.
2026 · Book ·
.
Profil penulis
MAZLAN
6 karya publik ditemukan.
2026: 22023: 22022: 2
.
.
PENERAPAN TEKNOLOGI VIRTUAL TOUR 360 DERAJAT UNTUK PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN BERBASIS WEBSITE
Media promosi Universitas Borneo Tarakan yang selama ini memanfaatkan website, media sosial, brosur, dan gambar statis dinilai belum mampu memberikan pengalaman yang interaktif kepada calon mahasiswa maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media promosi berbasis website dengan menerapkan teknologi Virtual Tour 360 Derajat, mengimplementasikan aplikasi yang dihasilkan, serta mengevaluasi tingkat kelayakan dan usability aplikasi sebagai media promosi kampus. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan model Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yang meliputi tahapan concept, design, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Pengembangan aplikasi dilakukan menggunakan teknik image stitching dengan bantuan perangkat lunak 3DVista Stitcher dan 3DVista Virtual Tour Pro, kemudian diintegrasikan ke dalam website Universitas Borneo Tarakan. Aplikasi dilengkapi dengan fitur panorama 360 derajat, Hotspot navigasi, Hotspot informasi, Hotspot URL, peta navigasi dinamis (bird eye view), panduan pengguna, kontrol audio, serta mode layar penuh. Pengujian sistem dilakukan menggunakan Black Box Testing, validasi ahli materi, validasi ahli media, dan Usability Testing terhadap 20 responden menggunakan skala Likert berdasarkan lima aspek tersebut hasil dari usability, yaitu learnability sebesar 90,5%, efficiency sebesar 90%, memorability 90%, errors 90,5%, dan satisfaction 94,5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh fungsi aplikasi berjalan dengan baik berdasarkan pengujian Black Box dan penerapan teknologi Virtual Tour 360 derajat berhasil dilakukan sebagai pengembangan media promosi.
PERLUASAN RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SEKTOR BUMN/BUMD (Studi Kasus Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2019/Pn Ptk)
Keuangan Negara merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam perkara tindak pidana korupsi sehingga kehadiran ahli dalam pembuktian persidangan seakan menjadi kewajiban. Bahwa pengertian keuanngan negara tidak diatur secara normatif dalam Undanng-undang Tindak Pidana Korupsi, melainkan diatur di dalam ketentuan umum undang-undang aquo yang hingga saat ini, pengertian keuangan negara tersebut mengalami diskursus dan melahirkan sebuah teori baru terkait teori transformasi keuangan publik yang menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ahli yang menginginkan pemisahan antara keuangan negara dengan keuangan negara yang telah disertakan sebagai modal dalam perusahaan, yang dalam hal ini yakni BUMN/BUMD. Bahwa lahirnya Teori Transformasi Keuangan Publik telah menimbulkan implikasi besar terkait penerapan undang-undang tipikor terhadap perbuatan korupsi yang dilakukan oleh BUMN/BUMD, dimana bagi kalangan yang setuju dengan teori tersebut, maka undang-undang korupsi tidak dapat diberlakukan, namun bagi kalangan yang menolak pemisahan keuangan negara sebagai modal perusahaan, maka undanng-undang korupsi dapat diterapkan. Namun kemudian, timbul permasalahan jika undang-undang korupsi diterapkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan BUMN/BUMD terkait pengembalian keuangan negara yang dikembalikan oleh terpidana, apakah dikembalikan kepada perusahaan BUMN/BUMD atau negara. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka metode penelitian yang dipakai adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah dengan cara studi peraturan perundangundangan yang kemudian hasilnya akan dianalisis dan dideskripsikan untuk menggambarkan hasil penelitian. Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan dalam perkara korupsi di sector perusahaan BUMN/BUMD sebagaimana dalam Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2019/Pn Ptk, namun aturan terkait pengembalian keuangan negaranya belum diatur lebih lanjut, apakah jika terdapat pengembalian kerugian, keuangan tersebut dikembalikan kepada perusahaan atau negara.
PERLUASAN RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SEKTOR BUMN/BUMD (Studi Kasus Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2019/Pn Ptk)
Keuangan Negara merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam perkara tindak pidana korupsi sehingga kehadiran ahli dalam pembuktian persidangan seakan menjadi kewajiban. Bahwa pengertian keuanngan negara tidak diatur secara normatif dalam Undanng-undang Tindak Pidana Korupsi, melainkan diatur di dalam ketentuan umum undang-undang aquo yang hingga saat ini, pengertian keuangan negara tersebut mengalami diskursus dan melahirkan sebuah teori baru terkait teori transformasi keuangan publik yang menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ahli yang menginginkan pemisahan antara keuangan negara dengan keuangan negara yang telah disertakan sebagai modal dalam perusahaan, yang dalam hal ini yakni BUMN/BUMD. Bahwa lahirnya Teori Transformasi Keuangan Publik telah menimbulkan implikasi besar terkait penerapan undang-undang tipikor terhadap perbuatan korupsi yang dilakukan oleh BUMN/BUMD, dimana bagi kalangan yang setuju dengan teori tersebut, maka undang-undang korupsi tidak dapat diberlakukan, namun bagi kalangan yang menolak pemisahan keuangan negara sebagai modal perusahaan, maka undanng-undang korupsi dapat diterapkan. Namun kemudian, timbul permasalahan jika undang-undang korupsi diterapkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan BUMN/BUMD terkait pengembalian keuangan negara yang dikembalikan oleh terpidana, apakah dikembalikan kepada perusahaan BUMN/BUMD atau negara. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka metode penelitian yang dipakai adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah dengan cara studi peraturan perundangundangan yang kemudian hasilnya akan dianalisis dan dideskripsikan untuk menggambarkan hasil penelitian. Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan dalam perkara korupsi di sector perusahaan BUMN/BUMD sebagaimana dalam Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2019/Pn Ptk, namun aturan terkait pengembalian keuangan negaranya belum diatur lebih lanjut, apakah jika terdapat pengembalian kerugian, keuangan tersebut dikembalikan kepada perusahaan atau negara.
ANALISIS KEUNTUNGAN NELAYAN DI KECAMATAN PESO KABUPATEN BULUNGAN KALIMANTAN UTARA
Sumberdaya ikan yang menghuni perairan Sungai Kayan di Kecamatan Peso dapat dikatakan masih berlimpah dengan beberapa jenis, selain itu ada beberapa jenis ikan yang menghuni perairan tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga nelayan menjadikan ikan tersebut sebagai tangkapan target. Penelitian bertujuan menganalisis hasil pendapatan dan keutungan para nelayan di Kecamatan Peso Khususnya di lima desa yaitu Desa Long Bia, long Peso, Muara Pangean, Long Lejuh dan Long Pleban. Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Metode pendekatan menggunakan analisis keuntungan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis ikan yang tertangkap dengan alat tangkap pancing, pukat dan jala lempar tangkapan berupa Pangasius sp, Tor soro, Hemibagrus, Lutjanus sp, Barbonymus dan Kriptopterus apogon. Jumlah hasil tangkapan berkisar 5-50 kg/hari dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 12.746.341 per bulan dan keuntungan yang diterima rata-rata sebasar Rp11,021.000 per bulan, Keuntungan tersebut terbilang cukup jika dibandingkan dengan Biaya Hidup Layak di Kabupaten Bulungan Tahun 2022 sebesar Rp 2.200.000 per bulan.
ANALISIS KEUNTUNGAN NELAYAN DI KECAMATAN PESO KABUPATEN BULUNGAN KALIMANTAN UTARA
Sumberdaya ikan yang menghuni perairan Sungai Kayan di Kecamatan Peso dapat dikatakan masih berlimpah dengan beberapa jenis, selain itu ada beberapa jenis ikan yang menghuni perairan tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga nelayan menjadikan ikan tersebut sebagai tangkapan target. Penelitian bertujuan menganalisis hasil pendapatan dan keutungan para nelayan di Kecamatan Peso Khususnya di lima desa yaitu Desa Long Bia, long Peso, Muara Pangean, Long Lejuh dan Long Pleban. Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Metode pendekatan menggunakan analisis keuntungan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis ikan yang tertangkap dengan alat tangkap pancing, pukat dan jala lempar tangkapan berupa Pangasius sp, Tor soro, Hemibagrus, Lutjanus sp, Barbonymus dan Kriptopterus apogon. Jumlah hasil tangkapan berkisar 5-50 kg/hari dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 12.746.341 per bulan dan keuntungan yang diterima rata-rata sebasar Rp11,021.000 per bulan, Keuntungan tersebut terbilang cukup jika dibandingkan dengan Biaya Hidup Layak di Kabupaten Bulungan Tahun 2022 sebesar Rp 2.200.000 per bulan.