Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Guru dan siswa dikabupaten malinau
Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan Siswa di Kabupaten Malinau dan perlunya pembentukan Peraturan Daerah tentang perlindungan guru dan siswa di Kabupaten Malinau Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengaturan perlindungan hukum bagi guru dan siswa di Kabupaten Malinau didasarkan pada peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Undang-Undang No 20 tahun 2023 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun belum ada peraturan daerah khusus yang mengatur tentang perlindungan guru dan siswa, Pemerintah Kabupaten Malinau mendukung pendidikan melalui program wajib belajar 16 (enam belas) tahun dan pengembangan kompetensi guru. Namun, guru masih menghadapi risiko kriminalisasi saat menegakkan disiplin. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan Siswa di Malinau diperlukan karena meningkatnya kekerasan dan intimidasi terhadap guru dan siswa, belum adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan Siswa, serta kebutuhan menciptakan lingkungan belajar aman dan inklusif. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan Siswa ini juga memperkuat kewenangan daerah dan menindaklanjuti aspirasi pemangku kepentingan untuk perlindungan hukum yang efektif.