Koleksi Perpustakaan

Analisis Komparatif Kinerja Keuangan berdasarkan PSAK 62 dan PSAK 117 terkait Pengukuran LIabilitas Kontrak Asuransi pada Perusahaan Asuransi yang terdafar di Bursa Efek Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan penerapan PSAK 62 dan PSAK 117, khususnya terkait pengukuran liabilitas kontrak asuransi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan desain berpasangan. Data penelitian berupa laporan keuangan sembilan perusahaan asuransi umum periode 2018–2024 yang disimulasikan menggunakan pendekatan PSAK 117 serta data riil kuartal I tahun 2025 sebagai representasi awal implementasi standar baru. Simulasi pengukuran liabilitas dilakukan dengan Premium Allocation Approach (PAA) melalui perhitungan Liability for Incurred Claims (LIC) dan Liability for Remaining Coverage (LRC). Variabel kinerja keuangan yang dianalisis meliputi Risk Based Capital (RBC), Loss Ratio, Return on Assets (ROA), dan Return on Equity (ROE). Hasil uji normalitas menunjukkan data tidak berdistribusi normal sehingga pengujian hipotesis dilakukan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Temuan menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada seluruh rasio kinerja keuangan antara pengukuran berbasis PSAK 62 dan PSAK 117. Penerapan PSAK 117 cenderung meningkatkan nilai liabilitas kontrak asuransi yang berdampak pada penurunan RBC dan rasio profitabilitas, serta perubahan loss ratio.

MODEL PENERIMAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)

Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi agenda global untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan pemerintah. Di Indonesia, sistem Online Single Submission (OSS) dikembangkan untuk memfasilitasi birokrasi legalitas bisnis serta mengoptimalkan atmosfir penanaman modal, akan tetapi tingkat penerimaan sistem ini masih menunjukkan variasi yang cukup besar, terutama di wilayah Kabupaten Bulungan yang menghadapi keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, dan kendala akses jaringan. Situasi tersebut memaparkan yakni efektivitas transformasi digital jasa kemasyarakatan bukan sekadar dipicu oleh eksistensi perangkat, melainkan dipengaruhi pula olehsejauh mana masyarakat mampu dan bersedia menerima serta menggunakannya secara berkelanjutan. Penelitian ini berfokus guna mengkaji Model penerimaan Online Single Submission (OSS) Metodologi Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan melalui penyertaan pengalaman pengguna selaku faktor eksternal, sekaligus mengevaluasi kontribusi sikap sebagai variabel mediasi pada keterkaitan antarkomponen persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, dan niat menggunakan OSS di area Kabupaten Bulungan. Pada konstruksi TAM, pengalaman pengguna ditempatkan sebagai variabel eksternal yang menstimulasi munculnya persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan, sekaligus berkontribusi langsung terhadap sikap dan niat menggunakan sistem. Fokus ini penting untuk memahami mekanisme kognitif dan afektif yang mendasari adopsi teknologi pelayanan publik di daerah dengan karakteristik sosial dan geografis yang khas. Studi ini memakai perspektif kuantitatif lewat teknik survei lapangan kepada para pengakses OSS di teritorial Kabupaten Bulungan. Informasi yang terhimpun diproses via Structural Equation Modeling berlandaskan Partial Least Squares guna memverifikasi interaksi sebab-akibat antarvariabel pada skema penelitian serta mengidentifikasi peran mediasi sikap dalam kerangka TAM yang dikembangkan dengan memasukkan pengalaman pengguna sebagai factor eksternal. Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap dan niat menggunakan OSS. Selain itu, pengalaman pengguna terbukti berpengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, serta secara langsung memperkuat sikap dan niat menggunakan sistem. Sikap juga terbukti memediasi secara signifikan hubungan antara persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan niat menggunakan OSS. Temuan ini menegaskan relevansi TAM yang diperluas dalam menjelaskan penerimaan layanan publik digital di wilayah Kabupaten Bulungan, sekaligus memberikan implikasi praktis bahwa peningkatan kualitas pengalaman pengguna melalui perbaikan antarmuka, stabilitas sistem, kemudahan navigasi, dan pendampingan yang responsive menjadi kunci untuk mendorong adopsi OSS yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Bulungan.

PENGARUH KOMPETENSI, MOTIVASI TERHADAP KINERJA DENGAN BEBAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KECAMATAN TANJUNG SELOR

Kinerja pegawai sektor publik menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat, pegawai pemerintah dihadapkan pada kompleksitas pekerjaan, keterbatasan sumber daya, serta tekanan administratif yang tinggi. Dalam konteks ini, kompetensi dan motivasi dipandang sebagai determinan utama kinerja, namun efektivitas keduanya sangat bergantung pada kondisi beban kerja yang dialami pegawai. Beban kerja yang terlalu tinggi berpotensi melemahkan kemampuan dan motivasi pegawai dalam menghasilkan kinerja optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja pegawai sektor publik serta menguji peran beban kerja dalam memoderasi hubungan tersebut pada aparatur pemerintah di Kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap pegawai sektor publik di Kabupaten Bulungan. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling untuk menguji hubungan langsung dan efek moderasi antar variabel, dengan terlebih dahulu memastikan validitas dan reliabilitas instrumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, sementara beban kerja terbukti berperan sebagai variabel moderasi yang memperlemah hubungan antara kompetensi dan kinerja serta antara motivasi dan kinerja ketika beban kerja berada pada tingkat tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan beban kerja yang tidak proporsional dapat menghambat pemanfaatan kompetensi dan energi motivasional pegawai, sehingga secara praktis pemerintah daerah perlu menyeimbangkan distribusi beban kerja dengan pengembangan kompetensi dan sistem motivasi agar kinerja aparatur dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

ANALISIS IMPLIKASI TEKANAN EKONOMI MAKRO TERHADAP INVESTASI SAHAM PADA BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MEMPERHATIKAN KAPABILITAS PERUSAHAAN DAN PERAN TEKNOLOGI DIGITAL

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi tekanan ekonomi makro yang meliputi inflasi, BI Rate, dan nilai tukar Rupiah terhadap investasi saham yang diukur melalui volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan mempertimbangkan peran moderasi kapabilitas perusahaan yang diproksikan oleh Return on Assets (ROA) serta teknologi digital yang diukur melalui frekuensi transaksi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas dan memanfaatkan data panel perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 selama periode 2021–2025. Data sekunder diperoleh dari Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan laporan keuangan perusahaan, kemudian dianalisis menggunakan regresi data panel dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan Model Random Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham, sedangkan BI Rate berpengaruh positif dan nilai tukar Rupiah berpengaruh negatif secara signifikan. Kapabilitas perusahaan (ROA) terbukti memoderasi pengaruh nilai tukar terhadap volume perdagangan saham, namun tidak memoderasi pengaruh inflasi dan BI Rate secara konsisten. Di sisi lain, teknologi digital berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan dalam hubungan antara BI Rate dan nilai tukar terhadap volume perdagangan saham, yang mengindikasikan bahwa digitalisasi perdagangan memperkuat respons investor terhadap perubahan kondisi makroekonomi.

EFEKTIVITAS PENERAPAN BLUD PADA PUSKESMAS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BULUNGAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui reformasi sistem kesehatan nasional, salah satunya dengan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas. Sistem BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam implementasinya, berbagai kendala masih ditemui seperti keterbatasan sumber daya manusia, regulasi yang belum optimal, serta pengelolaan administrasi dan keuangan yang belum sepenuhnya efektif. Kondisi tersebut juga terjadi pada Puskesmas di Kabupaten Bulungan, di mana dari 12 Puskesmas yang ada baru sebagian yang telah menerapkan BLUD dan capaian implementasinya masih berada di bawah target pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan BLUD pada Puskesmas dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Bulungan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan di Puskesmas Tanjung Selor sebagai salah satu Puskesmas berstatus BLUD. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen terhadap informan yang terdiri dari pengelola Puskesmas, tenaga kesehatan, serta pihak terkait dari pemerintah daerah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam proses implementasi BLUD serta dampaknya terhadap kualitas layanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan BLUD memberikan peluang peningkatan fleksibilitas pengelolaan keuangan, pengadaan sarana prasarana, serta peningkatan responsivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun demikian, efektivitas penerapan BLUD masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan pengelolaan BLUD, serta belum optimalnya dukungan regulasi dan pembinaan dari pemerintah daerah. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan BLUD berpotensi meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan manajemen, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan dan pengawasan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.

PENGARUH BEBAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA ASN MELALUI DISIPLIN KERJA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULUNGAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh beban kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan disiplin kerja sebagai variabel mediasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi penelitian mencakup seluruh ASN di Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan yang berjumlah 115 orang, dengan sampel sebanyak 92 responden yang diambil menggunakan teknik probability sampling berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert 5 poin dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Beban kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja ASN; (2) Motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kinerja ASN; (3) Beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja; (4) Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja; (5) Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ASN; (6) Disiplin kerja secara signifikan memediasi pengaruh beban kerja terhadap kinerja ASN; dan (7) Disiplin kerja secara signifikan memediasi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja ASN. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa disiplin kerja merupakan variabel kunci yang mampu menjembatani beban kerja dan motivasi untuk menghasilkan kinerja optimal. Pimpinan disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan waktu dan memberikan apresiasi yang transparan guna menjaga konsistensi disiplin pegawai.

PERAN DISIPLIN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PENGARUH KOMPETENSI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERA PEGAWAI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUNGAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris peran disiplin kerja sebagai variabel mediasi dalah hubungan antara kompetensi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena rendahnya pengembangan kompetensi serta belum optimalnya kondisi lingkungan kerja yang sesuai dengan standar, yang pada akhirnya memengaruhi capaian kinerja pegawai. Kompetensi dipandang sebagai kemampuan dasar yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan kenyamanan dan motivasi dalam bekerja. Namun penting untuk memahami sejauh mana disiplin kerja menjadi kunci pemediasi yang dapat menerjemahkan kedua pengaruh tersebut menjadi hasil kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, dengan teknik sampling jenuh sehingga semua anggota populasi dijadikan sampel sebanyak 112 orang pegawai. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert, sementara teknik analisis data yang digunakan adalah pengujian model struktural (inner model), pengujian hipotesis, uji R-square (R²), uji signifikansi jalur (path coefficients), uji T-statistik dan P-Value, uji effect size (f²), uji predictive relevance (Q²) dan uji medasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja dan kinerja pegawai. Lingkungan kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja serta kinerja pegawai. Selain itu, disiplin kerja terbukti mampu memediasi pengaruh kompetensi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif perlu diiringi dengan penguatan disiplin kerja agar kinerja pegawai dapat meningkat secara optimal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan instansi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia.

PERILAKU PERILAKU BERBAGI PENGETAHUAN SEBAGAI MEDIATOR PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA APARAT DESA DI KABUPATEN BULUNGAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja dan pelatihan terhadap kinerja aparat desa dengan perilaku berbagi pengetahuan sebagai variabel mediasi. Penelitian dilakukan pada aparat desa di Kabupaten Bulungan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (PLS-SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja memiliki hubungan positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat desa. Lingkungan kerja juga tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap perilaku berbagi pengetahuan. Sebaliknya, pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat desa serta terhadap perilaku berbagi pengetahuan. Selain itu, perilaku berbagi pengetahuan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja aparat desa. Pengujian efek tidak langsung menunjukkan bahwa perilaku berbagi pengetahuan tidak mampu memediasi hubungan antara lingkungan kerja dan kinerja. Namun demikian, perilaku berbagi pengetahuan berperan sebagai mediator parsial dalam hubungan antara pelatihan dan kinerja aparat desa. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja aparat desa lebih efektif dilakukan melalui penguatan program pelatihan yang mendorong praktik berbagi pengetahuan di lingkungan kerja.

PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN KECERDASAN EMOSIONAL MELALUI KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, dan kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulungan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Penelitian kuantitatif ini menggunakan sampel 101 responden dari populasi 223 pegawai yang dipilih dengan simple random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan path analysis serta uji Sobel dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja (β=0,583; p=0,000), sedangkan kepemimpinan dan budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan. Kepemimpinan (β=0,373; p=0,024) dan budaya organisasi (β=0,361; p=0,029) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai secara langsung, namun kecerdasan emosional dan kepuasan kerja tidak signifikan. Kepuasan kerja tidak berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan ketiga variabel independen terhadap kinerja (nilai Z-hitung<1,96 untuk semua jalur). Koefisien determinasi menunjukkan model penelitian mampu menjelaskan 48,5% variasi kinerja pegawai. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja pegawai sektor publik lebih efektif dilakukan melalui penguatan kepemimpinan dan budaya organisasi secara langsung, rather than melalui peningkatan kepuasan kerja sebagai variabel perantara.

PERAN LINGKUNGAN KERJA DAN KOMPETENSI DALAM MENINGKATKAN KINERJA ASN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh lingkungan kerja dan kompetensi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada OPD Kabupaten Bulungan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dianalisis menggunakan WarpPLS 8.0. Sampel penelitian berjumlah 110 ASN pada tiga OPD di Kabupaten Bulungan yang dipilih menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja ASN. Kepuasan kerja juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja serta berperan sebagai mediator parsial dalam hubungan tersebut. Secara teoretis, temuan ini memperkuat relevansi teori AMO dan SET. Sementara itu, dari perspektif praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi pimpinan OPD dalam merumuskan kebijakan pengelolaan ASN yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi.

PENGARUH KOMPENSASI, IKLIM ORGANISASI DAN PENEMPATAN TERHADAP KINERJA YANG DIMEDIASI OLEH LOYALITAS KERJA PADA PEGAWAI ASN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULUNGAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompensasi, iklim organisasi, dan penempatan terhadap kinerja pegawai yang dimediasi oleh loyalitas kerja pada ASN Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode PLS-SEM melalui perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi, iklim organisasi, dan penempatan memiliki hubungan positif terhadap kinerja pegawai, namun pengaruhnya belum signifikan sebagai penentu utama peningkatan kinerja. Loyalitas kerja juga menunjukkan hubungan positif sebagai variabel mediasi, tetapi belum mampu memperkuat hubungan antara faktor manajemen SDM dan kinerja secara signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pegawai memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui perbaikan sistem organisasi, penguatan kepemimpinan, pengembangan budaya organisasi yang produktif, serta peningkatan komitmen dan loyalitas pegawai secara berkelanjutan.

ANALISIS BIBLIOMETRIK DALAM MEMETAKAN TREN PENELITIAN PADA LITERATUR CONTENT MARKETING TERINDEX SCOPUS 2015-2025

Penelitian ini bertujuan memetakan perkembangan literatur ilmiah mengenai content marketing menggunakan pendekatan bibliometrik. Data diperoleh dari database Scopus periode 2015–2025 sebanyak 751 dokumen dan dianalisis menggunakan Biblioshiny pada R Studio melalui performance analysis, co-word analysis, network analysis, dan citation analysis. Hasil menunjukkan bahwa publikasi content marketing mengalami pertumbuhan pesat dengan tingkat pertumbuhan tahunan 23,49% serta didominasi kolaborasi penulis dengan rata-rata 3,56 penulis per dokumen dan kolaborasi internasional sebesar 28,1%. Tema penelitian berfokus pada social media, customer engagement, dan digital strategy yang mencerminkan sifat interdisipliner. Selain itu, rata-rata sitasi sebesar 22,85 menunjukkan dampak ilmiah yang kuat. Secara keseluruhan, content marketing merupakan bidang riset yang dinamis, relevan, dan berpotensi untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

Evaluasi Instalasi Listrik Gedung Gereja GPDI "ELIM" Sanur Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan

PERAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI MEDIASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PPPK: STUDI EMPIRIS TERHADAP PENGARUH DIGITALISASI, KOMPETENSI, DAN BEBAN KERJA DI KABUPATEN BULUNGAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris peran motivasi kerja sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara digitalisasi, kompetensi, dan beban kerja terhadap kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bulungan. Dalam era transformasi digital dan reformasi birokrasi, peningkatan kinerja aparatur pemerintah menjadi tuntutan penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Faktor digitalisasi, kompetensi pegawai, serta beban kerja diduga memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja yang pada akhirnya berdampak pada kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian verifikatif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada PPPK di Kabupaten Bulungan sebagai responden penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan langsung maupun tidak langsung antar variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi, kompetensi, dan beban kerja memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja. Selain itu, motivasi kerja terbukti berperan dalam meningkatkan kinerja PPPK. Motivasi kerja juga berfungsi sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara digitalisasi, kompetensi, dan beban kerja terhadap kinerja pegawai. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja PPPK tidak hanya dipengaruhi oleh faktor organisasi secara langsung, tetapi juga melalui peningkatan motivasi kerja pegawai. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia sektor publik serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kinerja aparatur melalui penguatan digitalisasi, pengembangan kompetensi, dan pengelolaan beban kerja yang efektif.

Karakteristik Membran Komposit Polivinil Alkohol dan Kitosan Dari Cangkang Kerang Kapah (Meretrix meretrix)

Limbah cangkang kerang kapah (Meretrix meretrix) di sepanjang pantai Tarakan merupakan sumber kitin yang melimpah dengan potensi signifikan untuk dikonversi menjadi kitosan, bahan alami, ramah lingkungan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pemanfaatan limbah ini sebagai bahan baku kitosan diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik membran komposit yang terbuat dari kitosan dan polivinil alkohol (PVA) yang berasal dari cangkang kerang kapah (Meretrix meretrix) sebagai membran pertukaran proton prospektif. Kitosan disintesis dari cangkang kerang, diikuti oleh persiapan membran komposit kitosan-PVA. Membran dikarakterisasi menggunakan Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), pengujian kekuatan tarik, analisis membrane swelling, water uptake, dan kapasitas penukar ion (KPI). Spektrum FTIR mengkonfirmasi keberhasilan sintesis kitosan. Membran komposit menunjukkan kekuatan tarik maksimum 8,90 MPa, membrane swelling 144,76%, water uptake 5,16%, dan kapasitas pertukaran ion (KPI) 0,875 meq/g. Membran dengan rasio kitosan : PVA (3:2) mendukung konduktivitas proton yang tinggi, sementara rasio kitosan : PVA (2:3) memberikan kekuatan mekanis yang baik, sehingga cocok untuk membran pertukaran proton MFC dari limbah laut.

PERAN MEDIASI MOTIVASI KERJA PADA PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA UPTD PUSKESMAS TANJUNG PALAS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel mediasi pada UPTD Puskesmas Tanjung Palas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 103 pegawai UPTD Puskesmas Tanjung Palas. Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, sedangkan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Komitmen organisasi dan lingkungan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Selain itu, motivasi kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil pengujian mediasi menunjukkan bahwa motivasi kerja tidak mampu memediasi pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai, namun mampu memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja pegawai UPTD Puskesmas Tanjung Palas lebih efektif dilakukan melalui penciptaan lingkungan kerja yang kondusif dan peningkatan motivasi kerja pegawai.

PROBLEMATIKA KERAHASIAAN DATA PELAKSANAAN ADMINISTRASI DAN INFORMASI PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

Kerahasiaan data merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan kerahasiaan data menjadi tanggung jawab setiap aparatur, khususnya pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Sekretariat Daerah, yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan informasi, komunikasi pimpinan, serta penyimpanan dokumen-dokumen pemerintahan yang bersifat rahasia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip kerahasiaan data dan informasi dalam administrasi pemerintahan serta mengkaji akibat hukum yang timbul apabila terjadi kebocoran data atau informasi di lingkungan Prokompim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan isu perlindungan data dan rahasia jabatan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada hubungan antara asas kerahasiaan jabatan, kewajiban hukum aparatur, dan tanggung jawab administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerahasiaan data pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya regulasi internal, rendahnya kesadaran aparatur terhadap pentingnya perlindungan data, serta belum tersedianya sistem keamanan informasi yang memadai. Apabila terjadi kebocoran data, maka terdapat akibat hukum administratif, perdata, pidana dan etik, yang masing-masing memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kerahasiaan data sebagai bagian integral dari akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat sistem perlindungan data melalui penyusunan kebijakan internal, peningkatan kompetensi aparatur, serta pengawasan berkelanjutan terhadap tata kelola informasi pemerintahan, sehingga tercipta keseimbangan antara transparansi publik dan perlindungan rahasia jabatan dalam kerangka good governance.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP CALON TUNGGAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALINAU DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP CALON TUNGGAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MALINAU DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI HELMI Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah merupakan isu yang menimbulkan perdebatan antara aspek kepastian hukum dengan prinsip demokrasi. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok, yaitu: (1) makna hukum calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dalam perspektif demokrasi di Kabupaten Malinau, serta (2) problematika calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dari perspektif demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, keberadaan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Namun demikian, dari perspektif demokrasi, calon tunggal menimbulkan problematika serius, seperti melemahnya esensi kompetisi politik, terbatasnya pilihan bagi masyarakat, serta meningkatnya potensi oligarki politik lokal. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan demokrasi internal partai politik agar rekrutmen calon kepala daerah lebih terbuka dan kompetitif, serta pembaruan regulasi yang mendorong terciptanya kontestasi politik yang sehat demi menjaga kualitas demokrasi lokal.

Perlindungan Hukum Terhadap Barang Milik Daerah Dalam Proses Penatausahaan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG MILIK DAERAH DALAM PROSES PENATAUSAHAAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALINAU LERINNAWATI BID Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset penting pemerintah daerah yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Perlindungan hukum terhadap BMD menjadi krusial mengingat aset tersebut rawan terhadap penyalahgunaan, kehilangan, maupun pengelolaan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan terhadap BMD dalam proses penatausahaan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji implementasi penatausahaan BMD oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malinau. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap BMD diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi tersebut menekankan pentingnya penatausahaan yang meliputi inventarisasi, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset daerah. Adapun implementasi penatausahaan BMD oleh DPMPTSP Kabupaten Malinau pada prinsipnya telah mengikuti ketentuan normatif, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan aset. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem administrasi aset daerah, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi fungsi pengawasan agar perlindungan hukum terhadap BMD dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

URGENSI PENERAPAN MEKANISME INFORMED CONSENT DALAM RANGKA MENCEGAH TUNTUTAN MALPRAKTIK DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

ABSTRAK URGENSI PENERAPAN MEKANISME INFORMED CONSENT DALAM RANGKA MENCEGAH TUNTUTAN MALPRAKTIK DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTONIUS LABA SARA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan mekanisme informed consent dalam rangka mencegah tuntutan malpraktik dalam perjanjian terapeutik. Fokus penelitian diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana penerapan mekanisme informed consent dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan sengketa dan tuntutan malpraktik dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien; dan kedua, bagaimana akibat hukum apabila mekanisme informed consent diabaikan dalam perjanjian terapeutik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan informed consent memiliki urgensi yang signifikan dalam memperkuat posisi hukum pasien sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis. Mekanisme ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan proses komunikasi yang mendalam antara tenaga medis dan pasien yang mencakup penjelasan mengenai diagnosis, tindakan medis yang akan dilakukan, risiko, manfaat, serta alternatif pengobatan yang tersedia. Dengan demikian, informed consent dapat berfungsi sebagai instrumen preventif yang mengurangi potensi timbulnya tuntutan malpraktik. Sebaliknya, pengabaian terhadap mekanisme informed consent berimplikasi serius terhadap keabsahan perjanjian terapeutik. Secara hukum, pengabaian tersebut dapat menimbulkan akibat berupa tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif bagi tenaga medis, karena dianggap melanggar hak pasien atas informasi dan persetujuan tindakan medis. Di sisi lain, hal ini juga melemahkan hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien serta berpotensi menurunkan kualitas pelayanan medis. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi teknis terkait pelaksanaan informed consent, peningkatan pemahaman tenaga medis mengenai aspek hukum dan etika dalam pelayanan medis, serta optimalisasi mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran. Dengan demikian, penerapan informed consent dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien maupun tenaga medis, serta sebagai instrumen preventif terhadap sengketa malpraktik di bidang kesehatan