IRVAN
2026 · Book · Open Access
ABSTRAK URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG BANTUAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Kota Tarakan serta materi muatan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Bantuan Hukum sebagai instrumen pemenuhan HAM. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang didukung hasil wawancara dan data penyelenggaraan bantuan hukum di Kota Tarakan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum, konsep bantuan hukum, akses terhadap keadilan, dan pemenuhan HAM. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi Pasal 19 ayat (2) UU Bankum belum terlaksana secara optimal karena belum terbentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum dan belum dimasukkannya pembentukan Perda tersebut dalam Propemperda/Prolegda Tahun 2026. Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam memenuhi (to fulfil) hak atas akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum sebagai bagian dari HAM bagi masyarakat miskin. Materi muatan Perda perlu didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta disesuaikan dengan kebutuhan Kota Tarakan, meliputi ketentuan umum, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, pendanaan, syarat dan tata cara penyelenggaraan, pertanggungjawaban dan pengawasan, larangan, serta ketentuan sanksi sesuai dengan kewenangan daerah. Pembentukan Perda tersebut penting sebagai instrumen hukum daerah untuk memperkuat penyelenggaraan bantuan hukum dan mendukung pemenuhan HAM, khususnya hak masyarakat miskin atas akses terhadap keadilan.
OKTORINA
2026 · Book · Open Access
Hak atas tanah merupakan hak yang dijamin konstitusi berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan dilindungi melalui sistem pendaftaran tanah berdasarkan UUPA serta PP No. 24/1997. Namun, dalam praktiknya sengketa kepemilikan tanah kerap terjadi, sehingga hukum pertanahan mengenal mekanisme pencatatan blokir sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2017 sebagai upaya preventif untuk mencegah peralihan hak secara sepihak selama sengketa berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pencatatan blokir tanah sebagai bentuk perlindungan hukum perdata bagi pihak yang berkepentingan, serta menganalisis akibat hukum perdata yang timbul dari pencatatan blokir tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, historis, dan komparatif, yang dianalisis secara normatif deduktif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan blokir tanah merupakan tindakan administratif yang bersifat sementara dan preventif untuk menjaga status quo atas bidang tanah yang sedang disengketakan, yang hanya dapat diajukan oleh pemilik/kuasanya, instansi pemerintah yang berwenang, atau pengadilan disertai bukti dan alasan yang jelas, sehingga tidak melahirkan hak kebendaan baru maupun menghapus hak milik pemegang sertipikat. Akibat hukumnya, kewenangan pemegang hak untuk mengalihkan atau membebani tanahnya, baik melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, maupun pembebanan hak tanggungan, menjadi tertahan sementara, sehingga PPAT dan Kantor Pertanahan wajib menolak pembuatan akta maupun pendaftaran atas objek yang diblokir, sementara perjanjian yang telah dibuat tetap sah namun pelaksanaannya tertunda sampai blokir dicabut. Penelitian ini juga menemukan bahwa pencatatan blokir yang muncul setelah hak tanggungan didaftarkan dapat menghambat pelaksanaan hak preferen kreditor pemegang hak tanggungan, serta bahwa permohonan blokir yang diajukan tanpa dasar hukum yang sah atau dengan itikad buruk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan berpotensi menimbulkan kewajiban ganti rugi. Penelitian ini merekomendasikan agar Badan Pertanahan Nasional memperketat verifikasi substansi permohonan blokir dan agar pemohon mengajukan permohonan dengan itikad baik serta menindaklanjutinya dengan upaya hukum yang tepat sebelum jangka waktu blokir berakhir.
HERNALDO
2026 · Book · Open Access
ABSTRAK PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana terorisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji mekanisme penegakan hukum pidana dalam penanggulangannya. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya kompleksitas terorisme yang bersifat transnasional, terorganisasi, dan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana penyebaran paham radikal maupun koordinasi aksi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, didukung bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana terorisme mengalami perkembangan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang memperluas ruang lingkup pemberantasan, tidak hanya pada aspek penindakan tetapi juga pencegahan, deradikalisasi, dan penguatan kewenangan aparat penegak hukum. Terorisme dikategorikan sebagai extraordinary crime karena menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal dengan melibatkan Kepolisian, Densus 88, Kejaksaan, Pengadilan, serta BNPT. Namun, praktiknya masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi antar lembaga, tantangan cyber terrorism, serta penyebaran propaganda radikal melalui media sosial. Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap terorisme memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan melalui penguatan regulasi, peningkatan koordinasi, optimalisasi pencegahan berbasis masyarakat, serta strategi deradikalisasi yang berlandaskan pada prinsip negara hukum dan keadilan.
ROGER
2026 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru sebagai motivator belajar siswa kelas IV-A di SD Negeri 021 SKIP Tarakan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian yaitu guru kelas IV-A dan 3 orang siswa kelas IV-A sebagai informan pendukung. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu lembar observasi, lembar wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa guru telah melaksanakan perannya dengan baik sebagai motivator belajar siswa, baik dari indikator mengawasi kegiatan dalam belajar dan indikator membantu mengatasi kesulitan belajar siswa. Namun, masih terdapat peran guru yang belum di jalankan oleh guru yaitu pada indikator membangun motivasi siswa. Guru diharapkan agar terus meningkatkan perannya dalam menjalankan perannya sebagai motivator belajar siswa dengan baik, motivasi belajar siswa dapat meningkat apabila guru menjalankan perannya sebagai motivator belajar siswa dengan maksimal.
BABUL TOBAT
2026 · Book · Open Access
Abstrak Budidaya udang windu (Penaeus monodon) menghadapi ancaman serius akibat infeksi bakteri Vibrio sp., yang dapat menyebabkan vibriosis dan Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) dengan tingkat mortalitas lebih dari 90%. Penggunaan antibiotik sintetis yang tidak terkontrol dapat memicu resistensi bakteri dan meninggalkan residu berbahaya pada produk perikanan, sehingga diperlukan alternatif antibakteri yang efektif dan ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kalsium oksida (CaO) yang disintesis dari limbah cangkang kerang kapah (Meretrix sp.) sebagai agen antibakteri terhadap Vibrio sp. CaO diperoleh melalui kalsinasi tepung cangkang pada suhu 1000°C dan dikarakterisasi menggunakan spektroskopi FTIR. Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi cakram menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan lima perlakuan yaitu kontrol positif amoksisilin, kontrol negatif etanol, CaO 5%, 10%, dan 15%, masing-masing tiga ulangan. Hasil karakterisasi FTIR mengkonfirmasi terbentuknya CaO yang ditandai munculnya puncak vibrasi ikatan Ca–O pada bilangan gelombang 551,64 cm⁻¹ dan 397,34 cm⁻¹. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh konsentrasi CaO mampu menghambat pertumbuhan Vibrio sp., dengan diameter zona hambat tertinggi pada konsentrasi 15% sebesar rata-rata 5,67 mm.Uji One Way ANOVA menunjukkan perbedaan signifikan antar perlakuan (p = 0,006; p 0,05), mengindikasikan bahwa aktivitas antibakteri CaO bersifat semakin tinggi konsentrasi, semakin kuat efeknya. Mekanisme kerja antibakteri melalui, pembentukan Reactive Oxygen Species (ROS), denaturasi protein, dan kerusakan membran sel bakteri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa CaO dari cangkang kerang kapah berpotensi dikembangkan sebagai agen antibakteri alami dan ramah lingkungan untuk mendukung budidaya udang yang berkelanjutan. Kata kunci: Akuakultur; Difusi cakram; Meretrix sp.; Vibrio sp.; Zona hambat. Abstract Tiger prawn (Penaeus monodon) aquaculture faces a serious threat from Vibrio sp. bacterial infections, which can cause vibriosis and Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND), with a mortality rate exceeding 90%. The uncontrolled use of synthetic antibiotics can trigger bacterial resistance and leave harmful residues in fishery products, necessitating the development of effective and environmentally friendly antibacterial alternatives. This study aims to evaluate the effectiveness of calcium oxide (CaO) synthesized from waste shells of the kapah clam (Meretrix sp.) as an antibacterial agent against Vibrio sp. CaO was obtained through calcination of shell powder at 1000°C and characterized using Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy. Antibacterial activity testing was conducted using the disc diffusion method with a Completely Randomized Design (CRD), comprising five treatments: a positive control of amoxicillin, a negative control of ethanol, and CaO at concentrations of 5%, 10%, and 15%, each replicated three times. FTIR characterization confirmed the formation of CaO, indicated by the appearance of Ca-O bond vibration peaks at wavenumbers of 551.64 cm¹ and 397.34 cm. The results show that all CaO concentrations were capable of inhibiting the growth of Vibrio sp., with the highest inhibition zone diameter recorded at the 15% concentration, yielding a mean of 5.67 mm. One-Way ANOVA revealed significant differences among treatments (p=0.006; p 0.05), indicating a concentration-dependent antibacterial activity, whereby higher concentrations produced stronger inhibitory effects. The antibacterial mechanism operates through the formation of Reactive Oxygen Species (ROS), protein denaturation, and bacterial cell membrane damage. This study concludes that CaO derived from kapah clam shells has potential for development as a natural and environmentally friendly antibacterial agent to support sustainable prawn aquaculture. Keywords: Aquaculture, Disc Diffusion, Meretrix sp., Vibeto sp., Inhibition Zone.
NABILA
2026 · Book · Open Access
Industri tempe skala rumah tangga di Kelurahan Karang Anyar merupakan salah satu sentra usaha mikro yang menyerap banyak tenaga kerja perempuan dalam proses produksinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah tenaga kerja perempuan (X1) dan pengalaman kerja perempuan (X2) terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja perempuan (Y) pada industri tempe tersebut, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Populasi penelitian berjumlah 56 tenaga kerja perempuan yang tersebar pada 14 unit usaha tahu dan tempe, dan seluruh anggota populasi dijadikan sampel melalui teknik sampel jenuh (sensus). Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert dan dianalisis dengan regresi linier berganda berbantuan SPSS versi 29. Hasil analisis menghasilkan persamaan regresi Y = 6,358 + 0,295X1 + 0,345X2. Secara parsial, upah tenaga kerja perempuan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas (t hitung 2,387 > t tabel 1,674 sig. 0,021 0,05), demikian pula pengalaman kerja perempuan (t hitung 3,182 > t tabel 1,674 sig. 0,002 0,05). Secara simultan, kedua variabel juga berpengaruh signifikan terhadap produktivitas (F hitung 17,703 > F tabel 3,17 sig. 0,000 0,05), dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,378, yang berarti kedua variabel mampu menjelaskan 37,8 persen variasi produktivitas tenaga kerja perempuan, sedangkan sisanya 62,2 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan upah dan akumulasi pengalaman kerja merupakan dua faktor penting yang mendorong produktivitas tenaga kerja perempuan pada industri tempe di Kelurahan Karang Anyar.
MUHAMMAD AQSAL BAHTIAR
2026 · Book · Open Access
Abstrak Penelitian pengaruh interval penyiraman dan komposisi media tanam terhadap pertumbuhan tanaman seledri (Apium graveolens L.) untuk mengetahui pengaruh interval penyiraman dan komposisi media tanam, terhadap pertumbuhan tanaman seledri (Apium graveolens L.). Penelitian dilaksanakan di screen house dan laboratorium Fakultas Pertanian, Universitas Borneo Tarakan, mulai bulan Juni hingga Agustus 2025. Metode percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial yang terdiri dari dua faktor dan diulang sebanyak empat kali. Faktor pertama adalah interval penyiraman (3 hari sekali, 5 hari sekali, dan 7 hari sekali). Faktor kedua adalah komposisi media tanam (tanah murni sebagai kontrol, campuran arang sekam dan tanah, dan campuran serbuk gergaji dan tanah). Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah tangkai daun, jumlah anakan, berat basah tanaman, dan berat basah akar. Data dianalisis menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) taraf 5% dan diuji lanjut dengan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) taraf 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tunggal interval penyiraman memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap seluruh parameter pertumbuhan tanaman seledri. Sebaliknya, faktor tunggal komposisi media tanam memberikan pengaruh yang nyata terhadap parameter tinggi tanaman. Penggunaan media serbuk gergaji dan tanah (M3) menghasilkan rata-rata tanaman tertinggi sebesar 17,00 cm pada umur 35 hari setelah tanam (HST). Interaksi antara kedua faktor memberikan pengaruh yang nyata terhadap tinggi tanaman dan berat basah tanaman. Kombinasi perlakuan antara penyiraman 3 hari sekali dengan media serbuk gergaji dan tanah (P1M3) menghasilkan tinggi tanaman optimal mencapai 19,00 cm pada 35 HST. Sementara itu, kombinasi perlakuan penyiraman 5 hari sekali dengan media tanah murni (P2M1) menghasilkan rata -rata berat basah tanaman tertinggi yaitu sebesar 22,25 gram.
RISKY PINARDI
2026 · Book · Open Access
Semut hitam (Dolichoderus thoracicus) merupakan salah satu predator alami yang berpotensi mendukung pengendalian hayati hama utama pada tanaman kakao. Keberadaan dan aktivitas semut ini diduga dipengaruhi oleh karakteristik morfologi tanaman kakao, terutama struktur tajuk dan ketersediaan organ generatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas semut hitam pada bagian tanaman kakao serta menganalisis korelasi antara karakteristik morfologi tanaman kakao (Theobroma cacao L.) dengan tingkat kolonisasi semut hitam. Penelitian dilaksanakan di perkebunan kakao Desa Metun Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, pada September 2023 hingga Maret 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei lapangan dengan metode purposive sampling. Parameter yang diamati meliputi tinggi pohon, lebar tajuk, jumlah cabang, jumlah bunga, jumlah buah produktif, jumlah buah tidak produktif, serta aktivitas semut pada batang, daun, bunga, dan buah. Data dianalisis menggunakan korelasi Spearman’s rho. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas semut hitam tertinggi ditemukan pada bagian buah dan batang, terutama di lokasi P1 dengan rata-rata aktivitas pada buah sebesar 7,45 dan batang sebesar 4,33, serta lokasi P9 dengan aktivitas pada batang sebesar 3,92 dan buah sebesar 2,24. Aktivitas pada daun dan bunga tergolong sangat rendah, sedangkan pada beberapa lokasi tidak ditemukan aktivitas semut. Hasil korelasi menunjukkan bahwa aktivitas semut berhubungan positif signifikan dengan tinggi pohon, lebar tajuk, jumlah cabang, bunga, buah produktif, dan buah tidak produktif pada lokasi tertentu. Dengan demikian, karakteristik morfologi dan fase generatif tanaman kakao berperan dalam mendukung kolonisasi dan aktivitas D. thoracicus pada perkebunan kakao.
RIANI RERUNG
2026 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembatasan operasional angkutan berbasis daring di kawasan Bandara Juwata Tarakan serta mengkaji implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan menurut Thomas B. Smith. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan bersifat restriktif, di mana angkutan berbasis daring hanya diizinkan menurunkan penumpang namun dilarang menjemput penumpang di lingkungan bandara. Pengaturan ini belum didukung peraturan teknis tertulis maupun perjanjian kerja sama resmi dengan penyedia layanan, dan lebih mengutamakan perlindungan terhadap taksi konvensional. Penerapan kebijakan tersebut berdampak negatif pada hak-hak konsumen: terganggunya aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan karena penumpang harus berjalan kaki sejauh 700 meter hingga 1 kilometer keluar kawasan terminal; terbatasnya hak memilih jasa transportasi; kurangnya sosialisasi sehingga hak memperoleh informasi yang benar tidak terpenuhi; serta terabaikannya hak atas harga yang wajar karena tarif taksi bandara jauh lebih mahal. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa kebijakan pembatasan belum selaras dengan prinsip perlindungan konsumen. Oleh karena itu, disarankan agar pengelola bandara menyediakan zona penjemputan khusus, menyusun perjanjian kerja sama yang adil, dan meningkatkan transparansi informasi. Pemerintah daerah diharapkan menerbitkan regulasi yang jelas dan melakukan mediasi, sedangkan Kementerian Perhubungan perlu menyusun petunjuk teknis operasional angkutan berbasis aplikasi di seluruh bandara di Indonesia
CINDY AUREL OKTAVIANA
2026 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran Smart Box pada materi keberagaman budaya untuk siswa kelas IV-A SDN 002 Tanjung Selor serta mengetahui tingkat kelayakan dan ketertarikan siswa terhadap media tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model ADDIE yang meliputi tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran Smart Box memiliki tingkat kelayakan yang sangat tinggi berdasarkan hasil validasi ahli media sebesar 92% (sangat layak), ahli materi sebesar 98% (sangat layak), dan praktisi sebesar 100% (sangat layak). Selain itu, hasil uji coba terbatas dan uji coba lapangan menunjukkan bahwa media ini memperoleh respon siswa dalam kategori sangat menarik, dengan berdasarkan hasil angket ketertarikan uji coba terbatas sebesar 92% (sangat menarik) dan uji coba lapangan sebesar 93% (sangat menarik). Media Smart Box yang dikembangkan berupa kotak edukatif berisi materi, gambar, barcode interaktif, Dengan demikian, media pembelajaran Smart Box dinyatakan sangat layak dan sangat menarik untuk digunakan sebagai alternatif media pembelajaran pada materi keberagaman budaya di sekolah dasar.
ERA SUPIANA
2026 · Book · Open Access
Asuhan kebidanan komprehensif pada Ny.M di puskesmas sebengkok
RIBKA OCTOVIANI TAMPANG DATU
2026 · Book · Open Access
Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ny.A Di Wilayah Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan
NURSYAHFITRIYANI
2026 · Book · Open Access
Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ny. N di RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.
DESTI LAING
2026 · Book · Open Access
Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ny. R Di Puskesmas Gunung Lingkas
RESTU IMAM MAULANA
2026 · Book · Open Access
Korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena bukan hanya mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara, bahkan juga mengurangi kepercayaan masyarakat, menghambat pembangunan, dan mengganggu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Perkembangan konsep restorative justice yang mengutamakan pemulihan akibat tindak pidana menimbulkan persoalan mengenai kemungkinan penerapannya yang bertentangan dengan Undang-Undang lebih tinggi, khususnya pada tahap penyelidikan. Permasalahan tersebut penting dikaji karena belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan dasar hukum untuk menyelesaikan perkara pidana korupsi melalui restorative justice. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan bahan nonhukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice telah diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, tetapi penerapannya dibatasi pada tindak pidana tertentu yang memenuhi persyaratan materiil dan formil. Tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime tidak termasuk dalam ruang lingkup penerapan restorative justice berdasarkan ketentuan tersebut. Selain itu, surat telegram internal dan kebijakan administratif kepolisian tidak dapat dijadikan dasar legalitas untuk menghentikan penanganan perkara korupsi karena tidak memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan dan tidak dapat mengesampingkan asas legalitas. Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana korupsi memerlukan kebijakan hukum yang jelas dan komprehensif agar tetap menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan publik, serta menjaga komitmen negara dalam pemberantasan korupsi.
RIYAN ADI KURNIAWAN
2026 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pemilik asli merek akibat perbuatan passing off, serta menganalisis beban pembuktian yang harus dipenuhi oleh pemilik asli merek dalam sengketa merek berdasarkan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.P. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan merek, prinsip first to file, passing off, itikad tidak baik, serta pembuktian dalam sengketa merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pembuktian yang dibebankan kepada pemilik asli merek dalam menggugat merek milik pihak lain dinilai berat terutama dalam membuktikan parameter keterkenalan serta reputasi mereknya. selain itu perlindungan hukum pemilik asli merek dalam putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.P. tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang maksimal kepada pemilik asli merek serta lembaga DJKI telah lalai dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek yang telah didaftarkan lebih dahulu.
MURNI
2026 · Book · Open Access
Peredaran narkotika di wilayah perbatasan merupakan salah satu isu mendesak yang dapat menggangu keselamatan serta keteraturan masyarakat. Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan antara Indonesia dan Malayasia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap tindak pidana narkotika. Tidak jarang anggota kepolisian, termasuk personel Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Nunukan, diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Kondisi ini menimbulkan dilema antara penegakan hukum terhadap personel kepolisian yang diduga terlibat dalam kejahatan dan pemberian perlindungan hukum sebagai bagian dari hak setiap warga negara yang menjunjung asas praduga tidak bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis perlindungan hukum bagi anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika di daerah perbatasan serta menganalisis kesesuaian pengaturan perlindungan hukum serta permasalahan normatif dalam penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anggota Polri yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika diberikan melalui pemenuhan hak-hak hukum selama proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan kode etik, hingga persidangan. Bentuk perlindungan tersebut meliputi pendampingan hukum, penerapan asas praduga tak bersalah, serta jaminan atas hak-hak tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum tersebut menghadapi berbagai hambatan, antara lain tekanan opini publik, kompleksitas pembuktian perkara narkotika di wilayah perbatasan, serta adanya tuntutan profesionalisme dan integritas institusi kepolisian. Hal ini diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas terhadap anggota yang terbukti bersalah dan perlindungan hak- hak hukum bagi anggota yang masih berstatus terduga guna menjamin kepastian hukum. Keadilan, dan akuntabilitas institusi kepolisian.
ARIF SETIA PUTRA
2026 · Book · Open Access
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perlakuan praproses yang berbeda terhadap karakter fisik dan kimia minyak atsiri serai wangi (Cymbopogon nardus (L.) Randle) serta menentukan perlakuan yang paling efektif. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan pada Januari 2026 menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan enam perlakuan dan lima ulangan. Perlakuan meliputi batang serai utuh dan dicacah yang dikeringkan pada suhu 50°C, 60°C, dan 70°C sebelum proses distilasi uap. Parameter yang diamati meliputi kadar air bahan baku, kadar air dalam minyak, indeks bias, rendemen, kadar sitronelal, kadar sitronelol, dan warna minyak atsiri. Data dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji DMRT pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan praproses berpengaruh terhadap karakter fisik dan kimia minyak atsiri serai wangi. Perlakuan pengeringan dan bentuk bahan mampu memengaruhi kadar air, rendemen, indeks bias, serta kandungan sitronelal dan sitronelol sehingga berpengaruh terhadap mutu minyak yang dihasilkan. Perlakuan praproses yang tepat menghasilkan minyak dengan kualitas lebih baik dan mendekati persyaratan Standar Nasional Indonesia. Penelitian ini memberikan informasi mengenai teknik praproses yang dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu minyak atsiri serai wangi sebagai bahan baku industri.
ELINNA ROSALIA AGATHA
2026 · Book · Open Access
Keberhasilan pembangunan SDM suatu negara diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang didukung oleh belanja pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan, serta penyerapan tenaga kerja untuk menekan kemiskinan. Namun, belum meratanya fasilitas di Provinsi Kalimantan Utara memicu kesenjangan kualitas SDM, di samping masih terbatasnya penelitian mengenai dampak faktor-faktor tersebut di provinsi baru ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan penyerapan tenaga kerja terhadap IPM serta tingkat kemiskinan di Kalimantan Utara periode 2018-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa data panel dari lima kabupaten/kota, yang dianalisis menggunakan regresi data panel melalui software Eviews. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja kesehatan, belanja pendidikan, dan penyerapan tenaga kerja masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, baik secara parsial maupun simultan, dengan Fixed Effect Model yang mampu menjelaskan variasi IPM sebesar 99,25%. Namun, ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan Random Effect Model yang hanya menjelaskan variasi sebesar 12,85%. Temuan ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja pemerintah masih bersifat input-oriented dan belum sepenuhnya menyasar kelompok miskin secara langsung. Hasil ini mengimplikasikan agar pemerintah daerah tetap mempertahankan dan mengoptimalkan alokasi anggaran kesehatan dan pendidikan, sekaligus mengevaluasi ketepatan sasaran belanja agar bersifat pro-poor. Selain itu, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja diperlukan guna memutus rantai kemiskinan struktural di Provinsi Kalimantan Utara.
AUDI SYADINA FEBRIYANTI
2026 · Book · Open Access
Pelayanan kebidanan komprehensif atau Continuity of Care (CoC) memberikan asuhan berkesinambungan mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi baru lahir untuk memantau kesehatan serta mendeteksi dini komplikasi. Asuhan pada Ny. R ini dilaksanakan sejak 5 Mei hingga 26 Mei 2026 di Wilayah Kerja Puskesmas Pantai Amal, Tarakan, melalui serangkaian kunjungan rumah dan layanan faskes. Pada 5 Mei 2026, asuhan ANC Trimester III (UK 38 minggu 2 hari) menunjukkan kondisi ibu normal. Proses persalinan berlangsung di rumah Ny. R sesuai standar 60 langkah Asuhan Persalinan Normal (APN). Kala I berlangsung 5 jam 30 menit dan Kala II selama 20 menit. Bayi lahir bugar, berjenis kelamin perempuan (BB 2.700 gram, PB 48 cm, LK 31 cm, LD 32 cm, LP 30 cm). Kala III berlangsung 5 menit hingga plasenta lahir lengkap, diikuti Kala IV selama 2 jam tanpa laserasi perineum dan perdarahan ±100 cc. Telah dilakukan asuhan komprehensif pada Ny. R selama masa kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir dengan didapatkan bahwa ketidak sesuaian teori dan praktek yaitu Ny. R tidak melahirkan di layanan kesehatan namun hal itu Asuhan kebidanan yang berkelanjutan jika diberikan secara aktif dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
