Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan
Penelitian ini bertujuan menjawab dua permasalahan terkait penerapan asas Unus Testis Nullus testis terhadap tindak pidana perzinahan. Pertama penerapan asas Unus Testis Nullus Testis. Kedua pertimbangan hakim dalam menerapkan asas Unus Testis Nullus Testis terhadap tindak pidana perzinahan. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, yakni: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 202K/Kr/1957. Hasil dari penelitian ini, pertama penerapan asas Unus Testis Nullus Testis terhadap tindak pidana perzinahan dapat diterapkan jika didukung dengan alat bukti lainnya, selain alat bukti keterangan saksi. Kedua, pertimbangan hakim dalam menerapkan asas Unus Testis Nullus Testis terhadap tindak pidana perzinahan majelis hakim menerapkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.