IMPLIKASI PEMBATALAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2023 TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK IMPLIKASI PEMBATALAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2023 TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tesis ini membahas implikasi pembatalan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 terhadap pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Pembatalan peraturan ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap tata kelola anggaran dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Dalam konteks good governance, penelitian ini menyoroti pentingnya peraturan perundang-undangan yang efektif untuk menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Latar belakang penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi dalam implementasi peraturan yang ada, serta kesenjangan hukum yang sering terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana pembatalan peraturan tersebut dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah, serta upaya pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis bahan hukum dan penalaran hukum yang sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami dinamika pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Secara keseluruhan, tesis ini menekankan pentingnya pembentukan peraturan yang koheren dan efektif untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Indonesia Kata kunci : Pembatalan Peraturan Presiden, Pengelolaan Keuangan Daerah , Good Governance.