Koleksi Perpustakaan

PENGARUH PERENCANAAN KARIR MELALUI LAYANAN BIMBINGAN KARIR DENGAN MEDIA PERMAINAN DOKARI (LUDO KARIR) PADA SISWA SMA NEGERI 3 TARAKAN

Perencanaan karir adalah proses menentukan karir dimasa depan berdasarkan pemahaman dan kesadaran diri akan potensi, minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Pemberian bimbingan karir dalam bimbingan kelompok tidak hanya mengetahui minat bakat, tetapi juga mengembangkan keterampilan siswa dalam menentukan pilihan karir dimasa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh perencanaan karir melalui layanan bimbingan karir dengan media permainan DOKARI (Ludo Karir) pada siswa SMA Negeri 3 Tarakan. Penelitian ini menggunakan desain pre-eksperimental dengan pendekatan one group pretest-posttest design. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI yang terindikasi memiliki perencanaan karir, berdasarkan teknik random sampling. Data dikumpulkan melalui skala perencanaan karir yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan metode Cronbach’s Alpha sebesar 0,692 menunjukkan instrument yang reliabel. Hasil analisis data menggunakan Paired Sample T-test menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara hasil (pre-test) dan (post-test). Hal tersebut terdapat pada nilai signifikan (2,tailed) yang diperoleh adalah 0,001 (p0,05), dan terdapat nilai t-hitung sebesar 4,580 dari t-tabel sebesar 0,514 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini, menunjukkan bahwa ada pengaruh perencanaan karir melalui layanan bimbingan karir dengan media permainan DOKARI (Ludo Karir) pada siswa SMA Negeri 3 Tarakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi studi lanjutan dengan penerapan pada materi, jenjang pendidikan dan subjek yang berbeda dalam konteks yang lebih luas.

IMPLEMENTASI ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK PENGEMBANGAN LAHAN PARKIRAN

PENGARUH PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN TERHADAP DEBIT BANJIR PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) RAWASARI KOTA TARAKAN

PERBANDINGAN BIAYA ANGKUTAN BARANG MENGGUNAKAN KAPAL FERRY DAN KAPAL KAYU (STUDI KASUS TARAKAN KAB.TANA TIDUNG )

ANALISIS KUAT TEKAN BETON DENGAN BAHAN SUBTITUDI SIKA GROUT 215 NEW (STUDI KASUS VARIASI AGREGAT 0%,5% DAN 10%

ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN TERHADAP ALIRAN PERMUKAAN ( STUDI KASUS PADA DAS KARANG ANYAR KALIMANTAN UTARA)

Pengaruh Bimbingan Kelompok Dengan Media Pop-Up Book Legenda Batu Menangis Terhadap Nilai Moral Siswa SDN 013 Tarakan

Penelitian ini mempunyai tujuan guna mengidentifikasi pengaruh bimbingan kelompok dengan media pop-up book legenda Batu Menangis kepada nilai moral siswa di SDN 013 Tarakan. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif melalui jenis penelitian eksperimen serta desain one group pretest-posttest design. Populasi pada penelitian ini mencakup semua siswa kelas V SDN 013 Tarakan sebanyak 78 siswa, dan sampel penelitian sebanyak 10 siswa yang dipilih dengan menerapkan teknik purposive sampling merujuk dari kriteria tertentu, yakni siswa yang mempunyai permasalahan terkait nilai moral dan direkomendasikan oleh wali kelas. Instrumen pada penelitian ini menggunakan skala Guttman serta lembar observasi guna mengukur nilai moral siswa. Indikator nilai moral pada penelitian ini meliputi sopan santun, kepedulian, tanggung jawab, kejujuran, dan kepatuhan terhadap aturan. Teknik analisis data yang diterapkan yaitu analisis statistik deskriptif guna melihat gambaran nilai moral siswa dan analisis statistik inferensial mempergnakan uji paired sample t-test untuk menguji hipotesis penelitian. Temuan ini memperlihatkan bahwasanya ada peningkatan nilai moral siswa ketika sudah diberikan perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok dengan media pop-up book legenda Batu Menangis. Hal ini ditunjukkan dari naiknya skor rata-rata nilai moral siswa dari 10,90 pada pretest menjadi 17,30 pada posttest. Hasil dari pengujian hipotesis memperlihatkan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) 0,000 di bawah 0,05 serta nilai thitung 6,458 > t-tabel 2,262, sehingga menolak H0 serta menerima Ha. Oleh karenanya, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya bimbingan kelompok dengan media pop-up book legenda Batu Menangis berdampak signifikan kepada peningkatan nilai moral siswa kelas V SDN 013 Tarakan.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Eksploitasi Seksual Melalui Media Sosial di Kota Tarakan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum anak yang melakukan eksploitasi seksual melalui media sosial. Serta untuk mengetahui bentuk tanggunga jawab Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Kota Tarakan dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yakni metode penelitian hukum yang melihat keberlakukan hukum dari segi nonhukum. Tipe penelitian ini berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan mengamati tentang cara bekerjanya hukum dalam masyarakat, dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakkan hukum penegakkan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap aturan masalah sosial tertentu atau sebaliknya. Lokasi Penelitian ini bertempat di Kantor Pemerintah Kota Tarakan, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tarakan selaku pihak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hasil penelitian penulis berkesimpulan bahwa Meskipun belum ada Undang-undang secara khusus yang mengatur anak yang melakukan eksploitasi seksual terhadap dirinya sendiri melalui media sosialnya, anak tetap berstatus sebagai korban karena berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2024 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena usia 12-18 tahun belum punya kapasitas hukum, kematangan psikologis, emosional, dan sosial untuk persetujuan seksual komersial. Adapun tanggung jawab Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Kota Tarakan dalam perlindungan atas anak adalah dengan membuat regulasi dan menjalankan regulasi tersebut. Tetapi karena kurangnya regulasi, penegakkan hukum dan kesadaran dari masyarakat. Sehingga eksploitasi seksual yang dilakukan oleh anak masih terjadi khusunya di kota Tarakan.

IMPLEMENTASI SANKSI PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA BAGI ANAK BINAAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TARAKAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum serta penerapan sanksi pelatihan kerja sebagai pengganti denda pidana bagi anak binaan dalam sistem pidana pidana anak, khususnya di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada anak dapat diganti dengan pelatihan kerja. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala karena belum adanya pengaturan teknis yang secara rinci mengatur tata cara pelaksanaan, mekanisme pengawasan, serta bentuk pelatihan kerja yang harus diberikan kepada anak binaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan lapangan melalui wawancara serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan sanksi pelatihan kerja sebagai pengganti denda pidana telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun belum didukung oleh peraturan pelaksana yang lebih komprehensif. Dalam implementasinya di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan, pelatihan kerja dilaksanakan melalui kerja sama dengan berbagai pihak dan diwujudkan dalam kegiatan pertanian, perikanan, sablon, pengelasan, barista, serta keterampilan produktif lainnya yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian anak binaan. Namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pembimbing, minimnya anggaran, serta rendahnya tingkat kehadiran anak binaan yang dipengaruhi faktor sosial dan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang lebih jelas, dukungan sumber daya yang memadai, serta sinergi antarlembaga agar sanksi pelaksanaan pelatihan kerja dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pelatihan dan reintegrasi sosial anak.

kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten nunukan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat dan besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Baik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nunukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dari SAMSAT serta Badan Pusat statistik kabupaten Nunukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi penelitian lapangan dan studi kepustakaan serta sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan tingkat dan besarnya kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Nunukan tahun 2016 sampai dengan 2024 secara rata-rata masih tergolong sangat kurang (10%). Rata-rata kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama periode penelitian hanya sebesar 3,35%, sedangkan rata-rata kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 4,81%. Rendahnya kontribusi tersebut terjadi karena peningkatan realisasi PAD yang cukup besar tidak diikuti secara seimbang oleh peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB.

Implementasi Ketidakberhasilan Diversi Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi KasusPutusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tar)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang belum berjalan optimal, khususnya dalam tindak pidana pencurian. Diversi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak sering mengalami ketidakberhasilan sehingga perkara tetap dilanjutkan ke persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pelaksanaan diversi dan faktor penyebab ketidakberhasilan diversi dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi telah diupayakan sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun tidak berhasil karena tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku, tuntutan ganti kerugian yang tidak dapat dipenuhi, serta kurang optimalnya proses musyawarah. Akibatnya, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan diversi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak be-lum berjalan efektif sehingga diperlukan penguatan pendekatan restoratif dan koordinasi antar aparat penegak hukum.

Perlindungan Hak Keperdataan Pemegang Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan THM Kota Tarakan

Penelitian ini menganalisis hubungan hukum pemegang Hak Pengelolaan (HPL) dan pengembang serta implikasinya terhadap perlindungan hak keperdataan pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) dalam sengketa THM Kota Tarakan. Permasalahan utama bersumber dari ketidakpastian perpanjangan HGB pasca peralihan ruko dari pengembang ke masyarakat di atas lahan HPL milik pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pemegang HPL, developer, dan pemegang HGB merupakan hubungan hukum berlapis yang mengandung unsur publik dan privat. Pemegang HPL memiliki kewenangan penguasaan tanah berdasarkan pelimpahan dari negara, yang kemudian bekerja sama dengan developer melalui perjanjian untuk pengembangan lahan. Selanjutnya, developer melakukan peralihan kepada pihak ketiga melalui jual beli bangunan yang diikuti dengan pemberian HGB. Namun demikian, kedudukan pemegang HGB tetap bergantung pada persetujuan pemegang HPL, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum, khususnya ketika terjadi penolakan perpanjangan HGB. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti implikasi hukum bagi bangunan ruko yang dijadikan agunan Hak Tanggungan, di mana berakhirnya jangka waktu HGB mengakibatkan hapusnya Hak Tanggungan yang membebani bangunan tersebut secara otomatis. Bentuk perlindungan hak keperdataan bagi pemegang HGB dapat ditelusuri melalui ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam KUHPerdata. Perlindungan tersebut mencakup kepastian hukum atas hak, hak prioritas untuk perpanjangan, serta upaya hukum melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, jika perpanjangan hak tidak diberikan, pemegang HGB berhak mendapatkan ganti rugi atas nilai investasi bangunan secara adil sebagaimana diatur dan janji pemerintah dalam Surat Nomor 591/142/Pem/1996.

Problematika Penegakan Hukum Pemberitaan Pada Media Sosial Instagram Terhadap Berita Hoaks Di kota Tarakan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Hukum Pidana terhadap penyebaran berita hoaks melalui media sosial Instagram serta menganalisis pengaruh letak geografis Kota Tarakan sebagai wilayah perbatasan terhadap pola penyebaran berita hoaks yang mengancam stabilitas keamanan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum Empiris yang didasarkan pada fakta-fakta lapangan melalui perilaku manusia, baik secara verbal maupun tindakan nyata. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari Kepolisian Resor (Polres) Kota Tarakan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tarakan. Populasi penelitian mencakup personel kepolisian yang menangani kasus ITE/hoaks serta wartawan yang bertugas di Kota Tarakan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana hoaks di Kota Tarakan masih menghadapi tantangan besar karena sifat kejahatan siber yang borderless (tanpa batas). Kepolisian Resor Tarakan mengandalkan regulasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) dan UU No. 1 Tahun 2024 (ITE) sebagai dasar hukum utama. Namun, ketiadaan aturan spesifik mengenai siber di dalam Undang-Undang Kepolisian mengakibatkan keterbatasan ruang gerak taktis serta birokrasi penyidikan yang lambat dibandingkan kecepatan penyebaran hoaks itu sendiri. Selain itu, letak geografis Tarakan sebagai wilayah perbatasan menuntut adanya sinergi yang lebih kuat antara penegak hukum, media, dan masyarakat melalui penguatan literasi digital dan pengoptimalan peran Cyber Police dalam melakukan cyber patrol untuk menjaga stabilitas keamanan lokal.

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN ADMINISTRATIF OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis memerlukan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap setiap pelanggaran administratif pada setiap tahapan pemilu. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran administratif, mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, hingga proses pemungutan serta penghitungan suara. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menjaga integritas serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis penegakan hukum pada pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan. Penentuan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan narasumber 1 (satu) orang anggota Bawaslu Kota Tarakan. Jenis data yang digunakan mencakup data primer, sekunder, serta tersier yang diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah menjalankan penegakan hukum administratif sesuai prosedur yang berlaku melalui tahapan penerimaan laporan dan temuan, registrasi, kajian awal, klarifikasi, hingga pemberian rekomendasi dan putusan administratif. Akan tetapi, pelaksanaan penegakan hukum tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan akses terhadap data, perubahan regulasi pada saat tahapan berlangsung, serta keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum administratif oleh Bawaslu Kota Tarakan telah dilaksanakan sesuai kewenangan yang dimiliki, namun masih diperlukan peningkatan koordinasi, pengawasan, dan penguatan sistem administrasi guna menunjang efektivitas penegakan hukum pemilu.

Pengaruh Teknik Mindfulness Untuk Meningkatkan Pengelolaan Emosi Siswa Kelas XII di MAN Tarakan

Seseorang dengan pengelolaan emosi yang rendah biasanya kesulitan mengidentifikasi dan memahami emosi mereka sendiri, tidak menyadari penyebab dan dampak emosi pada pikiran dan perilaku mereka, kesulitan mengendalikan emosi yang kuat seperti marah atau sedih, mengalami emosi yang tidak stabil dan mudah berubah -ubah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh teknik mindfulness untuk meningkatkan pengelolaan emosi siswa kelas XII di MAN Tarakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain Pre-Eksperimen model one group pretest and posttest. Hasil pretest menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan emosi siswa berada pada kategori sedang (57,1%) dan rendah (42,9%). Setelah diberikan treatment (perlakuan) menggunakan teknik mindfulness, hasil posttest menunjukkan peningkatan signifikan, dengan empat siswa (57,1%) berada pada kategori tinggi, dan tiga siswa (42,9%) pada kategori sedang. Analisis paired sample t-test menunjukkan nilai signifikansi 0,004 (p 0,05) yang berarti terdapat pengaruh positif dari teknik mindfulness terhadap pengelolaan emosi siswa. Teknik ini membantu siswa mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka dengan lebih baik, serta merespons situasi dengan lebih tenang dan terkontrol.

DINAMIKA PENGELOLAAN RISIKO KREDIT DAN KINERJA KEUANGAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM CREDIT UNION SINAR SEJAHTERA DI KOTA TARAKAN: STUDI KASUS DENGAN PENDEKATAN MIXED METHODS

Penelitian ini menganalisis pengaruh konteks ekonomi lokal, penerapan teknologi digital, dan tata kelola berbasis teori keagenan terhadap kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam Credit Union (CU) Sinar Sejahtera di Kota Tarakan. Selain itu penelitian ini merumuskan strategi manajemen risiko kredit efektif guna menekan Non-Performing Loan (NPL). Pendekatan mixed methods digunakan, dengan analisis kuantitatif rasio keuangan periode 2020–2024 dan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pengurus, pengawas, serta anggota, ditambah observasi lapangan. Hasil menunjukkan bahwa kondisi ekonomi lokal memengaruhi kinerja keuangan secara tidak langsung melalui manajemen risiko kredit, di mana ketidakstabilan pendapatan anggota meningkatkan NPL dan menekan profitabilitas. Teknologi digital berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengendalian risiko, meskipun akses anggota masih terbatas. Tata kelola berbasis teori keagenan mengurangi asimetri informasi, moral hazard, dan menjaga stabilitas melalui pengawasan internal serta transparansi Rapat Anggota Tahunan (RAT). Strategi manajemen risiko kredit dimulai dari: (1) analisis kelayakan pinjaman berbasis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition); (2) monitoring rutin; (3) pendampingan anggota; (4) pemanfaatan teknologi digital sebagai sistem peringatan dini; serta (5) penanganan dini melalui restrukturisasi atau penjadwalan ulang. Penelitian menyimpulkan bahwa keberlanjutan kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Sinar Sejahtera bergantung pada integrasi faktor ekonomi lokal, tata kelola, teknologi digital, dan strategi risiko kredit komprehensif.

PENGARUH ECO-EFFICIENCY DAN GREEN INNOVATION TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2024)

Penelitian ini menelaah pengaruh eco-efficiency dan green innovation terhadap nilai perusahaan, serta menguji peran good corporate governance sebagai variabel moderasi. Sampel penelitian mencakup 11 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024, menggunakan metode purposive sampling. Analisis dilakukan dengan pendekatan Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui aplikasi SmartPLS. Hasil menunjukkan bahwa eco-efficiency maupun green innovation tidak ditemukan hubungan signifikan dengan nilai perusahaan. Moderasi good corporate governance pada eco-efficiency dan green innovation menghasilkan pengaruh signifikan dengan arah negatif, sehingga memperlemah hubungan keduanya dengan nilai perusahaan. Temuan ini menegaskan bahwa praktik keberlanjutan belum sepenuhnya diapresiasi oleh pasar atau investor, sehingga tidak langsung meningkatkan nilai perusahaan. Namun, good corporate governance tetap berperan penting sebagai mekanisme pengawasan yang mengendalikan praktik keberlanjutan, meskipun hasil empiris menunjukkan moderasi yang memperlemah hubungan keberlanjutan dengan nilai perusahaan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur dengan menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep keberlanjutan dan bukti empiris, serta menekankan perlunya regulasi, transparansi, dan kesadaran investor agar praktik keberlanjutan dapat benar-benar menjadi faktor peningkat nilai perusahaan.

PERAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM MEMODERASI PENGARUH KUALITAS APARATUR DAERAH DAN KEPATUHAN REGULASI TERHADAP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas aparatur daerah dan kepatuhan regulasi terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan pengawasan internal sebagai variabel moderasi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan merupakan instrumen krusial bagi pemerintah daerah dalam mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan Explanatory Research. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 149 responden yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang, dan staf pengelola aset di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tarakan. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kualitas aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BMD, mengindikasikan bahwa kompetensi individu memerlukan dukungan sistem kerja yang kuat. Sebaliknya, kepatuhan regulasi dan pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan BMD, di mana pengawasan internal ditemukan sebagai faktor determinan yang paling dominan dalam model. Pengujian efek moderasi membuktikan bahwa pengawasan internal berperan sebagai katalisator yang memperkuat pengaruh kualitas aparatur terhadap kualitas pengelolaan aset. Namun, pengawasan internal ditemukan memitigasi pengaruh kepatuhan regulasi terhadap pengelolaan BMD (efek substitusi), yang menunjukkan bahwa kontrol sistemik yang ketat cenderung mengambil alih peran kepatuhan normatif aparatur secara mandiri. Nilai R-Square sebesar 0,917 menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan 91,7% variasi pengelolaan BMD. Implikasi penelitian ini menekankan urgensi peningkatan kapabilitas APIP dan integrasi fungsi pengawasan untuk mengoptimalisasi potensi aparatur dalam menjaga akuntabilitas aset daerah secara berkelanjutan.

Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Rusia Ukraina Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional Rusia-Ukraina serta mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan laporan internasional. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan penduduk sipil telah diatur secara komprehensif dalam hukum humaniter internasional. Namun, dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran terhadap prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian, yang ditandai dengan serangan terhadap objek sipil dan tingginya korban di kalangan sipil. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan penduduk sipil dalam konflik Rusia-Ukraina belum terlaksana secara optimal.

PENGARUH PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN DISIPLIN KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN

PENGARUH PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN DISIPLIN KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN ABSTRAK Penelitian ini dimaksudkan guna menganalisis pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap kinerja pegawai dengan disiplin kerja sebagai variabel moderasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Penelitian di latar belakangi oleh pentingnya peningkatan kinerja pegawai sektor publik serta adanya kesenjangan antara capaian kinerja dan tingkat disiplin kerja pegawai. Penelitian mempergunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal, dengan pengumpulan data dengan kuesioner skala Likert kepada 71 pegawai sebagai responden. Analisis data dijalankan dengan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) yang meliputi analisis statistik deskriptif, pengujian model pengukuran (outer model), serta pengujian model struktural (inner model), termasuk uji moderasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa reward secara positif serta signifikan memengaruhi kinerja pegawai, demikian pula punishment secara positif serta signifikan memengaruhi kinerja pegawai. Disiplin kerja juga terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Di samping itu, disiplin kerja mampu memoderasi hubungan antara reward dengan kinerja pegawai serta antara punishment serta kinerja pegawai secara positif, yang berarti disiplin kerja memperkuat pengaruh reward dan punishment terhadap peningkatan kinerja pegawai. Temuan penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi organisasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan manajemen kinerja berbasis reward, punishment, dan penguatan disiplin kerja guna meningkatkan kinerja pegawai secara berkelanjutan.