ANALISIS KONSTITUSIONAL TERHADAP STATUS KEUANGAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (BADAN DANANTARA) DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN NEGARA
Badan Danantara merupakan lembaga independen negara yang baru dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. Tujuan dibentuknya Badan Danantara sebagai pengelola investasi dan operasional BUMN atau sumber dana lainnya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan dan status keuangan Badan Danantara yang ideal serta mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan negara terhadap Badan Danantara. Penelitian dilakukan secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kedudukan dan status hukum keuangan Badan Danantara adalah keuangan negara namun dalam artian secara luas karena jika ditinjau dari sumber dan tujuan penggunaannya keuangan yang ada di Badan Danantara bersumber dari aset BUMN yang dipindahkan serta tujuannya adalah untuk mengimplementasikan asas perekonomian yang diatur di dalam landasan konstitusional bangsa Indonesia; dan (2) mekanisme pertanggungjawaban Badan Danantara bersifat administratif dan berpusat kepada Presiden. Sementara untuk sistem pengawasan masih didominasi oleh sistem pengawasan internal dengan memberikan batasan terhadap pengawasan eksternal dari lembaga negara lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.