Koleksi Perpustakaan

Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Tarakan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan dan motivasi terhadap kinerja guru pada Sekolah Mengengah Atas Negeri 2 kota Tarakan. Populasi dalam penelitian ini adalah guru SMAN 2 Tarakan yang berstatus sebagai PNS. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan metode survei dan metode pengambilan sampel yaitu metode purposive sampling. Pengukuran dalam kuesioner ini menggunakan skala interval 1 sampai 5 dengan penyebaran kuesioner sebanyak 47 responden. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan uji t yang dibantu oleh program Spss dengan hasil penelitian yang menunjukkan kemampuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dan motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan maka semakin tinggi tingkat kinerja dan bermakna antar hubungan variabel kemampuan terhadap kinerja guru, dan menunjukkan bahwa ada atau tidaknya motivasi dalam diri guru tidak mempengaruhi kinerja karena guru tetap bekerja dengan baik sesuai dengan tanggung jawab guru tersebut.

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENANGKAPAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

The existence of Article 81 in Law on Narcotics has raised an important question, whether or not all authorities belonging to BNN investigators be performed by the Indonesian Police investigators and how long the arrest period is given to the Indonesian Police investigators for narcotics cases according to the related law. This research was classified into a normative study on legal rules related to the research variables. This research used a statute approach with the data consisting of primary and secondary data. The primary data were obtained from the provisions of laws and regulations on Narcotics, while the secondary data were obtained from books, journals, articles, internet data, encyclopedias, and dictionaries. Based on the research result, the researcher concluded that: first, the phrase saying “based on this law” in the provisions of Article 81 can be interpreted that in the event that the arrest are made, Indonesian Police investigators must refer to the provisions of Article 75 letter g of Narcotics Law as the basis of Indonesian Police investigators’ authorities to arrest; second, the arrest period disparity between the national narcotics body investigators and Indonesian Police investigators based on Article 76 of Narcotics Law was stipulated within 3 x 24 hours and can be extended up to 3 x 24 hours, while based on Article 19 of the Criminal Procedure Code was only 1 x 24 hours, thus, resulting in legal uncertainty and potential overlapping arrest periods. From the research result, the researcher has provided 2 (two) suggestions; first, the provisions regulating the investigators’ authorities based on the Narcotics Law, especially in Article 75, had to be evaluated and refined; and second, it was necessary to stipulate a legal provision regulating the coordination relationship between the Indonesian Police investigators and National Narcotics Body investigators to arrest related to the narcotics cases, considering that in the provisions of Article 76 of Narcotics Law, the arrest period was 3 x 24 hours and could be extended up to 3 x 24 hours, while in the Article 19 of the Crimanal Procedure Code, the arrest period was only 1 x 24 hours. Keywords: Authority, investigator, arrest, narcotics.

POLITIK UANG DAN PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUMNYA

Buku yang saat ini berada di hadapan pembaca sekalian merupakan kompilasi atas berbagai informasi yang penulis dapatkan secara langsung melalui pengamatan lapangan, studi literatur, maupun wawancara berbagai pihak yang bersentuhan dan berkecimpung baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pelaksanaan pemilu, khususnya Pemilihan Kepala Daerah. Bahwa faktanya memang terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap mekanisme dan regulasi-regulasi penyelenggaraan Pemilu oleh para calon, tim sukses, partai politik, maupun simpatisan-simpatisan yang bergerak di akar rumput. Sejauh pengamatan penulis pula, bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut hanya mendapatkan sanksi yang dirasa “tidak menyentuh rasa keadilan rakyat”. Dengan tidak bermaksud menyudutkan salah satu pihak, sudah selayaknya jika pelanggaran semacam ini seharusnya tidak lagi kita jumpai seiring semakin terbukanya keran informasi, semakin terbukanya wawasan masyarakat, dan semakin “majunya iklim demokrasi” di negeri ini, seperti yang diungkapkan sebagian pihak. Namun, fakta lapangan membuktikan jika partai politik yang seharusnya menjadi corong dan wadah pendidikan politik bagi masyarakat, tidak mampu memberikan dasar-dasar hidup berdemokrasi yang layak, malah justru ikut berkubang dalam “dosa-dosa” politik tersebut.

Penegakan hukum di negara Pancasila

Pendekatan Ekonomi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi

Pendekatan Ekonomi dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi merupakan salah satu buku yang ditulis oleh Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum. Sebelumnya penulis telah menerbitkan sejumlah buku, antara lain Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Aktivitas Pasar Modal di Indonesia (2010), Kontrak Kerja Konstruksi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi (2010), Sanksi Pajak Berbasis Penerimaan Negara (2014), dan Dimensi Koruptif (Pejabat) Publik; Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (2016). Buku ini berisi analisis penulis pada praktik penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi, baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia maupun otoritas hukum di berbagai negara. Atas dasar kajian akademis dan pengalamannya sebagai praktisi hukum, penulis menawarkan suatu model pendekatan ekonomi terhadap kejahatan korporasi dan bisnis, yang tidak hanya bertumpu pada filosofi retributif dalam penegakan hukum pidana, tetapi juga senantiasa memperhatikan berbagai faktor ekonomi dan sosial secara menyeluruh.

Penegakan hukum lingkungan & pembicaraan di DPR RI

Enforcement of environmental law in Indonesia through the parliament and government policy.

PERAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

PERAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

KONFIGURASI POLITIK DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Negara dijalankan berdasarkan hukum, dan hukum dibuat merupakan kesepakatan dari kristalisasi kepentingan politik di parlemen sebagai wujud kepentingan rakyat. Dalam diskursus politik dan hukum, defenisi negara hukum agak sulit dibedakan dengan demokrasi, kendatipun negara hukum tidak dapat dipersamakan dengan konsep demokrasi, tetapi keduanya memiliki hubungan simbiosis-mutualistisyang antara satu sama lain sulit dipisahkan. Pemerintahan otoriter dapat saja taat kepada hukum --menurut mereka-- tanpa harus tunduk kepada kaedah-kaedah demokrasi. ”... Negara demokrasi tanpa berdasarkan pada hukum disebutnya sebagai negara demokrasi semu atau demokrasi beku (Frozen Democracies)oleh George Sorensen” --Prof. DR. Franz Magnis Soeseno-- “...Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik bahkan mungkin menimbulkan anarkhi, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang statis dan represif..” -- Prof. DR. Mohammad Mahfud, MD., SH., SU.--

Penegakan hukum di Indonesia

Law enforcement in handling and anticipating national security threat in Indonesia.

Pertumbuhan demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia

Democracy, law enforcement, and human rights in Indonesia; collection of articles previously published.

Penegakan HAM dalam perspektif masyarakat di daerah

Human rights enforcement from the regional perspectives in Indonesia; research report in North Sumatera and South Sulawesi Provinces.

Analisis Peramalan Penjualan pada UMKM Pia Paguntaka Kota Tarakan

Penelitian ini bertujuan untuk membantu UMKM mengetahui gambaran jumlah produksi agar dapat mendapatkan keuntungan yang optimal dengan cara menggunakan metode Peramalan dalam perencanaan produksi masing-masing varian rasa pia. Penelitian ini menggunakan Metode Peramalan Moving Average, Exponential Smoothing, Trend Analysis dan ARIMA. Data penjualan untuk varian coklat menunjukkan bahwa data stasioner. Data dihitung dengan menggunakan QM for Windows dan Eviews 12, nilai error dari urutan terkecil hingga terbesar yaitu Metode Arima (1,0,0) (16906,73), metode exponential smoothing (21299,19), metode Moving Average (26776,44), trend analysis (28751,88). Dari keempat metode yang digunakan untuk mengolah data adalah metode Arima(1,0,0). Sehingga hasil peramalan untuk periode berikutnya sebesar 1313 pack. Data Varian keju menunjukkan bahwa data tidak stasioner sehingga untuk varian keju diperlukan proses differencing. Kemudian data juga dihitung dengan QM for windows dan eviews 12, nilai error dari urutan terkecil hingga terbesar yaitu metode Arima(1,1,0) (17947,69), exponential smoothing (19824,03), moving average (20200,41), trend analysis (21539,06). Sehingga dari keempat metode diatas, metode yang digunakan untuk meramalkan adalah metode Arima (1,1,0). Dan hasil peramalan untuk periode 1303 pack.

PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN INDONESIA

Buku ini membahas masalah penegakan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia serta bagaimana solusi yang dapat dilakukan guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Pengertian perairan sebagai objek kajian dalam tulisan ini dimaknai lebih luas daripada konsepsi tentang laut dikarenakan juga menyangkut sungai dan danau. Namun demikian, objek utama dalam tulisan ini tetap berfokus pada laut berserta tanah yang berada di bawah dan udara diatasnya. Laut sebagai salah suatu wilayah perairan sudah dikenal secara internasional dikarenakan mempunyai sifat yang khas (istimewa), merupakan bagian dari belahan bumi yang ditutupi oleh air asin dengan jumlah sangat banyak sehingga mampu memisahkan benua dan pulau kecil. Masyarakat banyak yang mempersepsikan konsepsi laut atau kelautan identik dengan maritim padahal secara terminologi ke dua konsepsi tersebut terdapat perbedaan yang asasi. Kelautan merupakan istilah yang berhubungan dengan kegiatan di laut yang meliputi eksploitasi dan eksplorasi Sumber Daya alam (SDA), kewenangan dan kedaulatan suatu negara yang posisinya berada dipermukaan, dasar laut dan ruang udara diatasnya serta perlindungan terhadap lingkungan hidup, sedangkan kemaritiman lebih mengacu pada pelayaran (navigasi), perdagangan, kepelabuhan dan segala macam kegiatan yang berhubungan dengan jasa kemaritiman (Puspitawati, 2019).

Pelestarian, pengelolaan, dan penegakan hukum lingkungan

Penegakan hukum progresif

Development and enforcement of progressive law in Indonesia; collected articles.

Masalah tindak pidana dan upaya penegakan hukum

Enforcement of laws on various criminal cases in Indonesia; collected articles.

Kejahatan korupsi dan penegakan hukum

Issues on crimes, law enforcement in corruption cases, and human rights in Indonesia; collected articles.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum pidana lingkungan

Problems of law enforcement in environmental crimes in Indonesia.

Pola dasar teori-asas umum hukum acara pidana dan penegakan hukum pidana

Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen

Saya sungguh mengapresiasi terbitnya buku karya Dr. David Tobing yang mengupas tuntas masalah klausula baku. Buku ini sangat fungsional karena amat terkait dengan perlindungan konsumen dari klausula baku yang kerap kali menjebak konsumen dalam bertransaksi, khususnya di sektor jasa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap keberadaan klausula baku yang masih bertebaran di sektor industri finansial. Bravo, Pak David! —Tulus Abadi Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Buku ini memberikan pencerahan, bermanfaat luas, dan menyumbang secara nyata dalam pembangunan integritas perlindungan konsumen di Indonesia. Selamat kepada Pak David atas dedikasinya dalam perlindungan konsumen Indonesia. —Ardiansyah Parman Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN RI) Tahun 2013–2020 Buku ini merupakan wujud konkret kepekaan Penulis sebagai pengacara pembela konsumen dan kajian ilmiah Penulis terhadap pencantuman klausula baku dalam berbagai perjanjian yang melahirkan ketidakadilan bagi konsumen. Bahasan dalam buku ini akan membuka tabir tentang eksistensi klausula baku dan dampaknya sehingga akan bermanfaat bagi konsumen, pelaku usaha, dan lembaga-lembaga yang terkait. —Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A. Mantan Hakim Agung RI dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Buku ini mengupas secara dalam teori, aturan hukum, dan praktik pengawasan serta penyelesaian sengketa pencantuman klausula baku di Indonesia. Buku ini layak dibaca oleh setiap kalangan, tidak hanya konsumen atau akademisi, tetapi juga pelaku usaha, agar terhindar dari sengketa klausula baku. Bagi pemerintah, buku ini menjadi masukan dalam proses pengawasan dan pembangunan aturan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. —Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia