenai suatu tindak pidana persetubuhan dengan Delic, tipu muslihat dengan maksud membujuk anak sebagai suatu korban tindak pidana kejahatan Seksual, yang dilakukan atas status anak berkonflik dengan hukum (Children In Conflic With The Law), berdasarkan bahan metode penelitian hukum yang bersifat normatife terhadap asas- asas hukum positif yang berlaku di dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya dengan menggunakan perbandingan objek penelitian di dalam dua putusan perkara berbeda 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plk dan 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk atas tidak pidana yang mana kategori perbuatan tindak pidana serupa atau dikenal dengan istilah Disparity, untuk mencari sebab munculnya Ikonsitensi masa pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum tersebut, yang mana di dalam kesimpulan serta saran dan pembahasan penulis memerhatikan Ratiodecidendi hakim lah yang menjadi benang merah dalam memutus sebuah perkara yang dihadapkan pada dirinya berdasarkan nafas utama dari konsep pelaksaan sistem peradilan pidana anak yang seharusnya mendepakan kepentingan terbaik bagi anak, tanpa menekankan nilai pemidanaan yang bersifat absolut sehingga sebagai bentuk hutang atas pelanggaran nilai moral yang harus dibayar oleh anak berkonflik dengan hukum. Dengan memerhatikan upaya pertanggung jawaban yang dapat diberikan kepada anak atas perbuatannya berdasarkan regulasi yang mengaturnya dikerenakan terkategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh anak, yang mana harus mendepankan asas yang bersifat Lex Spesialis Derogat Legi Generali, atas perbuatan anak berkonflik dengan hukum dan diteliti melalui putusan secara Structural dalam upaya menganalisis sebuah putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap (Inkrach).
