Koleksi Perpustakaan

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) YANG MENYEBABKAN KERACUNAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengangkaji pengaturan hukum terkait keamanan pangan dalam program MBG serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara yang menyebabkan keracunan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan pangan dalam program MBG diatur melalui kewajiban pemenuhan standar higiene, sanitasi, mutu, dan keamanan makanan. Apabila terjadi keracunan akibat kelalaian atau kesengajaan, maka penyelenggara, penyedia jasa boga, maupun pihak lain yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana. Sanksi yang dapat dikenakan berupa pidana penjara, pidana denda, maupun pidana tambahan sesuai peraturan perundang-undangan. Korporasi sebagai penyelenggara juga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Kesimpulannya, penyelenggara program MBG wajib menjamin keamanan makanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat, peningkatan standar operasional, dan koordinasi antarinstansi guna mencegah terjadinya keracunan makanan.

TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI SATU KALI PADA PEMILU TAHUN 2024 Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana penggunaan hak pilih lebih dari satu kali pada Pemilu 2024 serta pertimbangan hakim dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus melalui studi pustaka dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemilu dengan memberikan suara lebih dari satu kali di beberapa TPS menggunakan status DPT dan DPK. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Persidangan dilakukan secara in absentia karena terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan unsur tindak pidana, alat bukti, keterangan saksi, serta dampak perbuatan terdakwa terhadap integritas pemilu. Para terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan hak pilih lebih dari satu kali merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi sehingga diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

ANALISIS KINERJA PENYALURAN DANA KUR MIKRO BERBASIS INDIKATOR KEUANGAN SEDERHANA (FINANCIAL PERFORMANCE PROXY) PADA BANK BRI CABANG TARAKAN PERIODE 2022-2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank BRI Cabang Tarakan selama periode 2022–2025 berdasarkan data plafond dan jumlah debitur menggunakan indikator keuangan sederhana. Desain penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Lokasi dan waktu penelitian di BRI Cabang Tarakan dari bulan Oktober 2025 sampai bulan Februari 2026. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk laporan realisasi KUR Mikro 2022-2025 Branch Office Tarakan. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis pertumbuhan (growth), analisis kinerja dan analisis tren. Hasil pada penelitian ini menunjukkan kinerja penyaluran dana KUR Mikro pada BRI Cabang Tarakan periode 2022–2025 belum menunjukkan stabilitas yang konsisten, ditandai dengan fluktuasi pada realisasi plafond dan jumlah debitur serta kecenderungan tren yang menurun namun pemerataan penyaluran KUR Mikro masih terjaga. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan bagi BRI Cabang Tarakan memperkuat perencanaan dan pengendalian penyaluran KUR, sementara penelitian selanjutnya perlu menambah variabel lain agar analisis lebih komprehensif. This study aims to analyze the disbursement performance of Micro Peope's Buiness Credit (Kredit Usaha Rakyat/KUR) at Bank BRI Tarakan Branch during the period 2022 to 2025, based on credit ceiling data and the number of debtors, using simple financial indicators. The study employs a descriptive quantitative research desaign. The research was conducted at the BRI Tarakan Branch from October 2025 to February 2026. Secondary data used, drawn from the Micro KUR realization reports of the Tarakan Branch Office for the period 2022 to 2025. The analytical techniques applied include growth, performnace, adn trend analyses. The findings indicate that the disbursement performance of Micro KUR at BRI Tarakan Branch over the 2022 to 2025 period has not been consistent. This is reflected in fluctuationsin credit ceiling realization and debtor numbers, alongside a general downward trend. Nevertheless, the distribution of Micro KUR across borrowers remained relatively well-maintained. Based on these findings, it is recommanded that the BRI Tarakan Branch strengthen its planning and control mechanisms for KUR disbursement. Future studies are alsi encouraged to incorporate addtional variables to produce a more comprehensive analysis.

Pemanfaatan Machine Learning untuk Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan : Sintesis Literatur

Artificial intelligence advancements are transforming accounting and auditing methods, particularly in identifying fraud in increasingly complicated financial accounts The limitations of conventional audit methods in identifying patterns of anomalies in large-scale data have led to the use of machine learning as a more efficient approach. This study was to investigate global research trends, identify the methods employed, and suggest future research prospects. The method used was a systematic literature review (SLR) based on PRISMA criteria, with 162 publications picked from the Scopus database between 2019 and 2024 The results show a huge rise in research. Decision trees, support vector machines, and neural networks are the most commonly utilized algorithms for categorizing fraud and non-fraud data. Although effective, the method is limited in terms of interpretability and data requirements. This study provides an overview of the current state of the art and lays the groundwork for future technology-based audit research and practice.

Analisis Mediasi Good Corporate Governance Dalam Hubungan Antara Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Subsektor Farmasi Yang Terdaftar Di BEI (2021–2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba dengan good corporate governance sebagai variabel mediasi pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik manajemen laba pada perusahaan yang dapat memengaruhi kredibilitas laporan keuangan dan menurunkan tingkat kepercayaan investor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausalitas. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 10 perusahaan yang memenuhi kriteria sehingga total sampel untuk empat tahun periode penelitian yaitu 40 sampel. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari kualitas audit sebagai variabel independen, manajemen laba sebagai variabel dependen, serta good corporate governance yang diproksikan dengan komite audit sebagai variabel mediasi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan bantuan aplikasi (SPSS) Statistical Proudct and Service Solution, Versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap manajemen laba. Kualitas audit juga tidak berpengaruh signifikan terhadap good corporate governance. Sementara itu, good corporate governance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Selain itu, good corporate governance belum mampu memediasi pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.

EFEKTIVITAS PERTUMBUHAN IKAN NILA (oreocromis niloticus) YANG DIBERIKAN PAKAN MAGGOT DENGAN TEKNIK PEMUASAAN SECARA PERIODIK

Abstrak Budidaya ikan nila menghadapi tantangan berupa tingginya biaya pakan dan kebutuhan alternatif nutrisi yang lebih ekonomis, sehingga penggunaan maggot. (Hermetia illucens) dan teknik pemuasaan periodik menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Budidaya ikan nila Oreochromis niloticus menghadapi tantangan berupa tingginya biaya pakan dan pertumbuhan juvenil yang lambat akibat efisiensi pakan yang rendah serta peningkatan limbah amonia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberian tepung maggot yang dikombinasikan dengan teknik pemuasaan secara periodik pada. ikan. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lenkap (RAL) dengan Empat perlakuan dan tiga kali ulangan diterapkan selama 30 hari masa penelitian yaitu P1 tanpa puasa, P2 (1:2), P3 (3:2), dan P4 (2:3) dengan parameter pertumbuhan, SGR, FCR, SR, dan kualitas air. Hasil menunjukkan bahwa P4 dengan 70% maggot memberikan performa terbaik dengan pertumbuhan panjang 1,8 cm, berat 1,59 g. nilai FCR 1,13, SGR 0,07%/hari, serta SR 100%. Meskipun analisis tidak menunjukkan perbedaan signifikan (p>0,05), kecenderungan data menunjukkan bahwa kombinasi pakan maggot dan pemuasaan periodik mampu meningkatkan efisiensi pakan, memperbaiki respons pertumbuhan, dan menjaga stabilitas kualitas air, sehingga layak diterapkan sebagai strategi budidaya nila yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Perencanaan Distribusi Air Bersih Desa Menggunakan Sistem Software Epanet 2.2 (Studi Kasus Pada Bandan Bikis Kecamatan Sesayap Hilir)

Analisis Kualitas PElayanan Trasportasi Angkutan Umum Speed Boat Reguler ( Studi Kasus Rute Kota Tarakan - Sebatik)

Studi Karakteristik LAston Lapis Antara (AC-WC) Dengan Menggunakan Agregat Kabupaten Malinau

.

Evaluasi Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Terhadap Tingkat Kecelakan Lalu Lintas pada P.Aji Iskandar

Kajian Kadar Aspal Hasil Ekstraksi Penghamparan Campuran Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC) Pada Runway Bandara Udara Juwata Tarakan

.

Kajian Kadar Aspal Hasil Ekstraksi PEnghamparan Campuran Asphalt Conrete Wearing Course (AS-WC) Pada Taxiway Bandara Udara Juwata Tarakan

Studi Penggunaan Material Agregat Dari kabupaten Malinau Pada Campuran Lapisan Aspal Beton Lapisan Aus (AC-WC)

.

Studi Penggunaan Materail Agregat Dari Kabupaten Malinau Pada Campuran Lapisan Tipis Aspal Beton ( Hot Rolled Sheet) Base

.

Evaluasi Kapasitas Debit Aliran Terhadap Kebutuhan Air Pada Sistem Jaringan Perpipaan Distribusi Air Bersih pada Perumahaan Griya Persemaian

.

TINJAUAN YURIDIS PEMETAAN TAPAL BATAS DESA DATA DIAN DENGAN DESA LONG METUN KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN MALINAU

Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis Tinjauan Yuridis Pemetaan Tapal Batas Desa Data Dian Dengan Desa Long Metun Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau. Berdasarkan latar belakang, maka dua permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalaah, Pengaturan penetapan dan pemetaan batas Desa Data Dian Dengan Desa Long Metun Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau dan Implementasi pemetaan dan penetapan batas Desa Data Dian Dengan Desa Long Metun Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau. Penelitan ini menggunkan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Penetapan dan pemetaan batas Desa Data Dian dengan Desa Long Metun di Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Malinau, dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Prosesnya meliputi inventarisasi dokumen, penyusunan peta batas melalui kartometri dan survei lapangan, penetapan batas oleh bupati, pemasangan tanda fisik, serta sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah memastikan prosedur hukum terpenuhi untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi. Pemetaan dan penetapan batas Desa Data Dian dengan Desa Long Metun, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Malinau dilakukan melalui pengumpulan data peta dan dokumen legal, survei lapangan menggunakan GPS dengan melibatkan masyarakat, digitalisasi data ke GIS untuk menghasilkan peta batas yang akurat, serta musyawarah antar desa dan koordinasi kecamatan untuk menyepakati batas. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan disahkan melalui SK Bupati, kemudian dipublikasikan dan diawasi oleh perangkat desa untuk kepentingan administrasi dan pembangunan.

PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK BERIMPLIKASI PIDANA BERDASARKAN HUKUM ADAT DAYAK KENYAH DI KECAMATAN SUNGAI BOH

Sungai Boh merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malinau dengan mayoritas penduduknya berasal dari Suku Dayak Kenyah. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakatnya memiliki identitas sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA). Setiap konflik atau sengketa yang terjadi di tengah masyarakat diselesaikan melalui Lembaga Adat dengan menggunakan pendekatan hukum adat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sistem penyelesaian konflik dan prinsip keadilan dalam penyelesaian konflik berdasarkan hukum adat Dayak Kenyah di Kecamatan Sungai Boh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur yang relevan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris karena objek yang dikaji tidak hanya norma hukum tertulis, tetapi juga implementasi dan keberlakuannya dalam realitas sosial. Menggunakan tipe penelitian hukum yuridis empiris dengan dasar pemikiran bahwa objek yang diteliti berkaitan dengan prinsip keadilan dalam penyelesaian konflik berdasarkan hukum adat Dayak Kenyah Di Kecamatan Sungai Boh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyelesaian konflik berimplikasi pidana berdasarkan hukum adat Dayak Kenyah di Kecamatan Sungai Boh dilaksanakan melalui mekanisme peradilan adat. Mekanisme tersebut meliputi penerimaan laporan, pemanggilan para pihak dan saksi, pelaksanaan musyawarah, hingga pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Prinsip keadilan dalam penyelesaian konflik, termasuk yang menimbulkan tindak pidana, tidak hanya dipahami dalam kerangka legalistik sebagaimana dalam sistem hukum negara, tetapi juga sebagai proses kolektif yang bertujuan memulihkan hubungan sosial (restorative justice).

PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN KAYAN HULU

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Kayan Hulu. Berdasarkan Latar Belakang, Maka Dua Permasalahan Yang Diangkat Dalam Penelitan Ini Adalah, Mekanisme Penyelesaian Kasus Penganiayaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Hukum Adat di Kecamatan Kayan Hulu dan Endala Dalam Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Kayan Hulu Penelitan Ini Menggunkan Tipe Penelitian Hukum Normatif, Dengan Pendekatan Yang Digunakan Adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach). Berdasarkan Hasil Penelitian, di Kecamatan Kayan Hulu, kasus penganiayaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam hukum adat Dayak diselesaikan melalui peradilan adat yang dipimpin tetua adat. Prosesnya dimulai dengan pelaporan korban, diikuti musyawarah adat yang melibatkan pihak terkait untuk mencapai mufakat. Sanksi yang ditetapkan biasanya berupa denda materiil atau kompensasi lain guna memulihkan keseimbangan sosial. Pendekatan ini dianggap efektif karena cepat, berbiaya rendah, dan menjaga keharmonisan masyarakat, sekaligus mengurangi beban peradilan negara. Namun, mekanisme penyelesaian dapat bervariasi tergantung pada norma adat setempat. Penerapan hukum adat dalam penyelesaian kasus penganiayaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Kayan Hulu menghadapi kendala seperti keterbatasan kewenangan hukum adat yang tidak mengikat secara formal, kurangnya pemahaman dan penghormatan dari masyarakat serta aparat hukum, serta ketiadaan regulasi yang mengintegrasikan hukum adat dengan hukum nasional. Selain itu, sanksi adat yang kurang memberikan efek jera dan minimnya dokumentasi serta sosialisasi semakin menghambat efektivitasnya.

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH MELALUI MEDIASI ANTAR KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN UTARA

Pembentukan daerah otonom baru di Propinsi Kalimantan Utara membawa sejumlah konsekuensi administratif yaitu batas administratif antar kabupaten/kota yang berada dalam provinsi. Dalam banyak kasus di Kaltara, sengketa batas wilayah antar kabupaten/kota muncul, baik yang terkait batas darat maupun pesisir, yang kemudian dapat memunculkan dampak negatif seperti konflik sosial, ketidakpastian pelayanan publik, dan hambatan pembangunan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sistem penyelesaian sengketa batas wilayah melalui mediasi antar kabupaten/kota serta implikasi hukum dari penyelesaian sengketa batas wilayah melalui mediasi di Provinsi Kalimantan Utara. Tujuan penelitian adalah mendiskripsikan dan sistem penyelesaian sengketa batas wilayah melalui mediasi antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara serta mengkaji dan menganalisis implikasi hukum dari penyelesaian sengketa batas wilayah melalui mediasi di Provinsi Kalimantan Utara. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mediasi dalam penyelesaian sengketa batas wilayah di Kalimantan Utara belum memiliki kekuatan hukum mengikat secara penuh, melainkan bersifat administratif dan deklaratif. Mediasi tetap penting sebagai instrumen hukum preventif untuk menghindari konflik terbuka dan mempercepat proses administratif penyelesaian batas daerah. Serta implikasi hukumnya bersifat potensial, baru efektif setelah diformalkan melalui Keputusan Mendagri. Diperlukan penguatan norma dan mekanisme hukum agar hasil mediasi memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat dalam sistem pemerintahan daerah. Sebagai saran dari penulisan ini yaitu perlunya peraturan perundang-undangan tentang batas wilayah dan penyelesaian perselisihan melalui mediasi terhadap batas wilayah dan upaya bersama untuk menetapkan rencana tata ruang perbatasan yang dituangkan dalam program nasional serta diperlukan penguatan norma dan mekanisme hukum agar hasil mediasi memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat dalam sistem pemerintahan daerah

PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN PADA MASYARAKAT ADAT DI DESA SUNGAI ANAI KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN MALINAU

Seiring dengan perkembangan upaya penegakan hukum, konsep restorative justice menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan suatu bentuk keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pencurian pada masyarakat adat di Desa Sungai Anai Kecamatan Kayan Hilir serta bagaimana mekanisme penyelesaian kasus pencurian tersebut melalui hukum adat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataan sosial dengan menelaah praktik penerapan restorative justice di tengah masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian pada masyarakat adat di Desa Sungai Anai dilaksanakan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula. Mekanisme penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh kepala adat, dengan mempertimbangkan bukti, keterangan para pihak, serta nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Pelaksanaan putusan adat dipatuhi oleh masyarakat karena dipandang sebagai bagian dari tradisi leluhur yang memiliki kekuatan sosial dan moral dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan hidup bersama. Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya pengakuan yang lebih kuat dari pemerintah terhadap mekanisme penyelesaian adat, serta perlunya sinergi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum agar tercipta keadilan yang lebih humanis, kontekstual, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.