Lewati ke konten utama
Beranda / Koleksi

COLLECTION

Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Koleksi otomatis dari Skripsi/Tugas Akhir

6.754 item publik

Publikasi

Halaman 150 dari 338

EVALUASI KINERJA KELOMPOK TANI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PADI SAWAH (Oryza Sativa L) DI DESA MALINAU SEBERANG KECAMATAN MALINAU UTARA KABUPATEN MALINAU

NUR FADILAH
2024 · Thesis · Open Access

Kurangnya pemanfaatan teknologi maupun informasi serta modal tentu akan berpengaruh pada pendapatan petani yang tergabung dalam kelompok tani. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengevaluasi kinerja kelompok tani padi sawah (Oryza Sativa L) di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara 2) Menganalisis pendapatan kelompok tani sawah (Oryza Sativa L) di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara 3) menganalisis hubungan kinerja dengan pendapatan di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara. Analisis data menggunakan skala likert dan korelasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa kinerja kelompok tani padi sawah di Desa Malinau Seberang Memiliki Kategori Sangat Tinggi dengan total nilai Keseluruhan 41,7. Masing-masing indikator kinerja di kategori tinggi dengan nilai 13,9. Total biaya variabel Rp. 2.882.0888 per Ha, dengan rata-rata total biaya tetap Rp.118.694 dan total biaya produksi sebesar Rp. 3.000.782. Penerimaan sebesar Rp.7.212.982 dan pendapatan di peroleh sebesar Rp. 4.212.201. Dari kinerja dan pendapatan menunjukan korelasi tingkat signifikan sebesar 0.027 yang lebih besar dari 0.05 maka H0 ditolak yang menyatakan hubungan positif akan tetapi sangat lemah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat kinerja yang tinggi akan tetapi pendapatan rendah. Kinerja tinggi dipengaruhi oleh tingginya pemanfaatan modal, penerapan teknologi dan pemanfaatan teknologi informasi. Sementara pendapatan rendah karena produksi padi masih rendah. Maka disarankan kepada petani sebaiknya meningkatkan lagi hasil produksinya sehingga dapat meningkatkan pendapatan. kinerja kelompok tani dapat lebih baik lagi agar menjadi lembaga yang memberi contoh untuk lembaga lainnya dan kepada pemerintah dapat memberi dukungan kepada kelompok tani untuk meningkatkan hasil panen padi sawah dengan memberi pengarahan kepada kelompok tani dalam bagaimana berusahatani yang lebih baik lagi agar pendapatan mereka lebih optimal.

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN DIAGNOSA RISIKO PERILAKU KEKERASAN (RPK) DI RUANG PERAWATAN TERATAI RSUD dr. H. JUSUF SK TARAKAN

SAUFI NURWIDYAH KHASANAH
2024 · Thesis · Open Access

Risiko perilaku kekerasan merupakan salah satu respon marah yang diekspresikan dengan melakukan ancaman, mencederai diri sendiri atau orang lain, dan dapat merusak lingkungan sekitar. Tanda-tanda utamanya mencakup perilaku subjektif seperti mengkritik, mengumpat, berbicara keras, dan berbicara tiba-tiba, serta perilaku objektif seperti serangan fisik, melukai diri sendiri, gangguan terhadap lingkungan, dan ledekkan kasar. Tanda-tanda minornya antara lain manifestasi fisik seperti mata melotot, tangan terkepal, rahang terkatup, wajah memerah, dan postur tubuh kaku. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus yang digunakan adalah pendekatan asuhan keperawatan pada 2 orang pasien yang meliputi identifikasi data hasil pengkajian, diganosis keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pada pasien risiko perilaku kekerasan di RSUD dr. H. Jusuf SK Kota Tarakan. Hasil pengkajian antara klien 1 dan 2 dengan diagnosa resiko perilaku kekerasan didapatkan perbedaan meliputi identitas pasien, alasan masuk rumah sakit, faktor predisposisi, pemeriksaan fisik, psikososial, penyebab, tanda dan gejala perilaku yang dilakukan, akibat perilaku kekerasan, status mental, dan mekanisme koping. Berdasarkan hasil penelitian review kasus penerapan asuhan keperawatan pada klien dengan risiko perilaku kekerasan pada 2 klien selama 5 hari. Tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan dan ingin dicapai setelah dilakukan tindakan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan diharapkan klien mampu mengenali risiko perilaku kekerasan yang dialami, dapat mengontrol dan mengurangi risiko perilaku kekerasan, mampu mengikuti program pengobatan secara optimal. Respon klien setelah melakukan tindakan yang diberikan yaitu klien 1 tidak mengingat tindakan yang telah diberikan dan hanya melakukan hingga SP 2 sedangkan klien 2 kooperatif dan mampu melanjutkan ke SP 3. Diharapkan institusi untuk bisa menambah referensi mengenai strategi pelaksanaan tindakan yang akan diintervensikan oleh mahasiswa ke pasien.

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN DIAGNOSIS CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD) DI RUANG ANGGREK A RSUD dr H. JUSUF SK

WINA AYU WINARTI
2024 · Thesis · Open Access

CKD (Chronic Kidney Disease) atau CKD (GGK) adalah kondisi dimana fungsi ginjal mengalami kegagalan dalam mempertahankan metabolisme tubuh, dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit diakibatkan terjadinya destruksi struktur pada ginjal yang terus berkembang dengan tanda gelaja terjadinya penumpukan sisa-sisa metabolisme di dalam darah. Studi kasus ini bertujuan untuk menggambarkan Asuhan Keperawatan pada pasien dengan penyakit CKD. Jenis penulisan pada Karya Tulis Ilmiah ini menggunakan metode deskriptif dalam bentuk studi kasus. Subjek penelitian yang digunakan berjumlah 2 pasien yang terdiagnosa Chronic Kidney Disease di RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan dan menggunakan format asuhan keperawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terdiri dari pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Berdasarkan analisa data yang diperoleh melalui pengkajian terdapat 5 diagnosis keperawatan pada pasien 1 (Tn.S) dan 8 diagnosis keperawatan pada pasien 2 (Tn.M). Pasien 1 dengan diagnosis Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif b.d hipersekresi jalan napas, Risiko Perfusi Renal Tidak efektif d.d faktor disfungsi ginjal, Hipervolemia b.d kelebihan asupan cairan, Defisit Nutrisi b.d peningkatan kebutuhan metabolisme, Nyeri Akut b.d agen pencedera fisiologis, dan Intoleransi Aktivitas b.d kelemahan. Pasien 2 dengan diagnosis Pola Napas Tidak Efektif b.d penurunan energi, Penurunan Curah Jantung b.d perubahan kontraktilitas, Risiko Defisit Nutrisi d.d ketidakmampuan mengabsorbsi nutrien, Risiko Ketidakseimbangan Elektrolit d.d disfungsi ginjal, Nyeri Akut b.d agen pencedera fisiologis, Gangguan Pola Tidur b.d hambatan lingkungan, Intoleransi Aktivitas b.d kelamahan, Defisit Perawatan Diri b.d kelemahan. Pada pasien 1 terdapat 2 diagnosis keperawatan teratasi dan 4 diagnosis keperawatan belum teratasi. Sedangkan pada pasien 2, 4 diagnosis keperawatan teratasi dan 4 diagnosis keperawatan belum teratasi. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam melakukan Asuhan keperawatan pada pasien dengan CKD.

ASUHAN KEPERAWATAN PADA KLIEN DENGAN MASALAH KEPERAWATAN ISOLASI SOSIAL

JEFRI FERDIAN
2024 · Thesis · Open Access

Isolasi sosial adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami penurunandalam berinterakti dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya, karena pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, ditolak, tidak diterima, dan kesepian sehingga orang dengan isolasi sosial lebih suka berdiam diri, mengurung diri dan menghindar dari orang lain. Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah mendapatkan gambaran pengalaman nyata tentang penerapan asuhan keperawatan pada klien dengan isolasi sosial. Penyusunan laporan tugas akhir ini penulis menggunakan metode deskriptif dalam bentuk studi kasus, yaitu dengan pendekatan proses keperawatan. Hasil pengkajian yang didapatkan pada klien 1 dan klien 2 adalah Isolasi sosial. Hasil dan Pembahasan : Berdasarkan hasil studi kasus setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari didapatkan klien 1: klien tampak bisa berkenalan dengan beberapa orang,namun klien masih terlihat gugup. sedangkan pada klien 2 bisa berinteraksi dengan orang lain. Kesimpulan yang didapatkan hasil peningkatan kemampuan klien dengan diagnosis isolasi sosial dibanding sebelum dilakukan intervensi keperawatan Kerjasama antar tim kesehatan menjadi faktor penting dalam kesembuhan pasien, komunikasi terapeutik yang baik dapat mendorong klien lebih kooperatif. Kata kunci : Isolasi Sosial, ketidakmampuan berinteraksi sosial , asuhan keperawatan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DARI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI MEDIA SOSIAL (CYBERBULLYING)

YUSTINA LINTI
2024 · Thesis · Open Access

Cyberbullying against women is a criminal act of bullying carried out through social media where the act can damage the victim’s mental and psychological well-being. The law that contains Cyberbullying is Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This study intended to answer two questions related to legal protection for women from Criminal acts of bullying on social media (Cyberbullying). The first was forms of legal protection for women who were victims of Cyberbullying, and the second was an analysis of criminal liability for perpetrators of bullying on social media (Cyberbullying). This thesis was a normative research conducted by examining the sources of primary, secondary and tertiary legal materials and analyzed it using qualitative descriptive methods. The results of this study were expected to provide a deeper understanding of the forms of legal protection for women who were victims of Cyberbullying and describe the criminal liability imposed on Cyberbullying perpetrators. Therefore, this research can contribute to the development of legal thought and legal practice in Indonesia. Forms of Legal Protection, Women, Cyberbullying and Criminal Liability.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PARTISIPASI PENGGUNAAN KONTRASEPSI PADA PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN MALINAU

YELFRIANI WARANI
2024 · Thesis · Open Access

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PARTISIPASI PENGGUNAAN KONTRASEPSI PADA PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN MALINAU Abstrak Pendahuluan: Hasil studi pendahuluan dan studi literatur di Kabupaten Malinau diperoleh informasi ada 12 orang ibu (60%) menikah pada usia < 20 tahun. Semua ibu yang menikah pada usia<20 tahun (80%) tidak menggunakan kontrasepsi untuk menunda kehamilan sampai cukup umur. Alasan tidak menggunakan Kontrasepsi KB bermacam-macam antara lain: ibu tidak tahu risiko yang akan dialami jika hamil muda, ingin mempunyai keturunan segera setelah menikah, hamil duluan sebelum menikah (50%), serta keputusan menggunakan KB masih harus menunggu ijin suami. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi penggunaaan kontrasespsi pada pernikahan usia dini di Kabupaten Malinau. Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif analitik dengan desain cross sectional. Sampel pada penelitian ini sejumlah 62 responden yang diambil secara simple random sampling. Pengambilan data menggunakan kuesioner serta analisis data menggunakan uji statistis Chi Square. Hasil: hasil penelitian di dapatkan sebagian besar wanita yang menikah pada usia dini tidak menggunakan kontrasepsi 44 (71%), tingkat Pendidikan rendah 48 responden (77,42%) dengan nilai p value 0,531, berpengetahuan kurang 38 (61,30%) dengan nilai p value= 0,082, sebagian besar menikah pada rentang usia 15-19 tahun 47 responden (75,81%) dengan nilai p value= 0,028, suami sebagian besar tidak mendukung penggunaan kontrasepsi 48 (77,42%) dengan nilai p value= 0.001, dan mayoritas status ekonomi rendah 33 (53,23%) dengan nilai p value 0,148. Kesimpulan: Faktor usia dan dukungan suami berhubungan signifikan dengan partisipasi penggunaan kontrasepsi pada pernikahan usia dini di Kabupaten Malinau.

Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Ayah

OKTAVIA TUMANGGOR
2024 · Thesis · Open Access

Anak merupakan suatu amanah dan titipan Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita rawat, jaga serta lindungi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berguna untuk menjaga masa depan bangsa. Perlindungan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya anak-anak harus mendapat perlindungan atas hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan berkesinambungan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah perlindungan preventif dan perlindungan represif Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak harus ditegakkan dengan tujuan untuk mengurangi maraknya kasus penelantaran anak dan ringannya sanksi bagi penelantaran anak menjadi penyebab banyak terjadinya kasus penelantaran anak. Penanganan secara khusus harus diberikan kepada anak, tetapi tidak semua orang tua tulus menerima, merawat anak dan memberikan kasih sayang. Ayah sebagai orang tua kandung terkadang tidak memperhatikan kebutuhan anak atau kurangnya perhatian dan kasih sayang ayah kepada anaknya pasca adanya perceraian. Padahal ayah bertanggungjawab dalam memberikan nafkah, rasa aman dan nyaman serta perhatian penuh untuk mewujudkan harga diri atau mengaktualisasikan diri terhadap anak. Hal ini menyebabkan masih banyaknya kasus orang tua yang menelantarkan anak. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum, melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah aturan hukum yang berlaku terkait perlindungan hukum pidana terhadap anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya khususnya oleh ayah.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA TRANSPORTASI UMUM

SAYID ABDUL HANIF AL-IDRUS
2024 · Thesis · Open Access

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA TRANSPORTASI UMUM Abstrak Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Pada Transportasi Umum. Pertama Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Pada Transportasi Umum kedua Bentuk Perlindungan Hukum Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Transportasi Umum. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan objek kajian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan ketentuan hukum, yakni peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data priemer yaitu data yang diperoleh melalui UUD RI, KUHP dan UU TPKS. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal,artikel, data-data dari internet. Hasil dari penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa kesimpulan dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Pada Transportasi Umum di atur di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bentuk Perlindungan Hukum Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Transportasi Umum yaitu melalui bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungasn hukum represif. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, Korbam , Pelecehan Seksual, Transportasi Umum

Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Terkait Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat

VANNY DAYUNABA RAHMA FADILLA
2024 · Thesis · Open Access

Penelitian ini bertujuan guna menjawab pertanyaan terkait Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Terkait Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat. Pertama, bagaimana prosedur yang wajib dipatuhi pelaku usaha dalam memproduksi obat tradisional? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban perdata pelaku usaha kepada konsumen akibat peredaran obat tradisonal berbahan kimia obat?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan terdiri dari data sekunder, data primer dan data tersier. Hasil dari penelitian, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, prosedur pelaku usaha dalam pembuatan obat tradisional wajib menerapkan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang dipersyaratkan dalam seluruh rangkaian kegiatannya, hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional Pasal 35. Kedua, pertanggungjawaban perdata pelaku usaha terhadap konsumen terkait peredaran obat tradisonal berbahan kimia obat bahwa pelaku usaha akan bertanggungjawab mengganti kerugian apabila dapat dibuktian kerugian yang terjadi itu akibat dari kesalahan pelaku usaha.

TINJAUAN HUKUM ASAS DOMINUS LITIS JAKSA SEBAGAI PENGUASA PERKARA TERHADAP KEKUASAAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KPK

RIZKY FAZRIANUR FATRA
2024 · Thesis · Open Access

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait Asas Dominus Litis Jaksa sebagai penguasa perkara terhadap penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Pertama tentang masalah eksistensi hukum yang menanungi kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dimana sudah terdapat lembaga Kejaksaan yang dapat melakukan penuntutan terhadap perkara yang sama, batasan-batasan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua tentang asas Dominus Litis yang berarti bahwa Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang dapat melakukan penuntutan, namun terdapat lembaga yang dapat melakukan penuntutan dalam hal tindak pidana korupsi serta perbandingan cara kerja lembaga anti korupsi serupa di negara yang lain dan Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan kajian, riset, analisis terhadap teori-teori yang dikemukakan, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan: pertama tentang kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi disamping adanya Kejaksaan serta wewenang supervisi yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal dapat mengambil alih kasus korupsi yang sedang dikerjakan oleh Kejaksaan yang dimana hal tersebut diketahui melanggar asas Dominus Litis Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga yang dapat melakukan penuntutan yang dianggap tidak sesuai dengan system hukum yang berlaku di Indonesia.

PEMBERLAKUAN PRINSIP KEDAULATAN (SOVEREIGNTY) DI INDONESIA TERHADAP LAUT NATUNA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

MUHAMMAD RAHMAN
2024 · Thesis · Open Access

Perairan Natuna menjadi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia diklaim Cina sebagai kawasan perikanan tradisionalnya, menyebabkan banyak nelayan Cina bebas menangkap ikan di kawasan tersebut kemudian merugikan Indonesia. Cina mengklaim Laut Natuna masih bagian nine-dashed line merupakan kepemilikan Cina. Sedangkan Indonesia menjelaskan aktivitas yang dilakukan nelayan Cina dalam kasus tersebut sudah melanggar Zona Ekslusif Ekonomi (ZEE) merupakan wilayah kedaulatan Negara Indonesia.Tipe Penelitian secara normatif. Pendekatan Penelitian menemukan kajian teori penelitian yang akan digunakan. Sumber Bahan Hukum Penelitian untuk menunjang hasil penelitian. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum investigasi bahan hukum serta inventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari perpustakaan maupun internet. Analisis Bahan Hukum Subjek hukum sudah terkumpul, disimpan, lalu dibuat dan diuji pernyataan utuh mengenai isu hukum. Sejarah Perjuangan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan (Arcipelagis State) Dalam UNCLOS 1982. Pada tanggal 13 Desember 1957 Indonesia mengeluarkan pengumuman pemerintah kemudian dikenal Deklarasi Djuanda, dicetuskan Perdana Menteri Ir. H. Djuanda Kartawidjaya. Mekanisme Kasus Laut Natuna Di ZEE Natuna memiliki keaneragaman kekayaan alam terkandung yang sangat berpotensial bagi pembangunan ekonomi Negara, banyak nelayan asing melakukan illegal fishing diperairan Natuna. Penegakan Hukum di Indonesia dalam Menegakkan Prinsip Kedaulatan (Soveregnty). Sejarah perjuangan Indonesia menjadi negara kepulauan pada UNCLOS tahun 1982, Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957. Mekanisme Kasus Laut Natuna di ZEE. Laut Natuna, bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, kaya akan sumber daya alam namun menghadapi tantangan penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing, khususnya dari Cina.

PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DI JEMBATAN KUNING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3TAHUN 2020

ANITA DAHLAN
2024 · Thesis · Open Access

**Law Enforcement Against Illegal Sand Mining in Jembatan Kuning, Juata Laut Village, Based on Law Number 3 of 2020 Concerning Mining** **Abstract** Sand mining activities conducted in Jembatan Kuning, Juata Laut Village, Tarakan City, are illegal sand mining operations carried out without permits by several parties, resulting in environmental damage. This study aims to investigate the implementation of law enforcement against illegal sand mining and identify the obstacles in its enforcement. The study adopts an empirical normative legal approach, utilizing both primary and secondary data collected through interviews and observations. The findings indicate that: 1) law enforcement against illegal sand mining in Jembatan Kuning, Juata Laut Village, has not been optimal as relevant authorities have only recently received reports on illegal sand mining activities in the area. 2) Obstacles in law enforcement include three main factors: the police force, the community, and governmental bodies. Furthermore, lack of legal awareness among the public, economic factors, and insufficient public knowledge regarding the impacts of illegal sand mining pose additional challenges in the enforcement process. **Keywords: Illegal Sand Mining, Law Enforcement, Obstacles**

Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Grab Terhadap Orderan Fiktif Di Kota Tarakan

ASWANSYAH
2024 · Thesis · Open Access

Fenomena orderan fiktif layanan pesan antar makanan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan kerugian pengemudi Grab dikarenakan menanggung orderan fiktif, yang bertentangan dengan perjanjian. Pada penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengemudi Grab terhadap orderan fiktif di Kota Tarakan. bagaimana penyelesaian hukum jika terjadi orderan fiktif terhadap pengemudi Grab dan perlindungan hukum bagi pengemudi dari segi hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode empiris, dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak perwakilan PT. Grab Indonesia dan beberapa pengemudi Grab yang ada di Kota Tarakan, serta peraturan perundang undangan, buku, jurnal, artikel dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengemudi mengenai orderan fiktif yang harus ditingkatkan, selain itu, atas penipuan akibat orderan fiktif pihak perusahaan bertanggung jawab dengan mengganti kerugian terhadap pengemudi tersebut. Pada pengambalian dana akibat orderan fiktif dapat ajukan pada PT. Grab Indonesia dengan syarat-syarat yang ditentukan, Pengemudi Grab melaporkan kejadian orderan fiktif pada layanan call center Grab, dengan mengirimkan bukti penerimaan orderan, bukti komunikasi antara pengemudi dan pemesan, nota pembelian, dokumentasi penyerahan pesanan kepada pihak yang ditetapkan PT. Grab Indonesia pihak Grab melaksanakan pemeriksaan bukti orderan fiktif, dana pengembalian dikirimkan ke akun Grab pengemudi tersebut.

Kebijakan pengelolaan sampah dikecamatan sesayap hilir kabupaten tana tidung

RATNA MANDASARI
2024 · Thesis · Open Access

Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait dengan Kebijakan pengelolaan sampah di kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. Pertama bagaimana peraturan kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidurng ? kedua bagaimana partisipasi masyarakat dalam program perencanaan pengelolaan bank sampah di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung? Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan objek kajian mengenai kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. Penelitian ini menggunakan pendekatan ketentuan hukum, yakni peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data priemer yaitu data yang didapatkan melalui norma-norma dasar seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal,artikel, data-data dari internet. Hasil dari penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa Kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung secara umum sudah cukup berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapatnya sejumlah hambatan yang mengganggu jalannya kebijakan pengelolaan sampah tersebut didukung oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. faktor-faktor tersebut adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan Partisipasi masyarakat yang kurang dalam mewujudkan kebijakan otonomi daerah terhadap pelayanan publik bidang persampahan. Hal ini merupakan salah satu kendala terbesar yang dialami oeleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam mewujudkan kabupaten yang bersih dan sehat.

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN SISTEM PERSARAFAN NON HEMORRHAGIC STROKE

PUTRI MARIA URAN
2024 · Thesis · Open Access

Stroke merupakan sindrom defisit neurologis akut dan fokal yang secara mendadak disebabkan oleh gangguan perfusi melalui pembuluh darah ke otak. Terdapat dua jenis stroke yaitu non hemoragik stroke dan hemoragik stroke. Stroke non hemoragik disebabkan oleh adanya penyumbatan akibat gumpalan aliran darah ke otak terhenti. Dapat menyebabkan gejala klinis seperti kelumpuhan dan kelemahan pada beberapa bagian tubuh, Kesulitan berbicara (cedal dan pelo), Gangguan penglihatan, Penurunan daya ingat, Perubahan pada bentuk mulut (mencong atau tidak simetris), Nyeri kepala, Gangguan fungsi otak, Kesadaran menurun. Apabila tidak ditangani secara efektif maka akan menimbulkan komplikasi seperti dekubitus, tekanan intrakranial meningkat, aspirasi, dan gagal napas. Pasien dengan penyakit non hemoragik stroke diperlukan perawatan klinis yang efektif agar proses pemulihan berlangsung dengan cepat tanpa terjadinya komplikasi sehingga dapat kembali melakukan aktivitas dengan leluasa. Oleh karena itu, penulis melakukan studi kasus dengan malaksanakan asuhan keperawatan secara langsung pada Ny. M dan Ny. T yang terdiagnosis Non Hemoragik Stroke dan sedang menjalani perawatan di ruang Dahlia RSUD dr. H. JUSUF SK. Pelaksanaan studi kasus bertujuan untuk melakukan perbandingan asuhan keperawatan antara Ny. M dan Ny. T. Dalam studi kasus ini penulis menemukan adanya perbedaan tingkat kebutuhan pasien sehingga membutuhkan perawatan yang berbeda kepada kedua pasien. pada hasil penelitian ini disimpulkan stroke dapat menimbulkan obstruksi pada aliran darah ke otak sehingga menyebabkan bekuan pada darah. Jika tidak mendapat pertolongan dan penanganan yang cepat, NHS dapat menyebabkan terjadinya kematian jaringan otak area yang disuplai, sehingga mengakibatkan penderita mengalami kelumpuhan atau bahkan kematian. Oleh sebab itu, melakukan pengkajian sesuai dengan standar keperawatan dan melaksanakan tindakan keperawatan yang tepat akan membantu proses pemulihan pasien dengan baik.

ASUHAN KEPERAWATAN maternitas pada ibu nifas pasca sectio caesarea dengan indikasi chepalopelvic disproportion di rumah sakit umum dr. h. jusuf sk tarakan

AUDIYA ARAHMAH
2024 · Thesis · Open Access

Cephalopelvic Disproportion (CPD) adalah salah satu komplikasi yang mengharuskan tindakan sectio caesarea. CPD adalah disproporsi antara ukuran janin dan ukuran pelvis, yakni ukuran pelvis tertentu tidak cukup besar untuk mengakomodasi keluarnya janin tertentu melalui pelvis sampai terjadi kelahiran pervaginam. CPD timbul karena berkurangnya ukuran panggul, ukuran janin terlalu besar (makrosomia), atau yang lebih umum, dan karena kombinasi keduanya. Masalah CPD bukan hanya berdampak kepada ibu yang akan melahirkan namun juga pada keselamatan bayi. Apabila tidak ditangani secara efektif dapat menyebabkan kematian pada ibu dan janin. Oleh karena itu, penulis melakukan studi kasus dengan melaksanakan asuhan keperawatan secara langsung ada Ny. P dan Ny. M yang terdiagnosis CPD dan sedang menjalani perawatan di Ruang Mawar RSUD dr. H. Jusuf SK. Pelaksanaan studi kasus bertujuan untuk melakukan perbandingan asuhan keperawatan antara Ny. P dan Ny. M. Dalam studi kasus ini penulis menemukan adanya perbedaan hasil penatalaksanaan dari kedua pasien. Pada hasil penelitian ini dapat di simpulkan CPD merupakan salah satu dari komplikasi atau penyulit persalinan yang dapat dilakukan tindakan SC. Oleh sebab itu, penulis melakukan pengkajian sesuai dengan standar keperawatan dan melaksanakan tindakan keperawatan yang tepat akan membantu proses pemulihan pasien dengan baik.

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN AN.R DAN AN. J DENGAN DIAGNOSIS GASTROENTERITIS DI RUANG ANGGREK B RUMAH SAKIT UMUM dr. H. JUSUF SK TARAKAN

RIFKYANSYAH ASNUR
2024 · Thesis · Open Access

Gastroenteritis adalah penyakit yang sering ditemukan di masyarakat termasuk pada anak, yang ditandai dengan adanya rasa nyeri atau tidak nyaman pada bagian abdomen atau disertai perubahan frekuensi buang air besar. Gastroenteritis termasuk salah satu jenis penyakit yang tidak menular namun akibat paparan penyakit tersebut dapat menyebabkan mortilitas yang sangat tinggi. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada anak dengan gastroenteritis di Ruang Anggrek B Rumah Sakit Umum Daerah dr. H Jusuf SK Tarakan. Metode penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakan case study. Peneliti melakukan asuhan keperawatan dua orang pasien anak dengan gastroenteritis Hasil yang didapatkan terdapat 3 diagnosis keperawatan yang berbeda yang ditegakkan pada pasien 1 dan pasien 2. Diagnosis keperawatan pada pasien 1 yaitu nyeri akut, diare, nausea, resiko defisit nutrisi, dan resiko hipovolemia sedangkan diagnosis keperawatan pada pasien 2 yaitu diare, ansietas, nyeri akut, dan resiko hipovolemia diagnosis tersebut diamati secara mendalam dan 5 diagnosis tersebut teratasi. Berdasarkan literatur yang digunakan terdapat 6 diagnosis keperawatan yang dapat ditegakkan pada anak dengan gastroenteritis. Intervensi yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi pasien, sarana dan prasarana.Hasil dari penyusunan studi kasus ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam peningkatan mutu asuhan keperawatan pada anak, khususnya pada anak dengan gastroenteritis.

Sistem Kontrol Traffic light Berdasarkan Jarak Antrian Kendaraan Pada Simpang Empat Menggunakan Programmable Logic Controller Berbasis Photoelectric

ANDIKA
2024 · Thesis · Open Access

Seiring dengan banyaknya kendaraan yang ada maka dibuatlah traffic light. Pada tanggal 10 Desember 1868, traffic light pertama kali diterapkan di Inggris, tujuannya adalah mengatur lalu lintas di jalan raya. Adanya traffic light ini dapat mencegah kemacetan serta mengurangi kecelakaan yang ada di jalan. Serta juga dapat mengatur lajunya arus lalu lintas. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk bereksperimen, dengan kontrol PLC berbasis photoelectric yang terpasang pada traffic light. Tujuan utama dalam pengotrolan ini adalah memperhitungankan jarak antrian dan lama waktu tunggu pada traffic light dangan sensor sebagai photoelectric sebagai pengindraan yang mengirim sinyal pada PLC sebagai pusat kontrol. Terdapat tiga sensor yang digunakan yang berfungsi sebagai pendeteksi panjang antrian kendaraan pada setiap simpang. Jika antrian kendaraan mencapai sensor pertama waktu pada lampu hijau 7 detik lebih lama dibanding waktu normal. Jika antrian kendaraan mencapai sensor kedua waktu lampu hijau lebih lama 13 detik. Jika antrian kendaraan mencapai sensor ketiga maka waktu lampu hijau lebih lama 20 detik dari waktu normal. Syarat mengaktifkan sensor apabila terhalang selama 5 detik. Pada sistem kontrol traffic light ini, waktu tunggu (lampu merah) terlama antrian kendaraan 109 detik kondisi simpang dalam keadaan normal. Jika sensor aktif secara bersamaan waktu lampu hijau terlama 43 detik.

MODUL LAYANAN DASAR BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI UNTUK GURU BK DI SMA NEGERI 1 NUNUKAN

NURAISYAH BASIR
2024 · Thesis · Open Access

Pernikahan Dini di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. UNICEF mencatat Indonesia sebagai peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 asean. DP3KB juga mencatat bahwa di Kalimantan Utara terdapat 135 kasus pernikahan dini. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mengurangi angka pernikahan dini, diantaranya dengan memberikan informasi. Penelitian dan pengembangan ini berdasarkan kurangnya pengetahuan siswa terhadap pernikahan dini dan belum tersedianya media yang berisi informasi terkait pernikahan dini. Ada berbagai media yang dapat digunakan diantaranya adalah media modul. Modul yang dikembangkan berisi tentang pengertian pernikahan dini, faktor pernikahan dini, dampak pernikahan dini dan layanan dasar bimbingan dan konseling untuk mencegah pernikahan dini yang terdiri dari layanan informasi, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konsultasi. Media modul ini dibuat agar bisa membantu guru BK dalam memberikan layanan dasar pencegahan pernikahan dini kepada peserta didik yang ada disekolah. Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pengembangan modul sebagai media untuk mencegah pernikahan dini. Pengembangan media modul ini menggunakan metode R&D atau penelitian dan pengembangan yang menghasilkan suatu produk dengan menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementasi, Evaluasi). Subjek penelitian ini yaitu ahli media, ahli materi dan bahasa, dan satu guru BK. Hasil validasi dari ahli media, ahli materi dan bahasa diperoleh persentase sebesar 75% dengan kriteria “Layak”. Kemudian uji coba produk dilakukan pada kelompok terbatas yang terdiri dari satu subjek diperoleh persentase sebesar 89% dengan kriteria “Sangat Layak”. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa modul layanan dasar bimbingan dan konseling dalam mencegah pernikahan dini di SMA Negeri 1 Nunukan memenuhi kriteria kelayakan untuk digunakan